Demokrasi Mengutamakan Kepentingan Korporasi



Gagasan Musyawarah mufakat sepertinya hanya sekedar pemanis dalam sistem demokrasi. Kepentingan koorporasi mendesak para wakil rakyat untuk memuluskan hasrat kekuasaannya menjadi prioritas. RUU pro korporasi  akan selalu dimenangkan dibandingkan dengan pendapat anggota rapat yang mencoba untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Sehingga akhirnya pemerintah memaksakan kehendak para pengusaha dibandingkan kesejahteraan pekerja dan rakyat sebagaimana yang terjadi pada saat pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker di gedung DPR RI.

Sekadar diketahui, video Puan Maharani mematikan mikrofon itu viral di media sosial. Awalnya, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyampaikan pandangannya mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang saat itu sebagai pimpinan sidang paripurna Azis Syamsuddin terlihat berdiskusi sebentar dengan Puan Maharani yang duduk di sebelahnya. Setelah itu, Puan Maharani terlihat menekan tombol mematikan mikrofon, suara Irwan pun langsung tak terdengar. (wartaekonomi.co.id, 06/10/20).


Bukan hal baru sebenarnya pengesahan RUU begitu sangat lekat dengan kepentingan pemerintah sebagai regulator pengusaha. Sehingga adanya rapat paripurna hanya sebagai formalitas saja, sebab adanya sanggahan tidak dihiraukan. Sebagaimana yang terjadi kepada Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangannya, sehingga akhirnya walkout dari ruang sidang dikarenakan interupsinya tidak digubris, berakhir dengan dimatikannya mik oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Ini sebagai bukti akan cacatnya sistem demokrasi.

Demokrasi sendiri berasal dari bahasa latin yaitu demos (rakyat) dan kratos (tatanan). Sehingga secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai tatanan atau nilai yang memperhatikan kedudukan rakyat untuk membangun persamaan sosial yang kolektif. Yaitu kedaulatan yang bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. Kebebasan dan kesetaraan setiap orang menjadi utama dari visi demokrasi.

Busuknya kedok demokrasi hanya digunakan untuk merayu rakyat dengan janji-janji kampanye. Pesta demokrasi disaat pemilihan calon pemimpin baik tingkat daerah sampai tingkat pusat itu sebagai ritual wajib untuk mengambil simpati rakyat.  Meskipun pada akhirnya kepentingan rakyat tidak pernah terwujudkan di saat kepemimpinan sudah di tangan. Sebab penentuan Undang-undang dikembalikan kepada penguasa dan pengusaha yang jumlahnya hanya  0.1 %. Sedangkan 99.9 % rakyat Indonesia hak dan kebutuhannya tidak diperdulikan. Kesejahteraan dan keamanan rakyat banyak tidak menjadi prioritas jika dianggap sebagai penghalang bagi korporasi agar bisa menguasai kekayaan negeri. Jelas sudah bahwa dar, oleh dan untuki rakyat yang digaungkan Demokrasi adalah utopis.

Hak bicara dan mengeluarkan pendapat sebenarnya menjadi ide yang dibawa oleh demokrasi. Tetapi tetap saja ideologi kapitalisme lebih menonjolkan gagasan ekonominya dalam menguntungkan kepentingan pengusaha. Ilusi demokrasi selalu berbicara tentang kebebasan, namun kenyataannya kebebasan yang diusung pun nihil bak “mimpi disiang bolong”. Kebebasan berakidah, kebebasan berpendapat, kebebasan berkepemilikan, dan kebebasan bereskpresi. Empat kebebasan yang selalu digaungkan nyatanya berstandar ganda jika sudah berbenturan dengan hak korporasi. Tetap saja yang akan menjadi kesimpulan akhir yang dimenangkan adalah kepentingann para capital saja.

