TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ketahanan Keluarga dalam Cengkraman Kapitalisme



Hj Nevi Zuairina yang kini menjadi Legislator DPR RI asal Sumatera Barat, dilantik menjadi ketua pada kepengurusan Wilayah Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alppind)  Sumatera Barat priode 2020 - 2024.

"Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Alhamdulillah Fraksi PKS menginisiasi dan mendorong disahkannya RUU Ketahanan Keluarga menjadi Undang-Undang," tutur Nevi.

Nevi mengharapkan, bahwa adanya aliansi perempuan peduli Indonesia ini, menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun yang menjadi lokomotif penegakan HAM ini mesti dipikul bebannya sebesar-besarnya oleh negara, terutama pemerintah. (Jpnn. com, 28/10/2020)

Menurutnya,  RUU Ketahanan keluarga tersebut muncul  dilatarbelakangi  adanya ancaman  rapuhnya institusi keluarga. Seperti, banyaknya kasus perceraian, narkoba, penyimpangan prilaku  serta kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak juga perempuan.

Kedua, terbukanya teknologi komunikasi yang masuk ke rumah bahkan kamar anak-anak berupa gadget, akan membuka tantangan ideologi yang mengikuti arus media. Tantangan Sosial Budaya yang dimasa depan kemungkinan akan menyesuaikan secara drastis perubahan zaman.

Dilansir dari Fixpadang. com (27/9)  Prof. Euis beliau mengkritisi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), bukan berarti setuju dengan kekerasan terhadap perempuan. Sumber RUU banyak diambil dari lembaga internasional yang kadang tidak cocok dengan kondisi indonesia.

Perlindungan terhadap korban penting tapi mencegah terjadinya kekerasan, korban dan pelaku jauh lebih penting, ujarnya.
Jika ditilik lagi, RUU Ketahanan Keluarga memiliki banyak kekurangan salah satunya, negara lepas tangan  dalam meriayah dan mensejahterakan rakyat secara umum. 

RUU tersebut mengatur  bahwa orang tua diwajibkan memberikan kehidupan yang layak kepada anak. Apabila orang tua gagal memberikan kehidupan yang layak terhadap anak, maka dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum.

Disisi lain, tuntutan tersebut berimbas pada perempuan ikut bekerja memenuhi nafkah seiring dengan meningkatnya biaya hidup. Sehingga kaum ibu terpaksa terjun ke dunia kerja demi mendapatkan kehidupan yang layak. Akibatnya banyak kewajiban tidak mereka penuhi dan  hak-hak anak juga keluarga terabaikan.

Sementara suami sebagai tulang punggung keluarga, mengalami hambatan dalam mencari nafkah. Mereka musti bersaing dengan perempuan dalam meraih kesempatan lapangan pekerjaan. Sebab, peluang  perempuan saat ini cukup  besar, salah satu pemicunya adalah perempuan diberi upah lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi penyedia lapangan kerja.

=== 
Sangat ganjil jika RUU tersebut menuntut  satu-satunya keluarga yang berperan  memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal serta jaminan kesehatan. Lalu dimana peran negara yang katanya bertujuan menciptakan keadilan kesejahteraan bagi seluruh rakyat?

Di dalam sistem kapitalis sekuler saat ini, ketahanan keluarga hanyalah ilusi.  Sebab bagaimana ketahanan keluarga diraih, sementara sistem kapitalis telah menggerogoti negara saat ini. Kepentingan rakyat bukanlah skala prioritas, lalu standar pelayanan selalu diukur dengan materi.

Keluarga juga dihadapkan pada gempuran virus sekularisme, yang dibiarkan berkembang di negeri ini.  Sementara agama sebagai pondasi aqidah hanya dijadikan ritual,  tidak diterapkan secara menyeluruh pada sendi-sendi negara, seperti pada sistem  pergaulan, pendidikan, ekonomi dan politik. 

Maka langkah utama yang musti dilakukan bukanlah membuat RUU Ketahanan Keluarga tapi  menyingkirkan sistem kapitalisme dan sekularisme di negeri ini , lalu menggantinya dengan sistem Islam. 

Dengan sistem Islam  perempuan dapat menjalankan tanggungjawab atas rumah tangganya dengan baik dan  kehormatannya pun terlindungi, tanpa terpapar eksploitasi atau pengekangan.

Selanjutnya adalah membangun  tegaknya tiga pilar sistem Islam,  yaitu Pertama, pembinaan individu yang mengarah kepada pembinaan masyarakat. Kedua,  kontrol masyarakat dan,  Ketiga, adanya suatu sistem yang terpadu yang dilaksanakan oleh sebuah negara sebagai pelaksana dari aturan sesuai syariat.

Dengan pembinaan individu, mereka mampu membentengi diri dari segala sesuatu yang akan membahayakan kehidupannya, juga peran masyarakat dalam melakukan amar makruf nahi munkar yang dilakukan secara bersama-sama.

Negara membatasi segala macam informasi dan media, semata-mata hanya untuk membentuk kesadaran umum di masyarakat bahwa aturan Allah dan Rasul-Nya  yang pantas diterapkan di muka bumi.  Negara juga melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya berdasarkan aturan Islam.

Aturan Islam secara sempurna akan tegak, jika diterapkan secara kaffah dalam institusi negara. Dengan penerapan aturan tersebut, negara secara mutlak akan menjamin terpenuhinya segala kebutuhan seluruh rakyat,  seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan.

Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk pelayanan umum dan kemaslahatan hidup terpenting. Negara wajib mewujudkan pemenuhannya bagi seluruh rakyat, di mana seluruh biaya yang diperlukan ditanggung baitulmal.

Mekanisme untuk menjamin keamanan setiap anggota masyarakat adalah dengan menerapkan sistem sanksi (uqûbat) tegas bagi para pelanggar. Jika suami  tidak memenuhi nafkah anak dan istri ataupun melakukan tindak kekerasan kepada istri atau anaknya, maka ia akan diberi peringatan atau sanksi tegas.

Untuk  jaminan kesehatan dilaksanakan dengan cara menyediakan berbagai fasilitas, baik tenaga medis, rumah sakit, maupun aspek penunjang lainnya dan bisa diakses secara mudah dan gratis.

Begitu pun dengan pendidikan, di mana negara melaksanakan sistem pendidikan berdasarkan paradigma yang benar, berbasis akidah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya umat yang akan melahirkan generasi berkepribadian Islam, berjiwa pemimpin, serta mampu mengemban taklif sekaligus ahli dalam ilmu dan teknologi. 

Maka secara otomatis,  nantinya tugas perempuan sebagai pendidik generasi, madrasatul uula bagi anak akan mudah terwujud. Sehingga ketahanan keluarga yang didambakan, bisa membawa kebaikan baik di dunia maupun akhirat nanti. Wallahualam bish shawab.[]

Oleh: Zenia Rumaisya
(Institut kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar