TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

BUMN dalam Kapitalisme vs Islam


PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) disebut bakal mengelola bekas lahan tambang PT Freeport Indonesia di Papua, yakni Blok Wabu di Papua.

Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI Selasa (22/9/2020).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Blok Wabu memiliki cadangan emas besar dengan potensi US$ 14 miliar atau sekitar Rp 200 triliun dan memiliki luas sekitar 40.000 hektar.
Bila ini dikelola Antam selaku BUMN maka akan menguntungkan pemerintah juga.

Blok Wabu dikembalikan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015 lalu, sebagai bagian dari kesepakatan dalam amandemen kontrak karya dimana saat itu Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada 2021. (https://www.cnbcindonesia.com/market/20200924122923-17-189141/buka-bukaan-staf-erick-soal-antam-garap-gunung-emas-rp-200-t)

Dengan dikelolanya Blok Wabu oleh Antam sebagai BUMN, apakah ini membawa kabar gembira atau tidak bagi negeri ini, terutama bagi rakyat sebagai pemilik sah SDA tersebut?
Karena keberadaan BUMN dalam sistem Kapitalisme, sebagaimana kita ketahui hanyalah menjadi sapi perah bagi individu tertentu dan kelompoknya saja.

Semua itu didukung dengan permainan pengusaha atau perusahaan besar untuk bisa menguasai pengelolaan SDA yang ada, melalui penguasa (sistem oligarki).
Sehingga negara hanya bisa diam saat hasil-hasil pengelolaan itu diperah oleh korporat atau individu tertentu karena hal itu sah-sah saja dalam Kapitalisme.

Kapitalisme memang membolehkan para kapitalis, korporat, pemilik modal untuk menguasai SDA yang dimiliki oleh sebuah negara, meski SDA itu milik rakyat dan dibutuhkan oleh rakyat negara tersebut.

Tidak ada larangan bagi seseorang atau sebuah perusahaan untuk menguasai dan mengelola SDA tersebut. Bahkan boleh menjual kembali kepada pemilik sah SDA dengan harga yang tinggi. Misalnya SDA energi berupa minyak yang dieksplorasi oleh Pertamina. Rakyat harus membelinya untuk mendapatkannya dengan harga yang tidak murah.

Memang sistem ini (Kapitalisme) memberi kebebasan kepada siapa saja, baik individu ataupun korporasi, untuk memiliki dan menguasai SDA yang dimiliki sebuah negara.

Berbeda dengan BUMN dalam sistem Islam. Dalam sistem Islam, BUMN dan negara bersinergi untuk mengelola SDA.

Negara mengelola dua aset/harta, yaitu aset/harta milik negara dan aset/harta milik umum/rakyat. Aset/harta milik negara merupakan hak seluruh kaum Muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang penguasa (Khalifah). Yang termasuk aset ini adalah harta fa’i, kharaj, jizyah dll.

Sedangkan harta milik umum/rakyat berupa fasilitas umum yang jika tidak ada akan menimbulkan sengketa untuk mencarinya; barang tambang yang tak terbatas; SDA yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Hasil pengelolaan kedua aset itu akan dikembalikan kepada rakyat berupa pelayanan atau fasilitas yang dibutuhkan rakyat. Sehingga rakyat bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya dengan harga murah bahkan gratis. Wallahu a’lam.[]

Oleh: Siti Maftukhah
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar