BEM SI Tuntut Presiden Keluarkan Perppu, Sekjen FPMI: Karena Tidak Ada Transparasi



TintaSiyasi.com-- Menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap desakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang terus menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Sekjen Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) Bogor Raya Fuadi Agha M.Pd. menilai sejak awal tidak ada transparansi dalam penetapan UU tersebut.

"Fakta ini terjadi karena memang terjadi kesimpangsiuran sejak awal. Diawali oleh tidak transparasinya proses penetapan UU yang seharusnya dalam penyusunannya melibatkan kalangan yang terdampak," tuturnya dalam acara Kabar Malam, Kamis (22/10/2020) di You Tube Khilafah Channel.

Menurutnya, tidak semua anggota dewan menerima draf finalnya. Bahkan Panja yang menyusun diawal dan yang mengesahkan tidak mendapatkan draf awal dari UU tersebut. "Sehingga patut dicurigai atau dipertanyakan, apa motif di balik ketergesa-gesaan dan sembunyi-sembunyinya pengesahan ini? Jadi, wajar banyak kalangan menuntut dan meminta transparansi dari pemerintah selaku inisiator dari UU ini," ujarnya.

Lebih lanjut Fuadi menilai, bagaimana pemerintah memberikan tuduhan kepada kaum yang turun ke jalan itu seolah-olah termakan oleh hoaks. "Kita harus pahami di sini bahwa hoaks itu terjadi ketika memang ada pendapat yang sudah final. Faktanya, pendapat UU yang sudah final itu kita masih mempertanyakan yang mana di antara tiga versi itu? Bahkan anggota dewan dan Panja tidak menerima draf itu sehingga terlalu tergesa-gesa menuduh bahwasannya orang-orang yang turun ke jalan itu seolah termakan hoaks," terangnya.

Ia melihat secara riil bukan hanya buruh saja yang terdampak. Berbagai kalangan yang rentan seperti petani bahkan kalangan adat karena memang di Omnibus Law ini juga menyusun bagaimana urusan terkait dengan silang sengketa lahan. "Jadi, wajar berbagai kalangan baik mahasiswa, pemuda, maupun buruh menuntut kejelasan transparansi dan motif kenapa UU ini tergesa-gesa untuk disahkan," bebernya.

Menurutnya, di tengah pandemi yang seharusnya lebih berempati, justru pemerintah dan anggota dewan malah berkolaborasi untuk menetapkan satu UU yang bernafaskan liberalistik. Sebelum juga ada UU yang bernafas liberalistik seperti UU KPK, UU KPU, UU MK dan UU Penanaman Modal. "Ini terus terjadi karena memang sistem ini sangat mendukung untuk menjaga oligarki kekuasaan. Sehingga kemudian pergantian pemain itu tidak akan menyelesaikan persoalan negeri ini," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah bukan hanya pergantian pemain tetapi pergantian sistem secara subtantif. 

"Makanya, kita sebagai mahasiswa secara murni tanpa kepentingan apapun untuk menyuarakan satu-satunya solusi adalah Islam," pungkasnya.[] Achmad Mu'it

Posting Komentar

0 Komentar