Kebijakan Menumpuk Utang, Solusi Prestisius Ala Kapitalis


Baru-baru ini Menteri Perekonomian Indonesia, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia-Pasific 2020 dari majalah Global Markets. Ini merupakan penghargaan kedua setelah 2018 lalu meraih penghargaan yang sama dari majalah yang serupa. Pada tahun ini global market menilai Sri Mulyani pantas mendapatkan penghargaan karena prestasinya dalam menangani ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19, (kompas.com/13/10/2020).

Menanggapi hal tersebut, Mantan wakil ketua DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan banyak pihak yang mempertanyakan atas penghargaan yang diraih oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dalam unggahan youtube pribadinya Fadli Zon mengatakan bahwasanya media luar negeri mampu menilai Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik sedangkan realitanya perekonomian Indonesia semakin sulit.

Memang, sudah menjadi rahasia umum Indonesia memiliki utang luar negeri yang fantastis. Seperti yang dilansir ekonomi.bisnis.com (14/10), saat ini utang Indonesia menempati peringkat 10 besar di dunia. Dari laporan bank dunia yang berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 yang terbit pada 12 Oktober 2020  menempatkan Indonesia di daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar.

Pada negara pengusung kapitalisme, utang sesungguhnya merupakan instrumen penting untuk menambal defisit anggaran. Dimana utang dijadikan salah satu sumber pendapatan negara terbesar setelah pajak. Dari sini wajar jika Indonesia, yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, menjadikan utang luar negeri sebagai solusi dalam menambal defisit anggaran belanja negara.

Terlebih lagi dalam kondisi pandemi saat ini, mengambil utang menjadi pelegalan bagi negara guna memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Rezim kemudian berdalih bahwa utang sah-sah saja diambil asalkan tidak melebihi batas maksimum yang diatur dalam undang-undang. Dimana disebutkan dalam UU Keuangan pasal 12 ayat 3 bahwa utang negara maksimum adalah 60% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). 

Sedangkan selama ini dinyatakan bahwa utang Indonesia masih dibawah angka 30% dan dianggap berada dalam batas aman. Oleh karena itu sikap Sri Mulyani yang memperlebar defisit diatas angka 30% justru mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari pihak asing. Yang salah satu bentuk apresiasi mereka adalah dengan memberikan penghargaan bergengsi bertaraf internasional.

Dari sini kita melihat bagaimana rapuhnya sistem perekonomian kapitalis yang justru membuat setiap negara pengusungnya tidak mampu terlepas dari jeratan utang. Ekonomi kapitalis yang menumpukan kekuatan perekonomian rakyat pada pajak dan utang luar negeri, pada akhirnya akan terus menerus membebani sistem keuangan negara. Bagaimana tidak? Dengan sistem pemasukan berupa pajak, negara tiada hentinya menghisap darah rakyat.

Sedangkan utang negara jelas akan membuat para penguasa tunduk dan patuh pada siapa saja yang memberikan utang. Sebut saja lembaga keuangan internasional semisal IMF, ADB dan Word Bank yang selama ini tidak jarang mencampuri kebijakan moneter Indonesia karena negeri ini terlibat utang piutang dengan lembaga tersebut. Ataupun bagaimana Indonesia tidak mampu menolak setiap intervensi yang dilakukan oleh Cina, yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar dalam berbagai proyek infrastruktur di negeri ini.

Hal ini tentu saja jauh berbeda dengan sistem ekonomi Islam dibawah naungan Khilafah. Islam mewajibkan negara untuk “merdeka” secara hakiki, yang artinya negara Islam tidak boleh bergantung pada pihak manapun, terutama pihak asing. Disisi lain Islam mewajibkan negara untuk memfokuskan perhatiannya dalam mensejahterakan umat, dan bukan justru membebani rakyat dengan pajak. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan umat, Islam mewajibkan negara untuk memaksimalkan pendistribusian harta kepemilikan umum dan mengalokasikan sumber pendapatan Khilafah berupa fa’i, jizyah, kharaj dan usyur.

Dengan memaksimalkan peran negara dalam pengelolaan harta kepemilikan umum dan kepemilikan negara, Khilafah Islamiyah kemudian memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk membangun peradaban Islam yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Jika pun negara mengalami defisit anggaran dan dana di baitul mal (kas negara) tidak mencukupi, maka sesungguhnya Islam memiliki tiga strategi untuk menanggulanginya.

Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara dengan cara mengelola harta milik negara dengan maksimal, melakukan hima (pengkhususan terhadap suatu harta untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya) pada sebagian harta milik umum, serta penarikan pajak (dharibah) khusus bagi kaum muslim hartawan yang diambil dari kurun waktu tertentu saja.

Cara kedua Islam mengatasi defisit negara adalah dengan menghemat pengeluaran, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang tidak mendesak dan dapat ditunda. Selanjutnya solusi terakhir jika negara benar-benar dalam kondisi darurat yang bisa menimbulkan bahaya adalah dengan berutang. Perlu diperhatikan bahwa Islam membolehkan negara mengambil utang dengan catatan wajib terikat dengan hukum-hukum syariah, sebagai contoh utang yang diambil tidak boleh berbentuk ribawi dan haram hukumnya mengambil utang dari para musuh Allah.

Dengan demikian haram hukumnya bagi Khilafah untuk mengambil utang luar negeri dari negara-negara kafir yang jelas permusuhannya kepada Islam seperti Amerika dan China.  Haram pula hukumnya bagi Daulah Islam untuk berutang kepada lembaga-lembaga keungan seperti IMF dan Bank Dunia yang bisa dipastikan utang tersebut akan mengandung riba.

Apalagi jebakan utang (debt trap) luar negeri yang sudah sering menimpa negeri ini adalah disertainya syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang. Tidak ada makan siang gratis dalam sistem kapitalis. Ketika  negara berutang maka akan ada titipan-titipan kebijakan yang disetir oleh pihak asing, yang sudah pasti akan menguntungkan asing dan rentan mencederai masyarakat.

Maka dari itu selama kapitalisme masih bercokol di Indonesia, negeri ini sejatinya tidak akan mampu terlepas dari jeratan utang. Padahal jika Indonesia mau mengambil Islam sebagai solusi dalam masalah ekonomi dan keuangan negara, dapat dipastikan negeri ini mampu bangkit menjadi negara independen yang tidak bergantung pada pihak asing manapun dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya secara maksimal. Allah Swt berfirman, "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Maidah: 50). []

Oleh: Trisna AB, Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar