TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demo Tolak Omnibus Berakhir Ricuh, Ada Apa di Baliknya?



Demo terjadi karena ada kebijakan pemerintah yang tidak disepakati umat. Pemerintah yang seharusnya peduli umat dan memikirkan kepentingan umat justru abai dan berpihak pada musuh. Umat marah, tak rela diperlakukan semena-mena.

Dalam hal ini pemerintah terkesan terburu-buru membuat kebijakan. Waktu yang direncanakan untuk memberi keputusan tentang Ombibus law tanggal 8 Oktober2020 lalu maju menjadi 5 Oktober 2020. Apalagi diputuskan ketok palu pada malam hari ketika umat sudah tidur. Sungguh aneh rasanya, umat jadi curiga. Ada apa dibaliknya?

Jika memang pemerintah peduli umatnya. Akan membela dan memikirkan yang terbaik untuk kesejahteraan umat. Jika umat sampai melakukan demo, pasti ada yang tidak beres karena rakyat merasa dianiaya.

Usai keputusan disahkan RUU cipta kerja menjadi Undang-undang. Maka kebijakan itu statusnya menjadi kuat dan sulit dibantah lagi Sementara isi Undang-undang itu sangat merugikan umat, terutama para buruh. Jadilah demo tak terelakkan lagi.

Demo dilakukan serentak di berbagai kota seluruh Indonesia. Termasuk di ibukota Jakarta, demontrasi terjadi hingga mengalami kericuhan .

Dilansir dari TEMPO.Co, Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berdemonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah menanggapi demo omnibus law di DKI Jakarta yang berakhir ricuh di sepanjang hari Kamis, 8 Oktober 2020. Menurutnya kerusuhan mestinya memiliki sebab dan akibat tersendiri.

“Kami menyayangkan, cuma pasti ada sebab dan ada akibat, begitu. Opini kami karena teman-teman jenuh dan kecewa dengan hasilnya, jangankan mau aspirasi, belum sampai menyuarakan saja sudah banyak penahanan, dibenturkan dan lain-lainnya,” kata Dinno saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Oktober 2020.

Dinno menyatakan penting untuk memastikan apakah pendemo yang bertindak rusuh memang benar merupakan bagian dari massa demo yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, atau merupakan kelompok lain tersendiri. “Ini perlu dipastikan dulu, apakah massa memang benar-benar massa aksi atau murni provokator,” jelas Dinno.

Diantara umat yang berniat unjuk rasa untuk menyampaikan suara, mengeluarkan aspirasinya ternyata ada penyusup yang bertujuan untuk mengacaukan saja. Tak ingin terjadi perubahan untuk kebijakan pemerintah yang sudah dibuat Undang-undang.

Dino menyampaikan dugaan bahwa kericuhan adalah sebuah bentuk framing atau pembingkaian. “Mungkin ini menjadi sebuah operasi intelijen (aparat), yang tujuannya untuk framing bahwa gerakan ataupun penyampaian aspirasi secara masif dibingkai menjadi buruk,” katanya.

Lagi pula ia menekankan, penting untuk memastikan apakah pelaku demonstrasi yang rusuh memang benar-benar bagian massa unjuk rasa.

“Jangan-jangan ada oknum atau provokator yang sengaja membingkai agar gerakan menjadi tidak baik dan tidak didukung, dan tidak mendapatkan atensi yang baik dari masyarakat.”

“Terdapat juga dugaan luar bahwa aparat TNI dan Polri menyamar sebagai peserta aksi dan memancing kerusuhan berdasarkan keterangan massa aksi,” tulis mereka. Tim tersebut terdiri dari koalisi beberapa lembaga diantaranya YLBHI, KontraS, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan ELSAM.

Ketika belum ada kesadaran tentang adab demontrasi yang benar. Aspirasi tak juga bisa disampaikan dengan baik, kerusuhan di sana sini terjadi karena kepentingan masing-masing. Kalau seperti itu yang terjadi, jadi kerugian besar bagi semuanya.