Sistem demokrasi memberikan ruang sebebas-bebasnya bagi masyarakat atau setiap orang untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Perangkat hukum dan perundang-undangan dalam sistem demokrasi pun dapat disesuaikan dengan budaya setempat dan perkembangan zaman. Dengan melihat keadaan yang demikian, sistem demokrasi dalam hal tata pemerintahan dan bahkan ketatanegaraan, serta prilaku politik masyarakat jelas berbeda dengan sistem khilafah. 

Dengan sistem aturan Islam sejarah membuktikan Khilafah Islamiyah selama 13 abad telah mampu menguasai 2/3 dunia menjadi kepemimpinan yang adil. Meskipun Islam memberikan kekuasaan kepada umat, namun kedaulatan tetap ada pada hukum syara, yakni aturan Allah dan rasul-Nya. Kekuasaan yang diamanahkan merupakan kewajiban dan amanah yang akan dimitai pertanggungjawaban. Sehingga pemimpin berfungsi sebagai pelaksana syariat Islam. 

Adanya musyawarah dalam sistem khilafah merupakan bagian dari syariat yang dianjurkan. Syura bukan untuk menetapkan hukum, melainkan untuk melakukan muhasabah atas kepemimpinan khalifah atas rakyat yang dipimpinnya melalui para wakilnya di majelis umat. Meskipun khalifah memiliki kekuasaan penuh dalam melaksanakan hukum Islam, namun khalifah tidak kebal kritik dan tetap memerlukan musyawarah untuk kemaslahatan dan persatuan umat Islam. 

Sistem Islam memberikan ruang untuk melakukan musyawarah atau syura melalui peran Majelis Umat. Meski posisi Majelis Umat bukan sebagai legislatif, tetapi mereka tetap merupakan wakil rakyat, dalam konteks syura (memberi masukan) bagi yang Muslim, dan syakwa (komplain) bagi yang non-Muslim. Karena itu, anggota Majelis Umat ini terdiri dari pria, wanita, Muslim dan non-Muslim. Sebagai wakil rakyat, maka mereka harus dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk atau diangkat. Mereka mencerminkan dua: Pertama, sebagai leader di dalam komunitasnya. Kedua, sebagai representasi.

Sebelum dilakukan Pemilu Majelis Umat, terlebih dahulu akan diadakan Pemilu Majelis Wilayah. Majelis Wilayah ini dibentuk dengan dua tujuan:

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan wali (kepala daerah tingkat I) tentang fakta dan berbagai kebutuhan wilayahnya. Semuanya ini untuk membantu wali dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang aman, makmur dan sejahtera bagi penduduk di wilayahnya.

2. Menyampaikan sikap, baik yang mencerminkan kerelaan atau komplain terhadap kekuasaan wali

Para penguasa khilafah yakni khalifah, muawin,  wali dan para aparat lainnya tidak bisa bersikap diktator atas keputusam hukum yang diambil dalam memimpin umat. Oleh karenanya diperlukan syura atau musyawarah dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Pelaksanaan syura dalam sistem khilafah bertujuan untuk meminta aspirasi umat Islam melalui perwakilannya di majelis umat. Dengan beragam fakta bohongnya ide kebebasan yang digaungkan demokrasi seharusnya meyakinkan kita umat Islam untuk sepenuhnya meninggalkan sistem bathil yang zalim ini. 

Jika pendapat para wakil rakyat di sistem Demokrasi hanyalah dianggap angin lalu bahkan hak bicara dihilangkan dengan dimatikan mik saat menyampaikan pengaduan ini jelas tidak menghargai dan minim adab. Dalam sistem Islam aspirasi dari rakyat yang dipimpin justru sangat diminta untuk kemaslahatan umat dan kemuliaan syariat.  Masihkan akan bertahan dengan sistem demokrasi yang bathil dan menyengsarakan ?
Wallahu a’lam bishawab.[]


Oleh: Ina Siti Julaeha S.Pd.I
Aktivis Muslimah dan Pengajar

Posting Komentar

0 Komentar