TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Khilafah Junnah dari Rongrongan Paham Sesat


Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia kembali diingatkan pada sebuah peristiwa kelam sejarah Indonesia, yakni Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). Melalui gerakan tersebut, PKI saat itu berhasil membunuh sejumlah jenderal yang dituduh sebagai dewan jenderal yang akan mengkudeta pimpinan negeri ini. Namun demikian gerakan tersebut pada akhirnya berhasil ditumpas.

Sejak itu rakyat Indonesia tetap sepemikiran dalam memandang peristiwa bersejarah tersebut, yakni bahwa Komunisme adalah ideologi yang berbahaya. Ideologi ini tidak mengakui adanya Tuhan. Sering bertindak kejam, sadis, tidak berperikemanusiaan dan menyengsarakan umat manusia. Semua orang trauma terhadap G 30 S/PKI. Karena itu Komunisme layak untuk diberantas hingga ke akar-akarnya.

Namun belakangan ini isu kebangkitan ideologi komunis santer terdengar. Masih ingat beberapa bulan yang lalu wacana RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) telah menyulut reaksi dari kalangan masyarakat terutama umat beragama yang tidak terima jika Pancasila diperas hanya menjadi satu nilai saja yakni Ekasila yakni gotong royong. Sila Ketuhanan Maha Esa ditiadakan. Jelas hal ini menyakiti umat beragama terutama umat Islam. 

Di akhir bulan September ini lagi-lagi putri Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yakni Sukmawati Soekarnoputri, membuat pernyataan kontroversial dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne, Selasa, 29 September 2020. Bu Sukma mengatakan  bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) tak menolak ideologi Pancasila. Bahkan, ia menyebut PKI dulu juga menganut ideologi Pancasila.

“Menurut senior tokoh PNI yang memberikan info atau ilmu, mereka mengatakan PKI tak menolak Pancasila. PKI ideologi apa sih? Ideologinya Pancasila. Itu dari tokoh senior yang sudah tak ada. Jadi kenapa jadi masalah,”
Lebih lanjut, Sukmawati menambahkan, meski secara institusi kepartaian sudah bubar, bisa saja masih ada gerakan bawah tanah atau underground dari kader-kader PKI. Hal ini dikarenakan mungkin saja ada kader-kader di gerakan rumput yang masih memiliki jiwa PKI. 

Terang saja, pernyataan kontroversial Sukmawati ini, mengundang beragam respon banyak tokoh, diantaranya Fadli Zon. Dalam acara yang sama membeberkan sejarah PKI dan ideologinya. Fadli mengatakan bahwa Muso (dalang pemberontakan di Madiun Jatim 1948) dalam karyanya Jalan Baru Indonesia mengakui bahwa ideologi PKI bukanlah Pancasila seperti yang disebutkan oleh Sukmawati Soekarnoputri.

"Dan jelas-jelas di situ Bu Sukma, (dia) mengatakan bahwa ideologi dari PKI itu Marxisme, Leninisme. Baca buku Jalan Baru untuk Indonesia, itu (ideologinya) Marxisme-Leninisme, bukan Pancasila," tegas Fadli.

Di lain kesempatan, Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif menilainya sebagai penyataan yang ngawur.
"Bukan [Pancasila] lah. Ngawur dia. PKI itu ideologinya komunisme suruh banyak belajar sama baca tuh Busuk (Bu Sukmawati)," kata Slamet kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/9). 

Demikian juga dengan Wakil Sekretaris Jendral PA 212, Novel Bamukmin meminta Sukmawati bisa membuktikan secara konkret bila PKI memiliki ideologi Pancasila. 
"Sukmawati harus bisa buktikan bahwa ideologinya PKI itu Pancasila," kata Novel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).
Sungguh aneh bin ajaib, di negara dengan berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini, suatu partai atau paham komunis yang telah dilarangnya bisa bangkit kembali. Jika benar, maka sudah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi kaum muslim, dengan tetap sigap dan waspada mengamati situasi masyarakat. Selalu kritis terhadap kebijakan rezim, jangan sampai kecolongan dengan membuat Undang - Undang yang dapat membuka ruang kaum yang mengaku tidak beragama.

