TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ilusi Semangat Gotong Royong dalam Kesehatan



Salah satu rumah sakit rujukan corona di Tangerang Selatan meminta pasien mereka untuk menalangi biaya perawatan sebesar Rp 584 juta (kumparan.com, 20/09/2020). Di antara biaya tersebut yang paling mahal adalah biaya obat. Total sampai Rp 401 juta. Yang paling mahal adalah Gamaras. Dalam sehari, pasien yang positif covid-19 harus disuntikan obat tersebut melalui infus sebanyak 13 botol, totalnya sehari tagihan untuk Gamaras mencapai Rp 63 juta. Meskipun Pihak Rumah Sakit mengklaim bahwa pihak keluarga pasien bisa mengajukan reimburse ke pemerintah yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) namun menurut aturan Kemenkes yang seharusnya mengajukan klaim adalah pihak rumah sakit, bukan pasien yang dirawat. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 yang ditetapkan pada 4 Februari 2020 COVID-19 telah dinyatakan sebagai wabah. Artinya, negara harus menanggung biaya pasien. 

Ribetnya prosedur pengajuan klaim biaya perawatan pasien covid-19 ke Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes mungkin menjadi salah satu penyebab kejadian ini. Pasalnya pasien yang dibiayai oleh Pemerintah memiliki kriteria tertentu. Pertama, Orang dalam pantauan (ODP) dengan usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta dan ODP yang berusia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta. Kedua, Pasien dalam pengawasan (PDP) dan kriteria yang ketiga memiliki konfirmasi penyakit covid-19. Klaim ini akan diajukan ke Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan, dengan rentang waktu pengajuan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit setiap 14 hari kerja. Kemudian BPJS kesehatan akan mengeluarkan berita acara verifikasi pembayaran klaim tagihan pelayanan paling lambat 7 hari kerja sejak klaim diterima. Kemudian Kemenkes akan membayar ke rumah sakit dalam waktu 3 hari kerja setelahnya. 

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok setiap warga Negara yang harus dipenuhi. Bahkan dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa melihat status sosial, umur dan latar belakangnya. Apalagi di tengah jatuhnya perekonomian akibat wabah covid-19, pasien yang memerlukan pertolongan segera tidak sepatutnya menalangi biaya yang begitu fantastis. 

BPJS adalah badan hukum yang diperintahkan UU untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat. Padahal ini seharusnya menjadi kewajiban negara, bukan kewajiban pribadi, kelompok masyarakat atau badan hukum tertentu. Tindakan Negara menyerahkan urusan kesehatan pada pihak lain merupakan lepas tangan pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat. Nabi saw. bersabda, “Al-Imam ra’[in] wahuwa mas’ul[un] ‘an ra’iyyatihi (Imam/kepala negara adalah pengurus. Hanya dia yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya).” (HR Muslim). Karena itu, haram hukumnya tanggung jawab ini diambil-alih oleh yang lain, selain negara.

Nabi saw. bersabda, “Man ashbaha amin[an] fi sirbihi, mu’afa fi badanihi, ‘indahu qutu yaumihi, fakannama lahu zuwiyat ad-dunya (Siapa saja yang pagi hari aman lagi tenteram hatinya, sehat badannya dan mempunyai makanan pokok hari itu, maka seolah dunia telah dihimpun untuk dirinya).” (HR Ibn Ishaq). Dari hadits ini tampak dengan jelas bahwa Nabi saw. menyebut keamanan, kesehatan dan pangan sebagai kebutuhan dasar. 

Dalam hal ini Negaralah yang seharusnya menyediakan rumah sakit, puskesmas, klinik, termasuk rumah sakit keliling agar bisa memastikan, bahwa tak ada satu pun rakyat yang sakit. Baik yang sanggup pergi ke rumah sakit maupun tidak, semuanya diberi pelayanan kesehatan secara gratis mulai dari jasa dokter, perawat, ruang opname, obat dan tindakan medis yang dibutuhkan dengan sarana dan pelayanan yang paling lengkap dan canggih.

Namun kapitalisme telah mengubah segalanya. Kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh Negara malah diabaikan. Rakyat dipaksa untuk mengikuti jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi seumur hidup untuk mendapatkan layanan kesehatan. Negara hanya bersikap sebagai fasilitator yang siap membuat layanan kesehatan menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Dari fakta yang ada, jelas slogan gotong royong dalam kesehatan kian nampak layaknya ilusi yang bermain di siang bolong. Kapitalisme telah menunjukkan kegagalannya dalam menjamin kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. 

Islam telah berhasil mewujudkan kesehatan dan kebutuhan dasar rakyatnya. Keberhasilan dalam penjaminannya telah Nampak dalam kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh para Khalifahnya, sebut saja pada era Umar bin Khattab pada saat menghadapi masa sulit. Dalam kitab Al–Bidayah Wa Al-Nihayah karya Ibnu Katsir, dikisahkan Umar Bin Khattab pernah menghadapi musim kemarau yang sangat panjang, sering disebut juga tahun Ramadah. Kekeringan tersebut berlangsung hingga sembilan bulan lebih dan menyebabkan banyak orang kelaparan. 

Masyarakat pedalaman banyak yang mengungsi ke Madinah. Hingga kota tersebut menjadi padat dan berisiko mengalami kekurangan pangan. Khalifah Umar bin Khattab tidak tinggal diam, ia menggunakan dana Baitul Maal untuk membantu rakyatnya yang terkena musibah ini.  juga mengerahkan seluruh pejabat di daerah lain untuk mengirim bantuan dan menyumbangkan sebagian harta mereka kepada rakyat yang mengalami musibah. Mulai dari sahabat Abu Musa yang berada di Bashrah, lalu sahabat Abu Ubaidah yang menyumbangkan makanan dengan dibawa oleh 4.000 tunggangan serta sahabat-sahabat lainnya yang saling bahu membahu untuk bertahan dalam musibah tersebut. Bukannya saling berlepas tangan dan menyerahkan urusan mereka kepada pihak lain.

Jaminan kesehatan memang membutuhkan dana yang besar, namun pengelolaan Negara dengan mengembalikannya pada aturan syariat bukanlah sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Apabila memang membutuhkan dana yang besar, maka dana bisa didatangkan dengan beberapa cara yakni Pertama: Dana dari harta negara. Kedua: Dana dari kekayaan milik umum, termasuk kekayaan alam yang sangat melimpah. Ketiga: Jika yang pertama dan kedua tidak tersedia, maka dana masyarakat. Keempat: Jika pun tidak bisa, negara bisa mengajukan pinjaman bebas riba dan lunak. Dan semua ini tidak akan kita temukan pada sistem kapitalisme. Hanya Islam yang bisa mewujudkannya, oleh karena itu kita sangat membutuhkannya.[]


Oleh: Novida Sari (Ketua Muslimah Peduli Generasi Mandailing Natal)

Posting Komentar

1 Komentar