TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Apakah Suntikan Dana Bisa Selesaikan Skandal Korupsi Jiwasraya?


 
Sepertinya misteri raibnya dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya tetap akan menjadi misteri. Pasalnya mega skandal korupsi yang terjadi di perusahaan asuransi ini akan diselamatkan oleh rezim dengan kucuran dana triliunan rupiah sebagai bentuk program penyelamatan polis atau restrukturisasi. Bak gayung bersambut, langkah rezim ini pun disetujui oleh DPR RI. Hal ini diputuskan oleh DPR RI dalam rapat panitia kerja antara Komisi VI DPR RI dengan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen Jiwasraya dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Pemerintah pun bakal menyuntikkan dana senilai total Rp 22  triliun untuk penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dana tersebut akan disuntikkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara bertahap, pada tahun 2021 akan diberikan PMN senilai Rp 12 triliun dan Rp 10 triliun pada tahun berikutnya. Seperti diketahui, dalam rencana restrukturisasi Jiwasraya, dana sebesar Rp 22 triliun ini akan digunakan untuk penyetoran modal pembentukan perusahaan baru yang akan berada dibawah holding asuransi BUMN, yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) CNBCIndonesia(1/10/20).

Kebijakan yang tidak bijak ini tentu saja menimbulkan kritik keras kepada rezim. Tampak jelas rezim begitu royal pada korporasi, namun bebal terhadap kondisi rakyat yang sekarat karena dampak pandemi dan krisis ekonomi. Meski penyuntikan dana sebesar Rp 22 triliun dimaksudkan oleh rezim untuk menyelematkan para nasabah Jiwasraya, tetap saja hal ini disesalkan banyak pihak. Seperti yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah untuk menyuntikkan dana sebesar Rp 22 triliun kepada Jiwasraya adalah sebuah kejahatan berjamaah. 

Labih lanjut, Ia mengatakan, umumnya pemegang saham menyuntikkan dana ke perusahaan yang usahanya bagus atau sifatnya sangat strategis, bukannya ke perusahaan yang fraud seperti yang terjadi pada internal Jiwasraya. Dengan penyuntikan dana triliunan rupiah pada Jiwasraya otomatis menutup kasus hukum Jiwasraya itu sendiri, artinya orang-oranng yang terbukti salah dalam kasus ini akan tetap dihukum. Namun, kerugian negara tidak akan pernah bisa dikembalikan. (Kompas.com 2/10/20).

Kebijakan gemar menyuntikkan dana triliunan rupiah kepada perusahaan yang terkena skandal korupsi bukan sekali ini saja. Sebelum ini pun rezim telah melakukan bailout maut  dalam kasus fenomenal Century Gate pada tahun 2008. Kebijakan ini seolah memberi angin segar kepada para koruptor kelas berat yang merampok uang negara dengan brutal. Mereka seolah kebal hukum, kalaupun ada yang dibui, itu tak lebih dari untuk melindungi jaringan korupsi yang lebih luas. 

Uang negara yang dirampok pun tak kan bisa dikejar apalagi diselamatkan untuk kemaslahatan rakyat, karena uangnya pun telah mengalir sampai jauh masuk ke rekening gendut para punggawa istana dan partai-partai penyokong rezim. Wajar saja kolaborasi heroik antara wakil rakyat dan rezim begitu ringan mengucurkan dana triliunan rupiah pada korporasi ketimbang untuk menyelamatkan kehidupan rakyat yang semakin berat akibat pandemi dan krisis ekonomi.

Ketidakberpihakkan rezim pada rakyat pun semakin jelas. Banyak kebijakan yang dirilis oleh rezim selalu saja beraroma kepentingan korporasi. Yang tersisa untuk rakyat adalah bantuan basa-basi peredam gejolak sesaat. Rezim begitu sungguh-sungguh mempertahankan perusahaan-perusahaan penopang kekuasaan mereka, sekalipun perusahaan-perusahaan menerapkan kinerja yang buruk dan mengalami mega skandal korupsi, seperti yang dialami PT Asuransi Jiwasraya. Selalu saja ada langkah bagi rezim untuk menyelamtakan korporasi yang keberadaannya merupakan jantung bagi perekonomian Kapitalisme.

Sejatinya keberadaan perusahaan asuransi dengan ragam macamnya merupakan bukti nyata tak berfungsinya peran pelayanan negera dalam sistem Kapitalisme. Negara yang dijalankan oleh rezim tidak lebih sebagai regulator bahkan lebih parah lagi sebagai calo investor dihadapan rakyatnya. Negara berlepas tangan dari berbagai pelayanan yang dibutuhkan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan jaminan masa tua. Rezim menyerahkan seluas-luasnya kepada investor untuk menyediakan layanan-layanan untuk rakyat, tentu saja itu tidak gratis. Komersialisasi berbagai sektor pelayanan menjadi bisnis yang menggiurkan bagi para investor. Kondisi ini menyebabkan kehidupan rakyat kian terpuruk karena berbagai pelayanan asasi tak lagi leluasa mereka dapatkan. 

Hal ini berbeda dalam Islam, yang memandang jaminan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab negara dan tidak akan dilimpahkan kepada pihak investor yang memburu keuntungan semata. Negara dalam sistem Islam, yakni Khilafah Islamiyah akan menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik bagi setiap individu rakyat tanpa terkecuali. 

Dalam memenuhi kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan tempat tinggal, negara akan menjaminnya secara tidak langsung, yakni dengan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi setiap warga negara laki-laki dewasa yang mampu bekerja dalam rangka memenuhi kewajibannya memberi nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. 

Adapun ketika seseorang tak lagi sanggup bekerja karena usia yang sudah renta misalnya, maka tanggungjawab nafkahnya akan ditanggung oleh kerabat dan ahli warisnya. Sehingga tidak lagi memerlukan asuransi masa tua seperti lazimnya terjadi pada sistem Kapitalisme. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar Bin Khattab ketika membuat keputusan untuk membebaskan seorang Yahudi ahlu dzimah tua renta dari pembayaran jizyah.

Begitupun kebutuhan dasar publik seperti pendidikan, keamanan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan rakyat, maka negara Khilafah akan menjamin pemenuhannya secara langsung secara gratis dengan pelayanan yang terbaik yang bisa diberikan oleh negara Khilafah. Oleh karenanya didalam sistem Islam, tidak ada tempat bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan komersialisasi pelayanan publik demi keuntungan mereka. Karena sejatinya, pelayanan asasi publik telah diwajibkan oleh Islam untuk dipenuhi oleh negara Khilafah bagi semua rakyat tanpa terkecuali. Sungguh! Hanya sistem Islam dalam naungan Khilafah yang akan mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera tanpa rasa kecewa bagi semua warga negara. Wallahu’alam Bisshawwab.[]

Oleh: Hafshah Damayanti, S.Pd
(Forum Muslimah Pantura)




Posting Komentar

0 Komentar