TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kapitalisme Sistem Rakus




Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan sudah meminta Dinas Cipta Karya Tata ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta untuk melakukan investigasi terkait longsor di Kelurahan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel).
Marullah menduga longsornya kawasan perumahan di Ciganjur berkaitan dengan klaster perumahan di sekitar aliran sungai di daerah tersebut.

Hujan deras melanda kawasan Jaksel-Jaktim pada Sabtu (10/10/2020) malam dan mengakibatkan beberapa titik di wilayah tersebut banjir.

Selain banjir, daerah kel. Ciganjur, Jagakarsa terjadi longsor yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka. (https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/11/19454361/wali-kota-jaksel-minta-penyebab-longsor-di-ciganjur-diinvestigasi)

Banyaknya kawasan yang telah beralih fungsi, memberi dampak pada lingkungan. Sebagaimana yang terjadi di Jaksel. Namun, itu adalah satu dari sekian kasus yang sama di beberapa daerah.
Kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, malah dijadikan sebagai kawasan pemukiman, jalan tol dll. Sehingga mengakibatkan banjir bahkan longsor.

Memang banjir dan longsor adalah bencana atau musibah yang harus diterima dengan ikhlas oleh manusia. Bahwa ini adalah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Namun, tidak sepenuhnya kita menyandarkannya pada itu. Karena bisa jadi, musibah itu adalah akibat ulah dari tangan manusia itu sendiri.
“Sungguh Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan. Juga berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar.” (TQS. Al-Baqarah 155)
 
Hujan yang dikirim oleh Allah akan menjadi sebuah musibah karena ulah tangan manusia, padahal hujan sendiri harusnya menjadi sebuah keberkahan bagi manusia dan bumi. Di sistem Kapitalis, sebuah keberkahan bisa menjadi sebuah musibah. 

Kapitalisme yang saat ini diadopsi negeri ini, sebuah sistem yang menyumbang berbagai kerusakan. Keserakahannya menyebabkan lingkungan pun menjadi korban. Sistem ini memang memberi kebebasan kepada manusia untuk menguasai dan mengeksploitasi sebuah kawasan.
Karena sistem ini dibangun atas asas sekuler yang tidak menjadikan aturan agama berperan dalam kehidupan.

Dampak lingkungan yang akan ditimbulkan seolah dipandang sebelah mata oleh sistem ini saat mengelola sebuah kawasan.

Negara pun tak berhak bahkan tak berdaya menghadapi sifat rakus/serakah dari sistem ini. Karena negara dalam sistem ini pun hanya regulator dan fasilitator. Apa yang menjadi kebutuhan rakyatnya (baca: pengusaha besar) untuk memiliki sebuah kawasan dan dijadikan kawasan itu tidak sesuai peruntukannya, akan dipenuhi.

Selain itu, negara atau penguasa ini sudah tersandera oleh sistem demokrasi sebagai bagian dari Kapitalisme. Demokrasi yang berbiaya tinggi telah menjadikan penguasa dan pengusaha saling bersepakat untuk memberi manfaat satu sama lain.

Simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha seolah menjadi hal yang lumrah dalam sistem ini. Penguasa yang membutuhkan dana untuk maju berjuang mendapatkan tampuk pimpinan, bertemu dengan penguasah yang memiliki dana dan membutuhkan kebijakan penguasa untuk menjalankan aktivitasnya.

Maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang mencederai nurani rakyat, merusak lingkungan dll. Termasuk kepemilikan atas sebuah kawasan, meski kawasan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk sumber mata air, daerah resapan air dll.

Berbeda dengan Islam yang mengatur sebuah kawasan/wilayah berdasar kepada aturan Pencipta bumi dan seisinya ini, yaitu aturan Allah SWT.

Dalam hal ini, Khilafah akan membuat kebijakan dengan memetakan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang akan menjadi kawasan pemukiman, industri, pertanian, daerah resapan air dll. Sehingga terjaga ekosistemnya dan meminimalkan dampak lingkungan.

Khilafah, dengan khalifah sebagai pemimpinnya menempatkan posisinya sebagai pemimpin yang akan mengurusi urusan rakyatnya. Karena kepemimpinan dalam Islam adalah laksana penggembala yang akan memelihara urusan gembalaannya.

Posisi khalifah juga tidak tersandera sebagaimana dalam sistem Kapitalis. Karena pemilihan pemimpin dalam Islam tidaklah sebagaimana sistem demokrasi yang mahal dan menimbulkan mudharat. Pemilihan pemimpin dalam Islam sangat efektif dan efisien serta murah dan tak memiliki tendensi materi.

Maka, selama negeri ini masih mengambil sistem demokrasi Kapitalis, kasus banjir dan longsor akan banyak terjadi karena ulah tangan manusia yang serakah dan rakus. “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (TQS. ar-Rum 41)

Jika negeri ini menginginkan keberkahan maka saatnya untuk kembali kepada sistem Islam. “Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu sehingga Kami menyiksa mereka karena perbuatan yang mereka kerjakan.”(TQS. al-A’raf 96). Wallahu a’lam[]


Oleh: Siti Maftukhah (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar