TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Demi Investasi, Rakyat Dikhianati atas Nama Demokrasi?



Tok! Palu sudah diketok sebagai tanda UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) telah disahkan. Rapat pengesahan UU ini digelar langsung di Gedung DPR dengan setengah anggota dewan hadir sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan, dan sebagian lainnya mengikuti rapat secara daring.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, mayoritas dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Ciptaker ini. Fraksi-fraksi yang menyetujui adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Ciptaker ini.

Demokrat menyatakan RUU Ciptaker memiliki cacat, baik secara substansial maupun prosedural. Marwan Cik Asan selaku Juru Bicara Fraksi Demokrat mengungkapkan, dalam pembahasannya RUU Ciptaker tidak melibatkan masyarakat, pekerja, dan civil society. “Berdasarkan argumentasi di atas maka Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja. Banyak hal perlu dibahas lagi secara komprehensif agar produk hukum RUU ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial,” ujarnya (Waspada.co.id 10/10/2020).

Sedianya RUU Ciptaker ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (8/10). Namun secara tiba-tiba DPR dan pemerintah mempercepat agenda pengesahan RUU kontroversial ini pada Senin (5/10). Namun sepanjang dari awal pembahasannya hingga akhirnya disahkan, RUU Ciptaker ini mendapat banyak penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat sipil karena dianggap merugikan pekerja dan merusak lingkungan.

Di samping itu, pengesahan RUU Ciptaker ditolak karena regulasi ini dinilai tak memiliki urgensi. Apalagi masyarakat Indonesia tengah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Selain itu, RUU yang saat ini sudah menjadi UU ini dinilai hanya menguntungkan pebisnis. Sedangkan beberapa kelompok, seperti pekerja, petani, nelayan, dan lain-lain tak diperhatikan. 

Diketahui hingga hari ini berbagai bentuk penolakan masyarakat dari berbagai elemen masih terus berlangsung terhadap disahkannya UU Ciptaker ini. Kritik dan aspirasi melalui demonstrasi tak terhindarkan, mulai dari kaum pekerja (buruh), mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya. Namun DPR dan pemerintah justru kian bergeming tanpa memperhatikan aspirasi dan penolakan publik. 

Jokowi yang disambangi oleh massa yang ingin melakukan demo di depan istana negara justru dilaporkan mengunjungi lahan proyek lumbung pangan atau food estate yang terletak di Kalimantan Tengah dengan alasan agenda kerja. Setali tiga uang dengan Jokowi, DPR  juga hingga saat ini belum memberikan sikap menerima tuntutan masyarakat untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Alih-alih diharapkan agar dapat segera merespon berbagai tuntutan aksi demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah malah tidak jelas dalam menentukan sikap dan membiarkan masyarakat terjebak pada adu perlawanan antara aparat kepolisian dengan massa pendemo yang eskalasinya terus meningkat. Ironisnya, hal tersebut berlangsung di tengah perjuangan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

Demokrasi: Media Pengkhianatan Tersistematis Rezim kepada Rakyat

Inilah ironi dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Jargon “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” hanyalah mantra-mantra pemanis untuk menipu rakyat. Karena pada faktanya, DPR secara diam-diam – tanpa melibatkan aspirasi dari rakyat – mengesahkan UU Ciptaker di tengah malam atas desakan pemerintah demi memuluskan kepentingan kaum kapitalis, investasi asing dan aseng.

Sedari awal aroma persekongkolan antara penguasa dan pengusaha tercium menyengat di dalam sejumlah pasal UU Omnibus Law, yang akan berdampak buruk dan merugikan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. UU Ciptaker dinilai akan merenggut hak-hak kaum pekerja atau buruh, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan kemiskinan dan kesulitan di tengah masyarakat, namun menguntungkan bagi para pengusaha dan investor yang diberikan kemudahan, keistimewaan, bahkan kekebalan hukum oleh negara. 

Atas nama investasi, negara telah mengabaikan amanah konstitusi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Maka bukanlah berlebihan ketika banyak anggapan bahwa disahkannya UU Ciptaker ini secara eksklusif lebih untuk memenuhi hajat para kapitalis, yakni para investor dan korporat, bukan kepada pemenuhan hak hidup atau kesejahteraan rakyat sesuai amanah konstitusi.

Inilah ironi dalam sistem kapitalisme-demokrasi. Sistem yang digadang-gadang menjunjung tinggi kedaulatan di tangan rakyat secara nyata justru memperlihatkan bagaimana setiap kebijakan yang diambil negara selalu mengenyampingkan aspirasi rakyat, bahkan terkesan sangat tidak prorakyat.

UU Omnibus Law Ciptaker adalah angin segar bagi para korporat kapitalis asing maupun aseng untuk bisa mendapatkan segala kemudahan setiap mereka berinvestasi maupun menjarah hasil kekayaan negeri ini. Adapun rakyat dibiarkan terpaksa dalam kondisi menjadi babu di negerinya sendiri, yang harus mengikuti setiap aturan para kapitalis yang dilegitimasi oleh konstitusi.

DPR yang disebut-sebut sebagai wakil rakyat ternyata tidak lebih sebagai wakil dan kepanjangan tangan pemerintah dalam mengamini setiap kepentingan para kapitalis. Inilah pengkhianatan yang tersistematis. Pengkhianatan DPR dan pemerintah kepada rakyat dengan memenangkan kepentingan kaum kapitalis dalam menindas rakyat kecil. Dan pengkhianatan seperti ini hanya terjadi dalam sistem demokrasi. 

Pelanggaran konstitusi melalui ketidakadilan terhadap hak rakyat oleh negara kerap terjadi dan selalu terjadi dalam sistem demokrasi. Negara cenderung bersikap otoriter melalui kebijakan yang ditetapkan. Rakyat dipaksa menuruti kemauan negara walaupun dalam setiap kebijakannya sama sekali tidak menguntungkan bahkan cenderung merugikan dan menzalimi rakyat.

Sistem Islam Memegang Amanah dan Menjamin Kesejahteraan

Sebagai negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, kebijakan penguasa di negeri ini yang lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang, dalam hal ini para pemilik modal (kapitalis), daripada kepentingan rakyat tentu saja sangat bertentangan dengan Islam. Karena dalam pandangan Islam, negara adalah pelayan bagi rakyat. Yang sepenuhnya mengurusi dan mengutamakan kepentingan rakyat. 

Negara wajib memberikan pelayanan dan jaminan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan segala kebutuhan dasar rakyat secara cuma-cuma, bukan dengan cara menjualnya kepada rakyat seperti layaknya pedagang yang mencari keuntungan.

Kekayaan sumber daya alam (SDA) yang merupakan milik umum atau milik rakyat wajib dikelola oleh negara yang akan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara dilarang keras menyerahkan pengelolaan dan penguasaan SDA dan bidang strategis lainnya kepada swasta atau individu, apalagi asing maupun aseng penjajah.

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan sifat dari kebutuhan umum tersebut: “Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR.Abu Dawud)

Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya, gas, dan lain-lain, begitu juga listrik, hutan, air, padang rumput, jalan umum, sungai, dan laut, semuanya telah ditetapkan oleh syariah sebagai kepemilikan umum. Negara berkewajiban untuk mengatur produksi dan pendistribusian dari aset-aset tersebut untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan para kapitalis.

Negara dilarang melakukan persekongkolan dengan para korporat dengan menjual kepemilikan umum kepada rakyat untuk konsumsi rumah tangga dengan mendasarkan pada asas mencari keuntungan. Namun, kepemilikan umum seperti barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya emas, perak, tembaga, dan batubara boleh dijual kepada pihak luar negeri. Pemerintah boleh mencari keuntungan semaksimal mungkin yang digunakan untuk kegiatan operasional badan negara, dibagikan kepada kaum Muslim atau seluruh rakyat, dan untuk membangun sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan pelayanan umum lainnya.

Dengan demikian sudah selayaknya umat Islam mencampakkan sistem demokrasi-kapitalisme yang nyata-nyata tidak akan pernah membawa kesejahteraan kepada rakyat, dan menggantinya dengan sistem Islam dalam naungan Khilafah yang akan membawa kesejahteraan yang sebenar-benarnya bagi seluruh rakyat. Wallahu’alam bishshawab.[]

Oleh: Liza Burhan
Analis Mutiara Umat

Sumber artikel: FP Suara Muslimah Jabar

Posting Komentar

0 Komentar