Tujuan mereka mengadakan unjuk rasa karena ingin menyampaikan bahwa omnibus law sangat merugikan umat, maka harus dicabut badan hukumnya. Jangan dijadikan Undang-undang karena akan semakin berat untuk dikalahkan. Jika sudah menjadi Undang-undang, maka umat semakin terkalahkan, tak ada kekuatan melawan, tak ada pelindung hukum. 

Ketika Omnibush law sudah sah menjadi Undang-undang. Kekuatan payung hukum bagi investor dan pemodal besar semakin kuat. Misalnya Undang-undang cipta kerja. Masa cuti diatur investor, boleh apa tidak melakukan cuti. Jika pemilik modal tidak mengijinkan, maka para pekerja tak bisa mengambil cuti meskipun itu cuti hari raya, cuti melahirkan, dan lainnya.

Permainan kata yang membuat jengah. Ketika rakyat protes, tolak omnibus law. Tak ada masa cuti bagi para pekerja. Apa jawaban yang diberikan? Bukan tidak ada masa cuti. Cuti para pekerja tetap diperbolehkan, namun tidak diatur dalam undang-undang pekerja. Melainkan langsung berurusan dengan para investor. Diberi ijin ataukah tidak tergantung kebijakan para pemilik modal itu.

Bisa dibayangkan jika sistem kapitalis yang berlaku di negeri ini. Mana mungkin para kapital pemilik modal itu mau rugi? Memberi cuti bagi pekerjanya bagaikan kerugian besar bagi mereka. Jadi akan berpikir puluhan kali sebelum memberikan ijin cuti bagi karyawan. Kalaupun memberikan pastinya tidak lama. Hanya sebatas kebutuhan penting saja.

Begitu pula proses pembayaran gaji, bisa seminimal mungkin UMP (Upah Minimum Propinsi). Upah Minimum Kota (UMK) dihilangkan, diganti dengan UMP. Jika demikian, mana cukup gaji desa untuk kehidupan kota. Upah daerah untuk hidup di kota, mana bisa? Harga kebutuhan pokok di kota pastinya lebih mahal, jika gaji yang diberikan standart daerah jadilah umat semakin menderita.

Apakah pemerintah tidak berfikir mendalam memberikan keputusan final? Ketika omnibus law masih dalam bentuk RUU, umat sudah teriak-teriak tidak setuju. Namun pemerintah mengabaikan tak mau tahu. Pemerintah justru memperhatikan bisikan para investor yang akan menanamkan modal. Pemerintah terpesona bisikan musuh, tanpa disadari ada banyak jeritan umat tak di dengar.

Bagaimana dengan Islam mengatur hal ini? Pemerintah Islam fokus utamanya adalah kesejahteraan umat. Apapun akan dilakukan seorang pemimpin Islam semua demi umat bahagia. Dalam Islam, kebahagiaan umat adalah tujuan utama. Jadi pemimpin Islam rela mengorbankan segalanya demi umat terpenuhi kebutuhannya.

Islam mengatur demikian detailnya hak umat. Bagi pekerja pun akan diatur sangat baik dan tidak ada hak umat dirugikan. Bekerja dihitung sangat detail berapa jam bekerja dalam sehari? Apa saja beban kerjanya? Semua dalam penilaian sang pemimpin peduli umat. Bahkan Islam akan membayar upah buruh sebelum para pekerja menunaikan tugasnya.

Sungguh luarbiasa jika aturan Allah yang diterapkan. Yang ada adalah keberkahan hidup. Jika semua aktivitas kehidupan dilandaskan pada aturan Islam, maka keberkahan akan turun meliputi seluruh negeri. Dimana pemimpinnya selalu mengajak dalam ketaatan kepada Allah semata. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh : Lilik Yani (Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar