Bukan Hanya Diboikot, Produk Prancis yang Satu Ini Wajib Dicampakkan Selamanya!




Tintasiyasi.com-- Bukan hanya mendukung boikot aneka barang produk Prancis sebagai bentuk pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dihina sedemikian rupa, Jurnalis Joko Prasetyo mengingatkan kaum Muslimin ada produk non barang yang bukan hanya harus diboikot tetapi wajib juga dicampakkan selama-lamanya. 

“Ini produk non barang, bukan hanya harus diboikot tetapi wajib dicampakkan selama-lamanya oleh kaum Muslimin sebagai bukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW itu sejati, enggak tanggung-tanggung, bukan palsu, bukan pula hoaks!” tegas jurnalis yang akrab disapa Om Joy tersebut kepada TintaSiyasi.com, Jumat (30/10/2020). 

Menurutnya, gegara produk ini, syariat Islam di Indonesia dan di negeri-negeri kaum Muslimin tidak ditegakkan. Gegara produk ini pula kafir penjajah dengan mudah mendikte para penguasa negeri kaum Muslimin membuat berbagai UU yang merampok sumber daya alam milik rakyat serta menzalimi rakyat banyak. 

“UU Omnibus Law hanyalah contoh potensi kerusakan terbaru gegara produk non barang asal Prancis ini,” beber Om Joy.

Produk non barang yang dimaksud Om Joy adalah demokrasi. Salah satu tokoh pencetusnya adalah Pemikir Politik Prancis Montesquieu (1689-1755 M). Ia masuk dalam daftar orang berpengaruh dalam Revolusi Prancis. Pasalnya, pemikiran revolusionernya tentang pembagian sistem pemerintahan telah merombak dan meruntuhkan sistem monarki feodal yang telah diterapkan di Prancis sejak berabad-abad silam.

“Ajaran dan pemikirannya yang paling terkenal apalagi kalau bukan Trias Politika, yakni pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian penting, terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujarnya. 

Om Joy mengakui, demokrasi memang sudah ada di era Yunani kuno namun itu terkubur lebih dari seribu tahun. Selama itu, di dunia Eropa yang ada teokrasi (diktator atas nama agama tertentu) dengan berbagai kezalimannya. Sedangkan di belahan dunia lain, Khilafah Islam dengan berbagai kemuliaan dan keadilannya. Melalui Revolusi Prancis, demokrasi tegak di Prancis lalu diekspor ke berbagai negara di Eropa menggantikan negara-negara teokrasi.

“Hingga nanti setelah Eropa (Inggris, Prancis dan lainnya) berhasil meruntuhkan Khilafah Ustmani, demokrasi diterapkan dengan sukarela atau pun paksa oleh Amerika dan Eropa di berbagai negeri Islam termasuk Indonesia untuk mencegah kaum Muslimin menerapkan syariat Islam secara kaffah dan mempermudah kafir penjajah mengeksploitasi SDA dan SDM-nya dengan berbagai regulasi yang dibuat,” bebernya.

Bukti Cinta Nabi SAW

Sekali lagi, Om Joy mengingatkan, sebagai bukti cinta Nabi Muhammad SAW maka tak cukup memboikot produk aneka barang asal Prancis tetapi juga harus mencampakkan sistem kufur demokrasi. 

“Sebagai gantinya, kaum Muslimin menerapkan sistem pemerintahan warisan Rasulullah SAW dan yang dicontohkan Khulafur Rasyidin, yakni khilafah!” tegasnya. 

Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu): Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku (Muhammad), niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian."   

Dan Hadits riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk). 

“Tentu saja itu termasuk sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin ra. dalam mengatur negara. Berdasarkan sunnah khulafaur rasyidin, yakni khilafah yang kedaulatannya di tangan syara’, bukan di tangan rakyat sebagaimana demokrasi, bukan pula di tangan penguasa sebagaimana diktator. Inilah pemerintahan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafur rasyidin ra.,” bebernya.

Bahkan, lanjut Om Joy, ketika khilafah (negara Islam) sangat lemah pun, khalifah (kepala negara Islam) tetap membela Nabi SAW bukan hanya dengan kecaman tetapi sampai secara serius menantang berperang Prancis dan Inggris bila warga di kedua negara itu mementaskan drama yang menghina Nabi Muhammad SAW. 

“Pemerintah Prancis dan Inggris akhirnya melarang warga negera mereka mementaskan drama Voltaire yang menghina Nabi Muhammad SAW setelah Khalifah Sultan Abdul Hamid II (1842-1918 M) mengultimatum akan memerangi Prancis dan Inggris, bila drama tersebut tidak dibatalkan pentas di dua negara tersebut,” pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar