TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demo Gak Digubris, Demokrasi Gagal Penuhi Aspirasi



Mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat berbondong-bondong turun ke kejalan untuk menolok UU Cipta kerja yang disahkan pada Senin (5/10) walaupun dalam kondisi pandemi.

Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Sementara itu di depan Kompleks DPR aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil.

“Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?” tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta.

“Setujuuuu,” sahut mayoritas anggota yang hadir.

‘Tok,’ bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU tersebut.
(waspada.co.id 6/10)

Ketokkan palu pada malam hari tersebut menimbulkan penolakkkan bagi masyarakat Indonesia, terutama  oleh kaum buruh.

Walhasil semangat menyuarakan keadilan untuk membela kaum buruh yang tertindas akibat disahkannya UU Omnibus law tak terhenti, walaupun harus bentrok dengan pihak aparat.

Akibatnya beberapa mahasiswa terluka karena peluru karet yang di tembakkan di kerumunan masa.
 
Dilansir dari cnnindonesia.com (7/10)
Sebanyak enam mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis pascabentrok demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi,  Rabu (7/10) 

Sangat disayangkan perlakuan aparat kepolisian mengahadapi demonstran untuk menyuarakan hati nurani demi mencapai keadilan.
Akan tetapi justru ternodai dengan serangan anarkis yang mereka terima.

Banyaknya kekecewaan rakyat terkait UU Cipta kerja mengkonfirmasi bahwa demokrasi telah memenangkan para kapital. Kegagalan telah nampak pada keberpihakan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang seharusnya mewakili suara rakyat telah terbukti berkhianat terhadap rakyat.

Siapa yang diuntungkan dengan disahkannya Omnibus law?

Dari pasal pasal yang ada, terkait kemudahan-kemudahan penanam modal asing (PMA) , rendahnya upah untuk buruh karena gaji dihitung berdasarkan jam kerja, tanpa akad yang jelas bagi pekerja (sistem outsourcing) sangat jelas disini yang di untungkan para kapital. 

Terlebih lagi semakin banyak dibuka investasi asing untuk mengelola negeri ini justru berakibat ketidak mandirian bangsa ini mengelola aset bangsa.

Sampai kapan egara dalam cengkraman cukung yang hanya menginginkan kekayaan negeri ini?

Tidak ingin rugi dari kebijakan yang telah di monitor, sekiranya merugikan pihak asing  maka terjadilah penetrasi oleh mereka, walaupun kebijakan menginjak kesejahteraan rakyat dan dewan perwakilan rakyat pun tidak bisa berbuat banyak untuk membela rakyatnya.

Bagaimana Islam mengatur tentang aspirasi rakyat? Kritik dan pendapat dalam Islam itu wajib, jika mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pemimpin (Khalifah).

Khalifah juga manusia yang tak luput dari kesalahan, nah ini pentingnya sebuah kontrol dalam penerapan suatu hukum.

Dalam Islam dikenal sebagai majelis umat yang berwenang menyampaikan aspirasi kepada pemimpin yang berkaitan dengan masalah politik pemerintahan, ekonomi, kebijakan sosial maupun masalah yang berkaitan dengan keumatan lainnya.

Pemimpin (khalifah) juga berhak menyampaikan hukum dan perundang-undangan yang hendak dilegalisasikan kepada Majelis Umat. 

Anggota dari majelis umat adalah kaum muslim, ketika hendak mendiskusikan suatu masalah boleh menyampaikan kesalahan atau kebenaran suatu perkara. 

Kebijakan yang diambil pastinya sesuai hukum Syara' dalam Al-Qur'an, hadits, ijma' sahabat, dan qiyas, jadi tidak berdasarkan hawa nafsu kekuasaan atau kepentingan semata.

Islam juga memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun, damai tanpa ada kekerasan antara rakyat dan pemerintah.

Gagalnya pemerintahan demokrasi dalam menyejahterakan pekerja sudah cukup pahit.

Jangan sampai terjadi perang saudara . Mau menunggu berapa korban lagi ?

Disisi lain saat ini dalam kondisi pandemi yang belum juga berakhir, harusnya pemerintah fokus tangani pandemi dan tidak memancing kemarahan membuat cilaka rakyatnya.

Sudah saatnya hukum Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan khilafah, negara khilafah pasti melindungi rakyat dan memberikan hak-hak kepada rakyatnya. Wallahu'alam.[]

Oleh: Amahmuna
Sahabat Muslimah Kendal

Posting Komentar

0 Komentar