Misalnya RUU HIP, yang secara fakta memang membuka ruang bagi paham komunis maupun paham-paham sesat dan lainya. Yang tentunya membuat keresahan, dan pendangkalan aqidah baik secara individu maupun jama'ah. 

Namun, yang menjadi pangkal masalah adalah sistem kufur yang memberi ruang kepada  paham sesat tersebut. Dalam sistem demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat dan kebebasan yang lainnya. Sehingga orang mau berpendapat atau berpaham apapun tidak menjadi masalah, asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kalaupun bertentangan bisa saja kemudian membuat hukum baru lagi demi tujuannya tercapai.

Berbeda dengan sistem Islam dalam institusi Khilafah. Khilafah akan menjadi junnah bagi pemeluknya dari rongrongan paham komunisme dan sejenisnya, atau aliran  agama yang sesat seperti Ahmadiyah, Syi'ah dan lainnya. Seorang khalifah akan tegas terhadap kemungkaran terutama para kafir yang jelas-jelas melecehkan, menghina, merusak, dan mengganggu eksistensi negara kekhilafahan.

Terhadap individu atau kelompok yang disinyalir akan mengganggu stabilitas negara dan masyarakat, terlebih menghina ajaran dan simbol-simbol islam, negara sudah seharusnya memberikan hukuman yang berat.

Seperti halnya dulu pada saat Daulah Madinah, kelompok Kafir Bani Qainuqa' telah melakukan kekacauan yang diawali dengan pelecehan terhadap seorang muslimah. Maka respon segera dari Rasulullah SAW adalah memerangi Bani Qainuqa' hingga diusir dari kota Madinah. Peristiwa tersebut merupakan bentuk ketegasan Rasulullah SAW sebagai  kepala negara yang wajib melindungi rakyatnya dari gangguan dan pelecehan  apalagi menyangkut sesuatu yang berkenaan ajaran Islam.

Demikian pula Khilafah Islam akan menjaga ajaran Islam dari rongrongan paham lain adalah dengan memberi fasilitas pendidikan kepada umatnya dengan hanya mengajarkan tsaqafah Islam secara kaffah, menajamkan aqidah secara benar, dan memahamkan kewajian syariah Islam. 

Khilafah Islam juga akan menjalankan politik luar negeri dalam rangka mendakwahkan Islam keseluruh dunia yakni dengan metode dengan dakwah dan jihad. Ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kesesatan manusia agar tetap pada fitrahnya yaitu mengabdi kepada sang Khaliq.

Seorang khalifah akan mengirim duta-duta dakwahnya untuk menyebarkan Islam ke luar negara khilafah. Apabila menolak untuk masuk Islam maka ditawari untuk menjadi bagian dari kekhilafahan islam dengan wajib membayar jizyah, tentunya  juga mendapatkan fasilitas dan perilaku sama dengan kaum muslim. Namun apabila menolak juga dan justru membuat kekacauan dan menabuh genderang perang, maka Khalifah wajib memerangi kaum tersebut demi menjaga dari pengrusakan ajaran Islam dan sistem pemerintahannya.

Itulah bentuk perhatian Islam dalam menjaga negara dan ajarannya dari ancaman keamanan berupa propaganda paham sesat seperti komunisme, marhaenisme, Marxisme, kapitalisme, liberalisme Ahmadiyah, syi'ah, dan isme-isme lainnya. Sedangkan jika ada ancaman berupa kontak senjata, tidak diragukan lagi bahwa Islam siap mempertahankan kekuasaan negeri dari ancaman penjajah.  setiap individu muslim telah siap berjihad sekaligus mati syahid demi kemuliaan dan kenikmatan surga.
Inilah sistem Islam dalam institusi khilafah islamiyah yang akan menjadikan negara yang makmur, sejahtera, kuat, dan memberi manfaat seluruh umat manusia. Masihkah ada pilihan lain? []

Oleh: Ummu Yumna

Posting Komentar

0 Komentar