TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demokrasi, Buta Tuli Aspirasi



Pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja pada 5 Oktober lalu, mengundang reaksi keras dari masyarakat. Di tengah pandemi, ribuan orang rela turun ke jalan menyuarakan penolakannya dan memperjuangkan haknya. Tidak hanya di ibu kota, tapi juga di beberapa daerah lainnya. 

Sejumlah kepala daerah, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya.  Para kepala daerah yang menyampaikan menolak pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Hidayat Nur Wahid, wakil Ketua MPR menilai, inilah saatnya Presiden Jokowi menunjukan sikap kepemimpinannya dengan mengakomodasi kepentingan rakyat dan daerah. Menurutnya, Presiden bisa mengambil sikap dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengakhiri kegentingan UU Cipta Lapangan Kerja ini (Detik.com 10/10/2020). 

Penerbitan Perppu yang diharapkan mampu membatalkan pengesahan nampak mustahil. Jika merunut ke belakang, pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja ini adalah keinginan dari Presiden Jokowi. Undang-undang ini diharapkan mampu menjadi solusi atas tumpang tindihnya regulasi di negeri ini sehingga menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Hal ini disampaikan sejak pelantikan dirinya menjadi presiden pada 20 Oktober 2019 lalu (Kompas.com 7/10/2020). 

Rakyat menolak pengesahan UU Cipta Lapangan Kerja. Lalu untuk siapa undang-undang ini disahkan ? 

Inilah realitas demokrasi. Peraturan dibuat bukan semata-mata untuk mengurusi kepentingan rakyatnya. Peraturan dibuat hanya untuk membela kepentingan para pemilik modal. Sudah menjadi rahasia umum mahalnya biaya pemilihan para calon pemimpin dalam demokrasi. Maka tak heran ketika jabatan diraih, adalah saat untuk melakukan 'balas budi'. Tak peduli suara rakyat yang nyaring terdengar. Demokrasi menjadi buta tuli terhadap aspirasi rakyatnya sendiri. 

Hal ini sangat mungkin terjadi. Dalam sistem demokrasi, kekayaan alam suatu negara bisa dimiliki segelintir orang. Sementara regulasi dari suatu negeri tetap dibutuhkan untuk memuluskan kepentingan mereka. Maka pemimpin yang semestinya mengurusi kepentingan rakyat tak akan pernah lahir dari sistem demokrasi. Karena ia berada dalam cengkraman para pemilik modal. Bilapun ada pemimpin yang bersedia mengurusi rakyat, maka ia akan terjegal. 

Pemimpin yang hanya berpihak pada para kapital tidak akan pernah ada bila pemerintahan diatur dengan sistem pemerintahan Islam. Pemimpin dapat menentukan sikap kepemimpinannya tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun. Kekuasaan yang dimilikinya digunakan hanya untuk menegakan syariat dan mengurusi rakyatnya. Sudah saatnya masyarakat kembali hanya pada peraturan Allah SWT. Dalam ajaran islam, pemimpin adalah pelindung dan pe-riayah (pengurus) rakyatnya. Jabatan yang diembannya, kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sebagai penciptanya. 

Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah saw bersabda:
“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)

Pemimpin dalam pemerintahan islam juga senantiasa mendengar aspirasi rakyatnya. Hal ini dicontohkan Khalifah Umar bin Khatab saat dikritisi oleh rakyatnya. Ketika itu Umar RA melakukan pembatasan mahar bagi kaum wanita. Kemudian seorang wanita mengkritik kebijakan ini karena tidak sesuai dengan syariat islam. Menyadari kebijakannya menyalahi syariat islam, Umar RA membatalkan kebijakannya. Demikianlah contoh pemimpin taat pada Allah dalam menyerap aspirasi rakyatnya. Wallahu'alam bishawab.[]


Oleh : Tita Rahayu Sulaeman
Pengemban Dakwah, Komunitas Menulis Revowriter

Posting Komentar

0 Komentar