TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Covid-19 Meningkat, Salah Siapa?


Pernah dengar lirik  lagu “Salah Siapa? Dosa siapa?" Penggalan lirik lagu yang dinyanyikan Ebiet G. Ade, penyanyi legendaris. Tapi tulisan ini tidak akan membahas lirik lagu Ebiet. Sedih dan galau rasanya dengan negeri ini, ibarat anak ayam kehilangan induknya.

Pada tahap awal, pemimpin tampuk kekuasaan justru sibuk membuat pernyataan penegasan bahwa Indonesia aman dari virus Corona. Sejumlah olok-olok juga muncul menjadi kontroversi publik, dari soal Nasi Kucing adalah obat Corona hingga orang terjangkit virus Corona dapat sembuh sendiri. Bulan Januari dan Februari 2020, pemerintah justru mengalokasikan anggaran untuk program promosi pariwisata sambil terus melafazkan mantra mitos 'Indonesia Aman' dari virus Corona. Hingga belakangan, langkah ini dikecam publik, sampai akhirnya, Menhub Budi karya Sumadi positif Covid-19, barulah pengemban amanah mulai fokus menangani Pandemi. Pengemban amanah  juga menyatakan negara dalam kondisi darurat kesehatan melalui Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kepres ini ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020.

Para ahli medis dan epidemiolog berulangkali menyarankan pemerintah  segera menerapkan kebijakan lockdown (Karantina Wilayah), agar Pandemi segera dapat diisolasi dan masyarakat yang sehat terproteksi. Perdebatan mengenai hal ini begitu panjang, karena pengemban amanah  masih mempertimbangkan aspek ekonomi ketimbang kesehatan dan nyawa segenap rakyat. Akhirnya, pengemban amanah  mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Suatu langkah yang diambil dalam rangka melakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. (Tinjau pasal 1 angka 11 UU No 6/2018). Seiring berjalannya waktu, pengemban amanah merasa tak kuasa menahan dampak ekonomi akibat penerapan kebijakan PSBB. Mulailah digalakkan wacana 'New Normal' sebagai langkah untuk kembali mengaktifkan kegiatan ekonomi dimasa Pandemi. Sejumlah daerah termasuk provinsi DKI Jakarta mencabut status PSBB. Dengan Habit baru, New Normal, aktivitas ekonomi mulai diterapkan meskipun dalam kondisi yang belum aman.

Selama penanganan pandemi, tarik ulur kepentingan antara prioritas kesehatan dan penyelamatan ekonomi nampaknya terus menjadi titik didihnya. Pengemban amanah, belum sanggup membuat terobosan yang mampu menjamin penanganan pandemi berjalan efektif dengan tetap menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan meskipun dengan berbagai catatan dan pengecualian. Sebenarnya, publik juga paham penggunaan istilah Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang dimulai dari kecamatan hingga RT RW, adalah langkah politik yang digunakan untuk menjegal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali memberlakukan PSBB. Padahal, logikanya jika PSBB diterapkan otomatis terjadi pembatasan sosial pada tingkat kecamatan hingga RT RW.

Penentangan penanganan kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, termasuk rencana penerapan PSBB dilakukan secara terstruktur dan masif. Lagi-lagi, dugaan yang kuat menjadi latar belakangnya adalah pemerintah  masih melihat kesehatan dan nyawa rakyat sebagai nomor dua, sementara kepentingan ekonomi khususnya ekonomi para cukong termasuk Budi Sampoerna, nampaknya menduduki skala prioritas yang pertama dan utama.

Apakah Pandemi ini akan segera berakhir, jika kebijakan yang diadopsi pengemban amanah  tak mengindahkan UU Kekarantinaan Kesehatan? Apakah kontroversi prioritas ekonomi dan kesehatan masyarakat ini akan terus bergolak , sementara pejabat pemerintah sibuk silang pendapat, ribuan rakyat dan petugas medis terus terjangkit dan menjadi korban keganasan Covid-19. 

Ukuran Keberhasilan

Baik dari aspek kemanusiaan, kesehatan apalagi pandangan syariat, haruslah tujuan pertama dan utama penanggulangan pandemi untuk penjagaan kesehatan dan penyelamatan kehidupan manusia.  Artinya, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari sedikit-banyak penambahan kasus positif baru. Namun, haruslah dengan terpenuhinya tiga kriteria. Yaitu: Pertama, penambahan angka positif baru harus hingga nol kasus; Kedua, orientasi utama intervensi penanggulangan adalah kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Ketiga, intervensi yang dilakukan tidak mengakibatkan meluasnya wabah ke daerah lain.  

Coba kita lihat benarkah Cina Sukses Mengatasi Pandemi? Per Jumat, 11 September 2020 Cina melaporkan 15 kasus baru yang dikonfirmasi. Semuanya merupakan kasus impor. Yakni, delapan kasus di Shanghai, empat kasus di Guangdong, satu kasus di Liaoning, 1 kasus di Sichun, dan satu kasus di Shaanxi.  Tidak ada kematian baru; tidak ada kasus dugaan baru. Ada 22 kasus infeksi tanpa gejala, yang semuanya impor dari luar negeri. Ada 311 kasus infeksi tanpa gejala yang masih dalam pengawasan medis (309 diimpor dari luar negeri). Namun penting dicatat, tidak sekali dua kali kebenaran data dari pihak otoritas Cina diragukan.  Mengingat trade record Cina yang tidak baik tentang data. Misal, tentang jumlah terinfeksi Covid-19 yang tewas di Wuhan pada pertengahan Maret. Sebuah hasil penelitian menunjukan angka yang sesungguhnya 14 kali lebih besar dari yang dilaporkan. Yakni, setidaknya 36.000 orang.
Bila dianggap data tersebut benar, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Cina mampu menekan penambahan positif  baru hingga nol kasus. Tampaknya ini sangat sulit bahkan mustahil terwujud. Karena dibutuhkan intervensi nonfarmasi dan farmasi secara bersamaan. Intervensi nonfarmasi khususnya lockdown dengan alasan ekonomi telah dilakukan buka tutup sehingga mengakibatkan imported case tidak dapat dihindari. Sementara pada pertengahan Juni lalu, sebagaimana dilaporkan WHO, telah terjadi gelombang baru covid-19 di Beijing dengan kasus baru tembus 100 kasus.   

Sedangkan intervensi farmasi, khususnya pengobatan bukanlah hal yang menjanjikan. Sebab, di saat tanpa pandemi saja sistem pelayanan kesehatan Cina sangatlah buruk. Tidak saja dari segi harga yang mahal namun kualitasnya juga bermasalah khususnya bagi orang kebanyakan. Diungkapkan, “Jauh sebelum fajar, hampir seratus orang mengantre di luar salah satu rumah sakit ternama di ibu kota. Mereka berharap mendapat janji untuk bertemu dengan seorang spesialis,...” Inilah fakta dari realisasi kriteria pertama. Bagaimana dengan kriteria kedua? Yaitu, orientasi pertama dan utama berupa penjagaan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Sejumlah intervensi lockdown yang dilakukan pemerintah Beijing diabadikan sejumlah riset sebagai cara efektif menekan penularan. Namun, di sisi lain, pihak pemerintah telah melakukan pengabaian aspek kemanusiaan yang sangat serius. Tentang buruknya pelayanan kesehatan saat pandemi di gambarkan sebagai berikut, “Seorang dokter di rumah sakit di Wuhan berbicara kepada BBC. Virus menyebar dengan kecepatan yang mencemaskan. Rumah sakit telah dibanjiri ribuan pasien, yang menunggu berjam-jam untuk menemui dokter.  Bisa dibayangkan kepanikan mereka.” 

Kriteria ketiga, politik komunis Cina yang tertutup dan mengabaikan aspek kemanusiaan telah melalaikannya menyampaikan segera apa yang terjadi sesungguhnya di Cina. Dinyatakan, ”Pada minggu-minggu awal wabah pada bulan Desember dan Januari, otoritas Wuhan lambat dalam melaporkan kasus infeksi misterius, yang menunda langkah-langkah untuk mengatasinya, kata Howard Markel, seorang peneliti kesehatan masyarakat di Universitas Michigan di Ann Arbor. ‘Kelalaian Cina bisa jadi yang bertanggung jawab atas peristiwa pandemi,’ kata Markel.”

