TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ketuk Palu UU Cilaka Omnibus Law



Palu kadung diketuk.  Rakyat pun merespon dengan penuh kegeraman.  Sejumlah buruh dan mahasiswa tumpah ruah memadati jalan,  mendesak agar dibatalkan kebijakan yang tak sesuai harapan.  

CNBC Indonesia melansir RUU Cipta Kerja Omnibus Law akhirnya sah juga menjadi Undang - Undang (UU) setelah diketok DPR pada sidang paripurna kemarin, Senin (5/10/2020).

Meski sejak awal pembahasan RUU ciptaker telah menuai penolakan.  Namun,  hal tersebut tidaklah menjadi pertimbangan para pemangku kebijakan.  Ada kesemrawutan dan sikap tergesa-gesa mewarnai pengesahan RUU cipta kerja menjadi sebuah undang-undang.  Tidak sedikit pihak yang mengendus bahwa ada permainan cukong dibalik pengesahan RUU ciptaker yang baru saja disahkan.  

Para penguasa mengklaim bahwa pengesahan RUU ini didasari atas pertimbangan ekonomi.  Pasalnya,  semenjak wabah covid-19 menghantam negeri,  banyak para investor yang lari berpaling dari negeri zamrud khatulistiwa.  Untuk itulah,  maka perlu adanya regulasi dalam rangka mengundang para investor untuk kembali melirik Indonesia sebagai surganya investasi. 

Sebelumnya, ada 4 RUU yang sudah disahkan menjadi UU diantaranya, UU KPK,  UU Minerba, UU kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Omnibus Law cipta kerja merupakan RUU kontroversial kelima yang disahkan.  Pembahasan RUU ciptaker hanya memakan waktu tujuh bulan saja sejak presiden Jokowi mengirimkan draf rancangan regulasi serta surat presiden ke DPR pada Februari lalu.  

Semenjak awal pembahasannya pada bulan April 2020,  RUU ciptaker ini sudah menuai penolakan dari beberapa elemen masyarakat.  Mereka menganggap bahwa RUU ciptaker akan banyak merugikan.  Seperti yang diketahui,  ada beberapa pasal yang diubah dalam RUU ini,  seperti UU dalam ketenagakerjaan yang termaktub dalam pasal 89 dan 90  dihapus dan digantikan dengan pasal 88A sampai 88E. Regulasi yang mendapat kecaman diantaranya,  tidak adanya pesangon bagi mereka yang di PHK,  hak cuti dihilangkan,  status karyawan tetap ditiadakan,  TKA dipekerjakan secara bebas, dan beberapa pasal lainnya yang dianggap merugikan kaum buruh.  

Dengan adanya peraturan demikian dalam ketenagakerjaan, maka banyak pihak menilai ketika hal ini diberlakukan akan mengakibatkan ketidak sewenang-wenangan dari pihak perusahaan terhadap kaum buruh.  Karena hilangnya jaminan perlindungan hak dari negara bagi para buruh.  Selain itu dampak yang akan dirasakan oleh rakyat dari adanya pemangkasan pendapatan yang diterima, akan memicu daya beli yang rendah. Sehingga kemerosotan ekonomi tidak terelakkan.  

Cacatnya sistem saat ini

RUU Omnibus Law ciptaker yang dibangun atas dasar kapitalisme,  menghadirkan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang.  Kapitalisme menempatkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama yang harus segera dicari solusi.  Terlepas apakah rakyat menjadi korban ataukah tidak.  

Demokrasi dan kapitalisme ibarat dua sisi mata uang yang saling berkelindan.  Kapitalisme mempersiapkan dana untuk menyokong demokrasi yang  tidaklah murah, dan demokrasi bertugas untuk melengkapi peraturan dan perundang-undangan yang melanggengkan para kapitalis agar bebas menguasai kekayaan alam dan ekonomi.  Persengkongkolan antara keduanya tidak pernah memihak pada rakyat. Rakyat hanya dijadikan alat untuk mengeruk suara di pesta demokrasi semata.  

Dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan pengejawantahan sekulerisme dalam ranah politik.  Jika sekulerisme memiliki prinsip pemisahan agama dari kehidupan,  demokrasi menjabarkan prinsip tersebut secara konsisten dalam ranah politik, yakni dengan mencabut peran Allah SWT sebagai pembuat hukum.  Serta menyerahkannya kepada manusia yang memiliki kedaulatan untuk membuat aturan hidupnya sendiri.  

Dalam sistem demokrasi,  kedaulatan berada ditangan rakyat. Wewenang membuat hukum diserahkan kepada manusia,  manusia berdaulat dalam mengatur hidupnya sendiri. Inilah subtansi hakiki dari demokrasi.  Sedangkan kebebasan bersuara,  keadilan,  kejujuran, keterbukaan,  persamaan di depan hukum,  koreksi dan semacamnya bukanlah subtansi dari demokrasi.  Hal tersebut melainkan hanya sarana penunjang dan pelengkap gagasan inti demokrasi itu sendiri.  

Oleh sebab itu,  aturan yang dibuatnya tidak mampu menjawab dan memberikan solusi atas problematika kehidupan.  Penyelesaian yang ditawarkan hanyalah bersifat parsial dan menimbulkan problema baru yang semakin kusut. Sebagaimana RUU ciptaker yang baru saja disahkan menjadi undang-undang.  Alih-alih menyejahterakan para buruh, malah sebaliknya pasal demi pasal yang termaktub di dalamnya semakin menyengsarakan rakyat.  

Solusi hakiki mengatasi problematika umat

Islam mengatur bahwa hubungan pekerja dan pemberi kerja diikat oleh akad-akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  Kerjasama ini di dalam fikih Islam disebut dengan al-Ijarah. 

istilah ijārah adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian  atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Pada garis besarnya ijārah terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ‘ain, seperti rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah mengupah. (Sudarsono, 1992).

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan  sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat  pembayaran upah pekerja. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. "Dari Abdullah Ibn Umaar berkata: Rosul SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering  keringatnya." (H.R. Ibnu Majah, 2: 817).

Dari uraian-uraian di atas jelas sekali bahwa Islam  memberikan perhatiannya terhadap para pekerja agar hak-haknya tidak terabaikan. Upah yang diterima para tenaga kerja haruslah sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Sehingga,  tidak ada pihak yang terzalimi maupun yang menzalimi dalam hubungan ijarah ini. 

Di samping adanya pengaturan tersebut, Islam mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya dan tidak dibenarkan menyerahkan pengurusan ini kepada pihak swasta.  Ketika negara memposisikan dirinya sebagai pengurus keperluan umat, maka rakyat pun tidak akan menjadi sapi perah para kaum kapital.  

Dengan demikian, kesejahteraan bukanlah sesuatu yang utopis ketika aturan hidup dikembalikan pada hukum yang shahih, yakni hukum yang berasal dari Allah SWT.  Aturan ini akan terealisasi manakala ditopang oleh sistem yang shahih pula.  
Allah SWT berfirman, "Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (TQS.  Al-Maidah: 50).[]


Oleh: Intan H.A

Posting Komentar

0 Komentar