Ekonomi Membaik di Balik Utang Makin Naik

Berbicara tentang utang, tentu bukanlah hal yang baru di Indonesia. Karena sejak masa pemerintahan presiden Soeharto, pelan namun pasti Indonesia sesungguhnya telah masuk dalam jeratan IMF. Melalui resep yang diberikannya, IMF telah menjebak Indonesia ke dalam utang yang berkepanjangan. Alih-alih ingin membuat ekonomi nasional membaik, nyatanya melalui utang kondisi ekonomi Indonesia malah makin terpuruk.

Rezim berganti rezim, berutang masih saja dianggap solusi bagi ekonomi nasional. Bahkan setiap rezim tak pernah absen untuk mewarisi beban utang ke generasi berikutnya. Sebab resep yang diberikan masih sama. Begitu seterusnya hingga utang Indonesia terus membengkak, beranak-pinak dan diwariskan turun-temurun ke setiap generasi. Harapan ekonomi meroket yang pernah dituturkan Presiden Jokowi ibarat mimpi di siang bolong. Realitanya, utang makin meroket sedangkan ekonomi nasional makin terjun bebas.

Seperti tahun ini, Pemerintah merespon laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics (IDS) 2021 yang menempatkan Indonesia di daftar 10 negara dengan utang luar negeri terbesar. Laporan yang terbit pada 12 Oktober 2020 ini berisi data dan analisis posisi utang negara di dunia, di mana dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan Utang Luar Negeri (ULN) terbesar, termasuk Indonesia. (finance.detik.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa lonjakan utang Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai 38,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), naik sekitar 8 persen bila dibandingkan dengan tingkat pada 2019 sebesar 30,5 persen. "Dengan tingkat utang kita di 38,5 persen proyeksinya tahun ini, kita sudah mulai melihat adanya pemulihan ekonomi," kata Sri di Jakarta, Senin (19/10/2020, wartaekonomi.co.id)

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyatakan Indonesia berpotensi turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income country) tahun ini. Saat ini, Indonesia masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country). 

Begitulah kondisi negeri kita saat ini. Perbaikan ekonomi seringkali digadang-gadang sebagai alasan untuk menambah beban utang. Utang yang menumpuk telah memandulkan peran negara, yang pada akhirnya solusinya dialihkan kepada para investor. Negara sama sekali tak menjalankan fungsinya sebagai pengurus ekonomi rakyat. Negara hanya bertindak sebagai calo bagi para investor.

Disadari atau tidak, budaya utang semakin tumbuh subur di negeri ini. Negara seolah-olah tak punya solusi selain menambah beban utang. Bahkan untuk menyelesaikan masalah pandemi yang terjadi saat ini, berutang masih juga dianggap sebagai resep maknyus andalan bangsa. Tak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan surat utang bertenor 50 tahun.

Entah, akan menjadi seperti apa negeri ini? Sampai kapan Indonesia terus terjerat oleh utang? Harapan menjadi bangsa yang mandiri kini semakin pupus. Tak hanya itu, negeri ini akan semakin mudah didikte oleh para investor asing, aseng dan asong. Rasa-rasanya tak perlu menunggu 30 tahun untuk Indonesia sold out  seperti yang dikatakan Prabowo. Bisa jadi lebih cepat, kurang dari 30 tahun. Apalagi UU Omnibus Law sudah disahkan. Apa masih kurang fakta yang menunjukkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja?

Sebenarnya, Indonesia sendiri dikaruniai berbagai sumber daya alam potensial di mana sebagian besarnya masuk dalam peringkat sepuluh besar di dunia. Indonesia termasuk negara agraris dengan letak geografis yang strategis dengan luas sekitar 1.919.440 km. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat melimpah dengan segala macam jenis flora dan fauna yang beragam.

Tak hanya itu, Indonesia memiliki potensi hidrografis dan deposit sumber daya alam yang melimpah, yaitu dari segi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, perkebunan dan pertambangan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Jika sumber daya alam ini dikelola dengan baik, niscaya bisa menjadi faktor penggerak perekonomian yang potensial.

Negeri ini punya modal untuk menjadi Negara yang bebas dari segala utang. Sayangnya, sistem kapitalisme yang diadopsi berikut karakter pemimpin yang minus sosok negarawan, telah membawa negeri ini tersandera utang, dengan capaian ekonomi yang terus merosot. Pertanyaannya, masihkah kita akan berharap kepada pemimpin dan sistem yang tak mampu mensolusi ini? Relakah kita jika kekayaan Indonesia dijual kepada bangsa asing? Masih kah kita akan diam saat para pemimpin memberikan warisan utang?

Tidak! Kita tidak boleh diam begitu saja. Kita harus mencari solusi hakiki untuk menyelesaikan segala problematika di negeri ini. Solusinya adalah Islam. Sebab Islam memiliki pandangan yang khas bagaimana menjalankan sistem pemerintahan tanpa intervensi  dan melakukan pelayanan kepada rakyat tanpa menengadahkan tangan atau mengemis ke negara lain.

Di bawah naungan Khilafah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, negara wajib menjadi negara yang mandiri dan terdepan. Mandiri dalam artian tidak memiliki ketergantungan pada negara lain, terdepan dalam arti menjadi pemimpin bagi negara lainnya. Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.” (HR. Ad-Daruquthni)

Negara yang mandiri tidak akan mudah didikte oleh negara lain. Terlebih sistem Kapitalisme yang menguasai dunia seperti saat ini, dimana negara debitur dalam sandera negara kreditur. Kebijakannya diintervensi, sumber daya strategisnya digadaikan, wibawanya merosot di mata dunia. Ekonominya makin nyungsep, sedangkan utangnya makin meroket. Solusi utang untuk menyelesaikan masalah ekonomi hanyalah ilusi dan isapan jempol belaka.

Dalam sistem kapitalisme saat ini, utang bermutasi menjadi alat politik negara untuk menguasai negara lainnya. Maka tidak ada solusi selain menerapkan sistem Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Sebab Khilafah akan menutup celah bagi negara kreditur untuk menekan negara dengan utang yang diberikannya. Wallahu a’lam bish-shawwab.[]


Oleh: Ulfiatul Khomariah
(Founder Ideo Media, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

Posting Komentar

0 Komentar