TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dr. Andi Azikin: Segera Keluarkan Perppu untuk Menghindari Konflik yang Lebih Besar


TintaSiyasi.com-- Pakar Hukum dan Ilmu Pemerintahan Dr. Andi Azikin mendesak Presiden mengeluarkan Perppu agar konflik terkait kontroversi UU Omnibus Law tidak semakin besar.

“Untuk menghindari konflik yang lebih besar atau demonstrasi yang anarkis dan seterusnya, maka menurut saya Presiden harus menghentikan konflik ini dengan cara segera mengeluarkan Perppu, walaupun agak sulit. Karena UU ini sendiri adalah inisiatif Presiden,” tuturnya dalam acara Forum Grup Diskusi: Menimbang Dampak Omnibus Law, Sabtu (10/10/2020) di kanal YouTube Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa. 

Menurutnya, UU ini menjadi gejolak karena proses awalnya itu tidak memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan sebuah UU, sehingga terkesan terburu-buru dan dipaksakan untuk disahkan.

"Saya katakan, bahwa ini suatu yang tidak terlalu mengherankan bagi saya, karena memang ada agenda lain di balik UU ini. Ada kepentingan lebih besar, siapakah itu? Ya tentu yang diuntungkan pada UU ini adalah para pemegang modal, mereka yang lebih diuntungkan," ungkapnya.

Ia mengatakan, karena dalam demokrasi liberalisme ini, itu tidak lepas dari konsep corporate state, negara dijadikan instrumen untuk pebisnis, untuk kepentingan kapitalis.

Ia mengingatkan, rakyat yang akan menjadi korban jika konflik terkait UU ini tidak segera reda. Ia menekankan dua hal yang terjadi jika Presiden tidak segera mengeluarkan Perppu meredakan konflik ini.  

Pertama, kondisi dan situasi politik akan semakin buruk, karena konflik terjadi di mana-mana. "Bukan hanya di Jakarta tapi di semua lapisan masyarakat, bahkan kondisi seperti itu, maka potensi untuk terjadinya kudeta militer itu sangat besar," tegasnya.

Kedua, menurutnya akan terjadi revolusi sosial karena situasi chaos. Ia pun menambahkan situasi yang kacau balau rawan ditunggangi kelompok-kelompok yang punya kepentingan atau agenda untuk memuluskan tujuan politiknya. "Saya harap ini tidak terjadi, sehingga pemerintah harus segera menghentikan konflik ini dengan mengeluarkan Perppu," tegasnya lagi. 

Menurutnya, masyarakat khususnya pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan UU ini tentu tidak mudah menerima apa yang menjadi usulan pemerintah. "Kenapa, karena faktor kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sudah sangat lemah," pungkasnya.[]

Reporter: Liza Burhan

Posting Komentar

0 Komentar