TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Aspirasi dalam Ilusi Demokrasi


Rakyat berteriak. Omnibus Law UU Cipta kerja yang kontroversial dari awal, akhirnya disetujui DPR untuk disahkan, 5 Oktober 2020. Penolakanpun menyeruak dari berbagai kalangan. Bahkan hastag berisi penolakan, bertebaran dan bertengger menjadi trending topic media social twitter selama beberapa hari. Puncaknya, mahasiswa, pekerja, buruh, hingga siswa SMKpun turun ke jalan sepanjang Kamis, 8 Oktober 2020. Sayang beberapa fasilitas umum rusak selama aksi berlangsung. Namun, yang lebih disayangkan, bukannya menanggapi aspirasi yang diteriakkan, reaksinya justru fokus menyoroti dampak kerusakan yang terjadi.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah menanggapi demo omnibus law di DKI Jakarta. Ia menyampaikan dugaan bahwa kericuhan adalah sebuah bentuk framing atau pembingkaian. “Mungkin ini menjadi sebuah operasi intelijen [aparat], yang tujuannya untuk  framing bahwa gerakan ataupun penyampaian aspirasi secara masif dibingkai menjadi buruk,” katanya. (Tempo.co/10/10/2020) Sejumlah koalisi masyarakat sipil menyebut kepolisian bertindak represif dalam menangani massa aksi pada Kamis lalu. Di Jakarta saja, lebih dari 1.000 peserta unjuk rasa ditangkap. Puluhan hingga ratusan lainnya ditangkap dalam aksi di berbagai daerah. (Tempo.co/11/10/2020).

Tindakan anarkis yang berujung rusaknya fasilitas umum jelas tidak dibenarkan secara hukum. Meskipun tidak ada yang benar-benar bisa memastikan apakah pelaku anarkis adalah bagian dari peserta aksi? Atau seandainya memang bagian dari peserta aksi, adakah pemicu hingga tindakan anarkis tersebut muncul? Di media sosialpun banyak beredar informasi yang masih perlu dibuktikan kebenarannya tentang adanya para penyusup.

Aksi demonstrasi adalah salah satu cara rakyat menyuarakan aspirasi, yang seharusnya dijamin dan dilindungi undang undang di negeri ini. Apalagi hari ini kita hidup di bawah sistem demokrasi yang katanya mengusung jargon “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Namun, pelaksanaannya sungguh jauh panggang dari api. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan kebijakan mengatasnamakan rakyat, yang faktanya justru lantang ditolak oleh rakyat. 

Inilah salah satu bukti kecacatan sistem demokrasi kapitalis yang merupakan produk buatan manusia. Sifatnya yang relatif selamanya akan memicu konflik dan perselisihan karena pertarungan kepentingan, terutama antara pihak-pihak yang berkuasa atau yang bermodal besar atau perpaduan keduanya. Sementara rakyat yang seharusnya menjadi subyek, hanya dijadikan sebagai obyek jualan untuk memuluskan jalan kepentingan para kaum kapital. 

Mereka lupa bagaimana saat kampanye begitu gigih dan berlomba-lomba mencoba merebut hati rakyat agar memberikan suara. Berapapun dana digelontorkan untuk menaikkan dukungan. Setelah berkuasa, mulai berpikir bagaimana bisa balik modal. Semuanya adalah konsekuensi logis dari sistem kufur demokrasi. Rakyat tidak mempunyai nilai dan daya tawar. Teriakkannya tak di dengar, bahkan bisa berbuah tuduhan sebagai provokator atau pembuat makar. 

Bertolak belakang dengan aturan yang bersumber dari wahyu Allah S.W.T. yaitu Islam. Islam bukan sekedar agama ritual namun juga mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari individu, masyarakat hingga negara. 

Tidak perlu menunggu rakyat berteriak menuntut hak, negara akan mencukupi semua kebutuhan rakyatnya karena sadar itu adalah kewajiban, yang jika ditinggalkan akan berdosa dan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah S.W.T. Semua kebutuhan pokok, mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan dapat diakses dengan mudah dan murah bahkan gratis. 

Apapun pekerjaannya, baik buruh, petani, pedagang, karyawan hingga pegawai negara mempunyai hak yang sama untuk sejahtera. Dalam buku Peradaban Emas Khilafah Islamiyah, karya Ustadz Hafidz Abdurahman dijelaskan, bahwa standar gaji dalam Islam ditentukan berdasarkan manfaat yang dihasilkan, bukan berdasar living cost terendah sebagaimana dalam sistem kapitalisme yang berlaku hari ini. Dengan standar living cost ini, pekerja tidak mendapatkan gaji yang sesungguhnya, karena hanya mendapatkan sesuatu sekadar untuk mempertahankan hidup. 

Di dalam Islam, buruh dan pegawai negeri adalah sama. Negara punya cukup harta untuk menanggung semuanya karena kekayaan negara dikelola sesuai syariat Islam. Tidak ada kebebasan kepemilikan sebagaimana dalam sistem demokrasi kapitalis yang praktiknya bahkan dilindungi undang-undang. Salah satunya melalui UU Omnibus law, yang menurut banyak kalangan justru akan memberikan karpet merah kepada korporasi untuk menguasai kekayaan negara atas nama investasi. Di dalam Islam, negara hanya berkewajiban mengelola, kemudian mengembalikan hasilnya kepada umat dalam bentuk segala fasilitas. 

Aksi demo adalah hilir. Mereka turun ke jalan bukan tanpa sebab, bukan pula tanpa tujuan. Omnibuslaw sudah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat sejak rancangannya dilempar ke publik. Namun, ibarat anjing menggongong kafilah berlalu, pembahasannya terus berlanjut bahkan di tengah pandemi, yang seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan. 

UU Omnibus law bukanlah yang pertama. Sebelumnya UU KPK dan UU Minerba juga tetap disahkan di tengah gelombang penolakan dari masyarakat. Lantas masihkah kita berharap aspirasi rakyat akan di dengar dalam sistem demokrasi? Sudah tepatkah rakyat memberikan suaranya melalui demokrasi? Memberikan jalan pada para politisi karena iming-iming janji, namun setelah mendapatkan kursi apa yang dijanjikan jauh dari realisasi. 

Sungguh Islam punya solusi atas segala problematika umat hari ini. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna mengatur kehidupan, mulai dari ranah ibadah hingga muamalah. Islam akan mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang benar-bernar berdaulat, melepaskannya dari segala bentuk penjajahan, menuju negeri yang aman, sejahtera, penuh rahmat dan ampunan dari Allah S.W.T.  Wallahu’alam bishawab.[]

Oleh: Anita Rachman, Pemerhati Sosial Politik

Posting Komentar

0 Komentar