Di samping itu, setiap negara termasuk Cina terperangkap dalam logika rendah dan berbahaya. Masih segar dalam ingatan, bagaimana setiap negara sibuk mengangkut warga negaranya masing-masing dari Wuhan Cina.  Tanpa dia sadari sesungguhnya saat itu telah membuka jalan meluasnya pandemi ke seluruh dunia, yakni, melalui kasus impor. Tentu akan sangat berbeda bila pemerintah Cina bertindak sebaliknya. Yakni, siapa saja yang berada di areal wabah diberi pelayanan terbaik sehingga terjaga kesehatannnya dan terpelihara keselamatan jiwanya. Mereka dapat kembali ke negeri masing-masing setelah wabah benar-benar usai. Karenanya, tidak berlebihan, mengingat Wuhan adalah pusat episentrum pertama pandemi, Cina adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas meluasnya wabah hingga mendunia. Dengan melihat tiga kriteria di atas, sungguh sangat naif menyatakan Cina telah berhasil menyudahi pandemi, sehingga patut di contoh. Jadi, jelaslah Cina bukanlah model yang ideal. 

Khilafah Model Terbaik

Khilafah adalah sistem politik Islam yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta’ala. Inilah satu-satunya sistem politik yang insaniah. Sebab, berasal dari Allah Subhanahu wa ta’ala Zat Pencipta manusia dan SARS Cov-2. Islam telah menjadikan manusia sebagai sentral peradaban, yang ditegaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah (2): 29, artinya, “Dia Allah SWT yang menciptakan segala yang di bumi untuk kalian (manusia).....”.

Juga ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala karakter peradaban Islam sebagai penyejahtera manusia bahkan seluruh alam. “Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagi rahmat bagi seluruh alam.” (Terjemahan Al Quran surat Al Anbiya (21):107). Tidak hanya itu, paradigma-paradigma Islam khususnya yang berkaitan langsung dengan penyudahan pandemi berikut dengan sistem ekonomi dan sistem politiknya begitu selaras dengan tiga kriteria di atas.  

Pada kriteria pertama, kehadiran Khilafah, peradaban Islam benar-benar memungkinkan kasus positif hingga zero kasus. Karena dalam naungan  sistem kehidupan Islam memungkinkan dilakukan intervensi nonfarmasi dan farmasi, sebagai kunci rahasia pemutusan rantai penularan secara total hingga nol kasus positif baru.  

Kriteria kedua, yakni orientasi utama adalah kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Hal yang niscaya terealisasi dalam peradaban Islam. Baik dari segi paradigma Islam tentang manusia bahwa manusia adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, “Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam.” Dan dalam pandangan Islam, nyawa seorang manusia jauh lebih berharga dari pada dunia dan segala isinya. Seiring dengan itu, Islam telah memberi dinding tebal yang mencegah sistem kesehatan jatuh pada ruang industrailisasi yang sangat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Sementara intervensi nonfarmasi khusunya lockdown yang berlangsung dalam jaminan penuh kebutuhan dasar masyarakat akan menutup celah berbagai bentuk tindakan yang membahayakan kesehatan dan nyawa manusia. Pada gilirannya, intervensi nonfarmasi maupun farmasi akan berada pada puncak kemanusiaan tertinggi.  

Kriteria ketiga, Islam sendiri memang tidak mengakui sama sekali konsep rendah dan hina nasionalisme dan sekat-sekat otonomi daerah. Islam hanya mengenal konsep sistem kekuasaan yang bersifat sentralisasi dan administrasi bersifat desentralisasi. Hal ini sangat selaras dengan fakta kebutuhan upaya pemutusan rantai penularan wabah yang mengharuskan tidak adanya sekat-sekat negara bangsa. 

Selanjutnya, Khilafah yang berasal dan tumbuh di atas berakar yang sehat, yakni, akidah Islam. Benar-benar akan menjadi kekuatan politik yang mampu memimpin dunia untuk mengakhiri pandemi. Baik dari segi politik dalam negeri maupun luar negerinya. Semua ini menegaskan Khilafah adalah satu-satunya model sistem politik ideal yang akan menyudahi pandemi dalam waktu singkat tanpa angka kesakitan dan kematian yang lebih banyak lagi.

Kesimpulannya bahwa Covid-19 meningkat karena salah di sistem yaitu sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir atau kelompok tertentu terutama para pemilik modal. Hanya sistem Islam lah yang dapat mengutamakan kesehatan dan keselamatan nyawa rakyatnya. Mari kita perjuangkan tegaknya Islam dalam  bingkai Khilafah Islamiyyah 'ala minhaaj an-nubuwwah. Wallahu a'lam bish shawab.[]

Oleh: Tatik Ummu Zakrina

Posting Komentar

0 Komentar