Ironi Penghargaan Menteri Keuangan Terbaik



Baru-baru ini Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pasific tahun 2020 dari majalah Global Markets. Menurut Global Markets penghargaan tersebut diberikan atas prestasinya selama mengatasi ekonomi Indonesia ditengah pandemi Covid-19. Komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, intensif perpajakan, penjamin pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha.

Berkebalikan, laporan Bank Dunia berjudul Internasional Dept Statistics (IDS) 2021 yang menempatkan Indonesia di daftar 10 negara dengan utang Luar Negeri terbesar. Laporan ini berdasarkan isi dan analisis posisi utang luar negara di dunia dimana dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan negara berpendapat kecil dan menengan dengan Utang Luar Negeri terbesar termasuk Indonesia.

Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai bahwa realita saat ini perekonomian di Indonesia semakin sulit. Belum lagi banyaknya masalah ekonomi seperti nilai tukar rupiah melemah dan utang yang terus menumpuk. Indonesia juga memiliki masalah fiskal. Fadli menyimpulkan bahwa penghargaan yang diterima Menkeu Sri Mulyani merupakan menteri terbaik untuk asing bukan dimata masyarakat Indonesia.

Utang luar negeri menjadi rutinitas dalam roda perekonomian negara berkembang termasuk negara Indonesia. Sehingga jebakan hutang akan terus mengikuti ekonomi sebuah negara pengutang. Ketergantungan negara berkembang kepada debitor dan investor asing semakin tinggi. Menyebabkan sejumlah kebijakan negara bisa disetir. Dan ekonomi negara ataupun produktifitas sumber daya ekonomi semakin menurun.

Dalam Islam hutang dengan bunga termasuk ke dalam riba yang jelas keharamannya. Apalagi negara pengutang harus tunduk pada aturan yang menghutangi. Sehingga negara Indonesia harus tunduk pada kebijakan liberal yang digariskan oleh Barat. Wajar bila rakyat negara pengutang semakin menderita. Dengan paradigma sistem ekonomi negara kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalisme liberal. 

Islam membangun sebuah negara tanpa hutang dengan 3 pos pendapat negara. Pertama, Fai dan Kharaj. Kedua, kepemilikan umum termasuk Sumber Daya Alam yang harus dikelola oleh negara bukan asing. Hasilnya dikembalikan lagi untuk rakyat. Ketiga, sedekah atau zakat yang menyimpan zakat dari harta orang-oramg kaya dikalangan rakyat. Dikutip dari kitab Al Amwal, karya Abdul Qadim Zallum.

Sejarah mampu membuktikan bagaimana kekuatan ekonomi Islam menopang berjalannya roda kehidupan kaum muslimin. Bahkan hingga mampu menguasai lebih dari separuh dunia selama 1300 tahun. Ekonomi Daulah Khilafah stabil dan kuat sehingga tidak bergantung pada asing. Kelaparan, kesengsaraan dengan hutang yang terus menumpuk tidak akan didapati dalam sistem Islam.

Berbeda jauh dengan sistem kapitalisme yang dianut oleh hampir semua negara termasuk Indonesia. Yang berjalan diatas gunung hutang yang terus membesar setiap tahunnya. Wajar bila kebijakan yang diambilpun akan sesuai asing bukan lagi rakyat. Akhirnya kita dapati bahwa hutang akan terus menemani ketika sistem kapitalisme bercokol kuat.

Menginginkan ekonomi kuat dan selalu stabil dibutuhkan sistem yang kuat dan stabil juga. Maka itu hanya ada dalam sistem ekonomi Islam dalam negara khilafah. Tanpa hutang ribawi yang semakin banyak. Kesejahteraan bagi masyarakat bukan lagi hal yang menjadi angan. Namun kenyataan yang bisa mereka rasakan. InsyaAllah.[]


Oleh : Lismawati
Praktisi Pendidikan

Posting Komentar

0 Komentar