TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Jika Demokrasi Mati, Bagaimana Lagi?


Omnibus Law Cipta Kerja telah sah menjadi Undang-Undang. DPR tetap ketuk palu pada Senin (5/10) meski gelombang penolakan rakyat telah lama digaungkan. 

Kekecewaan rakyat membuncah. Baru sehari disahkan, aksi menuntut pencabutan terjadi di berbagai wilayah. Sejumlah pekerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, melakukan aksi mogok kerja,  Selasa (6/10/2020). Mereka berdiam diri di area pabrik dengan membawa spanduk dan pamflet bertuliskan penolakan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Para buruh juga menghadirkan keranda dari bambu berlapiskan kain kafan putih bertuliskan 'DPR', serta tulisan lainnya  'RIP DPR' dan 'Matinya Demokrasi.'

Kekecewaan rakyat juga diungkap di dunia maya. Tagar #MosiTidakPercaya, #DPRIKhianatiRakyat, #OmnibusLawRugikanRakyat, #KartuMerahOmnibusLaw trending di Twitter. Tak kalah, mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pun ikut trending. 

Itu terjadi sebagai bentuk kekecewaan warganet, karena di dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal kontroversial yang dianggap merugikan pekerja. Salah satunya Cuitan akun @holodrag. 
"Saya capek belajar Pkn (Pendidikan Kewarganegaraan) hapalin fungsi fungsi DPR eh ternyata fungsinya nyusahin rakyat," tulisnya (Suara.com, 6/10/2020). 

Berbagai kekecewaan terhadap demokrasi sejatinya bukan dalam kasus ini saja dan bukan kali ini saja. Dalam banyak kasus sistem demokrasi seringkali hipokrit. Sayangnya, kecewa demi kecewa tak jua membuat publik menyadari bahwa sejatinya demokrasi sistem cacat dan gagal. Hanya sebatas menganggap lakunya tidak sempurna. Hanya menganggap negeri ini setengah demokrasi tanpa memahami sejatinya demokrasi memanglah cacat.

Padahal, AS yang diklaim paling demokratis dan menjadi kiblat demokrasi pun tak jauh berbeda. Hal ini membuktikan demokrasi bukan sistem yang tepat untuk dipakai mengatur kehidupan manusia di bumi. Pasalnya, sistem ini berasal dari manusia tanpa bimbingan wahyu, menempatkan kedaulatan di tangan manusia (rakyat). 

Terbukti. Manusia tak mampu memegang kedaulatan, lantaran manusia adalah makhluk yang lemah. Mustahil memahami isi bumi dan metode pengaturannya jika tanpa bimbingan wahyu. Kala kedaulatan di tangan rakyat yang terwakili oleh wakil-wakil rakyat, wakil rakyat yang sejatinya manusia biasa niscaya mustahil mengakomodir kepentingan seluruh rakyat. Ditambah bila nafsu kekuasaan memenangkan batin, maka wakil rakyat dapat tergelincir untuk mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. 

Jika demikian, wajar hasilnya ambyar. Rakyat tak ubahnya hanya batu pijakan menuju kekuasaan. Sudah berulang kali rakyat menjadi korban bulan demokrasi. Bila telah sering tertipu, masihkah rakyat akan lugu menanti tipuan selanjutnya? Hendak berapa kali lagi rakyat dikhianati? Berapa lama lagi rela menyaksikan perselingkuhan penguasa dengan para pemilik korporasi? Bila demokrasi telah mati, masihkah dipertahankan lagi? Bila demokrasi mati, lalu hendak bagaimana lagi?

Bagi mukminin, menyaksikan kematian demokrasi kian meningkatkan keyakinan akan kebenaran sabda Baginda Nabi. Di balik kematian demokrasi menunjukkan sejatinya kekuasaan yang berlaku ialah masa mulkan jabriyan (kekuasaan yang memaksa). Dengan demikian, bagi mukminin pastinya tak ada jalan lain kecuali menempatkan kedaulatan kepada pemilik yang hakiki, yakni Allah Rabbul Izzati. Karenanya, tak ada pilihan kecuali kembali pada aturan Ilahi. Sebab atas izin Allah, telah tiba perguliran masa sebagaimana sabda Baginda Rasulullah Saw. 

“Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu  Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zhalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya.  Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada.  Selanjutnya  akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya (no. 18430), Abu Dawud al-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 439); Al-Bazzar dalam Sunan-nya (no. 2796)).[]

Oleh: Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar