TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa: UU Cipta Kerja Berpihak kepada Pemilik Modal dan Wajib Ditolak



TintaSiyasi.com-- Dinilai lebih berpihak kepada para pemilik modal Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) menolak UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI, Senin lalu (5/10/2020).

"Menyatakan menolak UU Cipta Kerja, karena kami nilai lebih mencerminkan keberpihakan pada kepentingan pemilik modal, termasuk investor asing, sementara di sisi lainnya memarjinalkan kepentingan kaum buruh/pekerja, masyarakat adat, kepentingan publik, cenderung mengorbankan lingkungan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam esensial," tulis dalam Pernyataan Sikap Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB): Menimbang Dampak UU Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Ideologi, Politik, Ekomomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, yang ditandatangani Ketua FDMPB Dr. Ahmad Sastra, M.M dan Sekretaris Jenderal Dr. N. Faqih Syarif, M.Si. Sabtu,(10/10/2020) di Surabaya.

Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertolak belakang dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini justru berpotensi besar merampas hak rakyat atas tanah, lingkungan dan sumber daya alam esensial, hak masyarakat adat, serta hak buruh dan pekerja, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memicu konflik horizontal dan vertikal yang lebih luas. 

Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini justru menjadi jalan lempang bagi para pemilik modal atau kaum kapitalis, termasuk kapitalis global, untuk terus mencengkeramkan kepentingannya di negeri ini, dan memuluskan jalan berlanjutnya proses liberalisasi pengelolaan sumber daya yang esensial.

Menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini makin meneguhkan bahwa negara ini telah dikelola dengan pendekatan korporatokrasi (corporate state), dimana kepentingannya selalu berpihak kepada para oligarki politik dan ekonomi.

Menyeru seluruh intelektual muslim selaku tokoh panutan di tengah masyarakat untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pangkal dari munculnya berbagai produk regulasi dan perundang-undangan yang merugikan kepentingan masyarakat adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme liberal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[] Rasman

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Konflik jaman sekarang rata-rata urusan ekonomi, Ketika investor/pengusaha berlebih-lebihan untuk dirinya sendiri dan minim berkontribusi ke masyarakat/negaranya jadi masalah baru dan biasanya dilabeli kapitalisme.
    Begitu juga ketika buruh berlebih-lebihan sampai2 satu negara jadi buruh semua kecuali pemimpinnya jadi masalah baru juga, pemimpinnya jarang mau disebut kapitalis karena labelnya komunisme. tarik ulurnya menjadikan negara jadi berjalan di tempat.

    Yang bawa label islam cenderung mengutamakan perang di jaman sekarang, dimana kehancurannya perang di jaman sekarang tidak seperti perang menggunakan pedang dan panah. bikin ekonomi berjalan di tempat bahkan malah mundur. intinya jadi lebih mudah "dijajah" kembali

    BalasHapus