Ekonomi Tumbang Tersandera Utang



Berdasarkan pemberitaan bisnis.com (14/10/2020), pemerintah merespons laporan Bank Dunia yang terbit pada 12 Oktober 2020 berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 yang menempatkan Indonesia di daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar.

Merujuk pada publikasi bersama Kemenkeu dan BI, yaitu Statistik Utang LN Indonesia (SULNI), utang LN Indonesia terdiri dari ULN Pemerintah Pusat, BUMN dan Swasta. Posisi ULN Pemerintah Pusat hingga Desember 2019 sebesar US$199,88 miliar atau hanya 49 persen dari total ULN Indonesia. 

Sedangkan baru-baru ini Menkeu Sri Mulyani baru saja meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 dari majalah Global Markets. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Sri Mulyani dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa. Menurut Global Markets, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani ekonomi Indonesia di pandemi corona (Covid–19).(tribunpalu.com, 17/10/2020)

Jika kita telaah lebih mendalam, apakah sejalan dinobatkannya Menkeu Sri Mulyani dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia? Tentu saja tidak, realitasnya saat ini perekonomian Indonesia semakin sulit. Seperti nilai tukar rupiah yang melemah dan juga utang negara yang terus menumpuk.

Sri Mulyani menyebut sejak menjadi negara merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak namun juga utang dari pemerintahan kolonial," kata dia dalam pembukaan Ekspo Profesi Keuangan 2020 melalui video conference. Indonesia sudah memiliki utang. Perang yang terjadi juga membuat harta kekayaan yang dimiliki Indonesia menjadi rusak.(detik.com, 12/10/2020)

Seluruh investasi yang sebelumnya dibukukan Belanda, dibebankan menjadi utang Indonesia dengan jumlah berdasarkan catatannya sebesar US$ 1,13 miliar. Jika dirupiahkan dengan kurs hari ini, maka warisan utangnya saat itu sekitar Rp 16,6 triliun (kurs Rp 14.700/US$).(detik.com, 12/10/2020)

Dengan melihat kondisi perekonomian saat ini, bisa disimpulkan bahwa Menkeu Sri Mulyani merupakan menteri terbaik berdasarkan penilaian asing dan bukan berdasarkan penilaian rakyat Indonesia. Mengapa? Agar negeri ini semakin terlilit jebakan kapitalisme global.

Dengan skema utang berbunga, tingkat bunga periodik yang harus dibayar, APBN yang selalu defisit, dan selisih kurs yang tajam, sulit menggambarkan bagaimana skema penyelesaian utang dan berapa lama. Karena dalam demokrasi, utang menempati peran utama melalui mekanisme ekonomi kapitalis.

Kebijakan gali lubang utang menjadi jalan yang dianggap "aman" untuk permasalahan ekonomi Indonesia. Padahal dibalik itu telah siap ancaman yang akan menghilangkan kedaulatan negara, baik kedaulatan ekonomi ataupun kedaulatan politik. Utang yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara adidaya, seperti Amerika Serikat atau Cina terhadap negeri-negeri muslim.

Dengan memberikan utang, mereka akan makin longgar dalam menggunakan posisinya untuk menekan negara yang berutang, hingga membuat negara tersebut bergantung secara politik dan ekonomi. Melalui utang yang diberikan, mereka meraup kekayaan negeri pengutang tanpa ampun. Kebijakan utang berpotensi semakin menjauhkan negara dari pemenuhan kemaslahatan, karena dikendalikan oleh kepentingan asing.

Solusi Islam Mengatasi Jebakan Utang Luar Negeri

Ditinjau dari pemasukan negara dalam sistem pemerintahan Islam, sumber-sumber pendapatannya diperoleh dari:

Pertama, kepemilikan negara (milkiyyah ad-daulah). Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah (kepala negara), seperti jizyah, ghanimah, kharaj, dharibah (pajak), dan lain-lain.

Dharibah (pajak) dalam Islam mempunyai empat syarat. Pajak dipungut untuk melaksanakan kewajiban syariah, seperti mengatasi kemiskinan. Pajak dipungut secara temporal (jika kas negara kosong), pajak dipungut dari muslim saja, serta hanya dipungut pada orang-orang yang mampu.

Kedua, kepemilikan umum (al-milkiyyah al 'aammah). Kepemilikan umum adalah izin dari asy-syaari' (Allah Swt) bagi kelompok (jamaah) secara bersama-sama untuk memanfaatkan benda. Terdapat tiga macam kepemilikan umum, yaitu apa-apa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Rasulullah SAW., bersabda "Kaum muslimin berserikat dalam tiga benda; air, padang rumput, dan api."(HR. Abu Dawud). Kemudian benda-benda yang segi bentuknya tidak boleh individu yang menguasainya, seperti jalan, jembatan, sungai, danau, dan lain-lain. Serta segala jenis tambang dengan kapasitas produksi besar, seperti tambang emas, tambang di Papua, dan lain-lain.

Dalam Islam, negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi: liberalisasi barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Juga diperoleh dari zakat mal (ternak, pertanian, perdagangan, emas, dan perak).

Dengan demikian, akan tercipta negara yang mandiri dan makmur. Semua aturan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya Daulah Islam yakni Khilafah. Sungguh Allah dan Rasul-Nya tak pernah mengingkari janji-Nya, bisyarah Allah dan Rasul-Nya, kita imani. Kita bulatkan segala upaya untuk menyambut janji Allah dan Rasul-Nya dengan terus berjuang dan berdakwah dengan cara yang ma'ruf. Wallaahu a'lam bish-shawwab.[]


Oleh: Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch
Mahasiswi STEI Hamfara Yogyakarta

Posting Komentar

0 Komentar