TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

DPR dan Kekecewaan Rakyat



Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengamankan hampir seribu orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan disejumlah titik ibukota pada kamis (8/10/2020).

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Yusri Yunus kepada wartawan.

Seperti diketahui, aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang berlangsung di Jakarta hari ini diwarnai kericuhan. Massa membakar sejumlah fasilitas umum, pos polisi, hingga halte TransJakarta.(cnbcindonesia.com, 8/10/2020)

Dapat dimengerti jika rakyat tidak puas terhadap kinerja partai-partai politik yang seharusnya berpihak kepada rakyat melalui anggota-anggotanya di DPR justru sering mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat salah satu contohnya dengan disahkannya Omnibus law UU cipta kerja pada 5 Oktober 2020.

Padahal sebelum disahkan RUU ini sudah menuai polemik dan diprotes oleh kalangan buruh. Pasalnya, banyak alasan yang merugikan mereka seperti, pesangon tanpa kepastian, perluasan status kontrak dan outsourcing, semakin mudahnya perusahaan melakukan PHK, penghapusan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) dan upah sektoral serta aturan pengupahan berdasarkan jam kerja hingga hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun. Selain itu, undang-undang ini justru mempermudah Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk buruh kasar untuk masuk dan bekerja, ditambah sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan malah dihapuskan.

Sudah mendapat protes, mengapa undang-undang ini tetap disahkan bahkan terkesan sangat dikebut. Padahal kondisi dalam negeri tengah memprihatinkan akibat pandemi Covid-19.

Dari peristiwa ini, untuk kesekian kalinya telah membuktikan bahwa wakil rakyat dalam sistem demokrasi yang diklaim pejuang kepentingan rakyat hanyalah ilusi. Meskipun ada sebagian kalangan dari mereka yang menyampaikan keberatan namun jika suara mayoritas mengatakan sebaliknya, maka dalam sistem demokrasi suara mayoritas itulah yang akan menjadi keputusan final.

Inilah kecacatan aturan dalam sistem demokrasi. Aturan dalam sistem ini didasarkan pada pendapat manusia yang penuh kepentingan bukan didasarkan pada aturan Allah Swt.

Bukan hal aneh jika omnibus law undang-undang cipta kerja tetapi sahkan. Pasalnya sistem demokrasi adalah sistem pendukung bagi para korporat ikut andil dalam kekuasaan negara. Kekuasaan dalam sistem ini hanya dapat diraih jika memiliki modal yang besar, di sinilah proses simbolis mutualisme antara korporat dengan negara terjadi.

Alhasil negara yang dihasilkan dari sistem demokrasi adalah negara korporatokrasi yaitu dominasi kekuasaan bukan lagi pada negara namun beralih pada perusahaan-perusahaan besar. Sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi atau perusahaan.

Penyebab Produk Legislasi Sering Kontroversial

Pembuatan undang-undang yang diserahkan kepada manusia sering menjadi sumber konflik dan kontroversial. Karena sumbernya adalah akal manusia dan standarnya manfaat.

Ketika akal dijadikan sebagai sumber, pertanyaannya akal siapa? Demikian pula ketika patokannya manfaat dan kepentingan, pertanyaannya manfaat dan kepentingan siapa?

Fakta menunjukkan dengan jelas akal bersifat relatif, demikian pula manfaat dan kepentingan. Banyak hal yang dianggap bermanfaat bagi satu pihak namun tidak bagi pihak lain bahkan merugikan bagi yang lain.  Tampak bermanfaat sekarang bisa jadi merusak pada masa yang akan datang.

Ketika itu terjadi pihak yang merasa dirugikan akan protes. Karena itu, hampir bisa dipastikan undang-undang buatan manusia akan mengundang pro-kontra dan memicu kontroversi.

Legislasi dalam Islam

Dalam pandangan Islam yang memiliki hak dan otoritas dalam membuat hukum hanya Allah Swt. dalam surat Al-An'am ayat 57

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ

Artinya: Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.

Hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah Swt. Dialah yang berhak menetapkan halal dan haram. Oleh karena itu, hukum yang wajib diterapkan adalah yang bersumber dari wahyu yaitu dari alquran dan as-sunnah serta yang ditunjukkan oleh keduanya yakni ijma' sahabat dan qiyas. Dari situlah semua hukum syariah berasal dan diambil.

Inilah yang membedakan antara Islam dengan demokrasi secara fundamental. Dalam demokrasi, rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan dan sumber hukum. Sebaliknya dalam Islam kedaulatan ada ditangan syariah. Hukum yang diberlakukan bukan berasal dari manusia tetapi dari Allah Swt.

Legislasi Islam Mampu Memberikan Jaminan Kesejahteraan kepada Seluruh Rakyat

Hukum Islam berasal dari Allah yang Maha Adil. Allah Maha Mengetahui semuanya (baik yang nampak maupun yang ghaib) masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Allah tidak memerlukan harta, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya.Oleh karena itu, semua hukumnya pasti benar dan adil. Sebagaimana ditegaskan dalam alquran surat Al-An'am ayat 115 

Artinya: Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (alquran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatNya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ini juga telah dibuktikan dalam sejarah ketika Islam diterapkan. Keadilan dan kesejahteraan terjamin. Pada masa Umar bin Abdul Aziz misalnya, tak ada orang yang mau menerima zakat karena tidak ada yang menjadi mustahiq.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di baitul maal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat.

Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu  Yazid menjawab, ”Sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di baitul maal."

Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros.

Yazid berkata, ”Kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana zakat masih berlimpah."

Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di baitul maal masih berlimpah. 

Akhirnya Umar bin Abdul memerintahkan Yazid bin Abdurahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya.[]


Oleh: Nabila Zidane
Forum Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban


Posting Komentar

0 Komentar