TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Waspada, Politik Uang di Tengah Pandemi


Pilkada serentak tahun 2020  di tengah pandemi tak menutup kemungkinan  terjadi banyak kecurangan, salah satunya adalah politik uang. Tak hanya itu modus baru dengan memanfaatkan situasi covid 19. Ada beberapa potensi pelanggaran pilkada serentak 2020. Salah satu yang menjadi kekhawatiran terbesarnya adalah politik uang”. Kata Ratna Dewi Pettalolo Komisioner Bawaslu RI saat menjadi pembicara dalam diskusi daring bertema "Kampanye Pilkada ditengah Virus Corona", Sabtu (19/9). Republika.co.id, (19/9). 

Bukan saja korupsi uang yang di wanti-wanti dalam pilkada 2020,  tapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana, pihaknya akan bertindak tegas dengan dukungan KPK. Untuk mencegah politik uang. Bawaslu dan Panwaslu juga harus aktif dan reaktif untuk mencegah dan menindak politik uang yang terjadi di setiap kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan. 

Pelaksanaan kontestasi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mewaspadai peluang terjadinya praktik politik uang dengan modus pembagian masker di TPS kepada pemilih oleh tim sukses pasangan calon. 

Seperti yang penulis kutip dari laman Mataram Suara NTB 24/06/20 calon kandidat  paslon berpeluang memanfaatkan celah untuk membagikan uang yang diselubungkan dengan pembagian alat perlindung diri (APD) ke masyarakat pemilih Seperti misalnya, Masker, Hand Sanitier, Sarung tangan dan lainnya dengan logo gambar paket paslon, ujar Umar Ahmad Seth Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Bawaslu NTB, di ruang kerjanya. 

Politik uang tidak bisa di hindari dalam pilkada 2020, mengapa? Setidaknya terdapat beberapa alasan pelanggaran soal politik uang.

Pertama, Dalam alam demokrasi aktivitas politik sangat membutuhkan uang yang tidak sedikit. Setiap pasangan calon membutuhkan uang untuk membiayai dirinya agar bisa dikenal dan populer di tengah masyarakat. Sehingga bisa masuk sebagai  bursa pencalonan kepala daerah. 

Bahkan selama kampanye dan menjelang pencoblosan diprediksi akan terjadi politik uang dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Dimana calon kepala daerah harus menyiapkan sejumlah uang untuk sumbangan atau bantuan kepada masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Agar terbangun kedekatan secara emosional dan masyarakat yang menerima sumbangan tersebut akan memberikan dukungan kepada bakal calon dalam pilkada mendatang. Politik uang menjadi strategi akhir.

Temuan indeks kerawanan pemilihan (IKP) yang dipublikasikan pada Februari dirilis Juni 2020. Ada dua isu yang cukup menonjol dalam menyumbang kerawanan pilkada adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang (money politics).  Dan ada enam indikator dalam IKP 2020 yang merekam praktik politik uang. 

Keenamnya adalah (dimensi sosial politik) pemberian uang/jasa ke pemilih untuk memilih calon tertentu saat masa kampanye (136 kabupaten/kota), pemberian uang/barang/jasa ke pemilih untuk memilih calon pada masa tenang (109 kab/kota), pemberian uang/barang/jasa ke pemilih untuk memilih calon pada saat pemungutan suara (46 kab/kota), (dimensi kontestasi) politik uang kepada pemilih untuk memilih calon tertentu (91 kab/kota), mahar politik (37 kab/kota), dan politik uang kepada tokoh untuk memilih calon tertentu (14 kab/kota). Jawapos.com, 14 Juli 2020.

Kedua, Selain itu calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik, juga harus menyediakan biaya kampanye dan logistiknya untuk  memenangkan pilkada. 
Kondisi pilkada seperti ini, mendorong kepala daerah terpilih, setelah duduk di kursi kekuasaan akan  melakukan korupsi APBD sebagaimana yang sering diberitakan banyak media massa. Ini terjadi karena kepala daerah terpilih harus menutupi uang politik yang dikeluarkan selama pilkada dilaksanakan. Bahkan menurut Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi hampir 100 persen Pilkada di Indonesia bermasalah. 

Korupsi uang baik oleh calon petahana maupun calon kepala daerah yang di usung partai  sama-sama bermuara pada kerugian negara dan kemudaratan umat. Mahalnya ongkos politik untuk menjabat kepala daerah dinilai menjadi faktor utama penyebab banyaknya oknum-oknum kepala daerah melakukan praktik korupsi saat menjabat. Pilkada di tengah pandemi, justru berpotensi menambah titik rawan politik uang dikarenakan banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

Melihat realitas praktik korupsi dan politik uang  pada tubuh partai politik kian menjadi. Kepercayaan masyarakat  terhadap partai politik menjadi sangat lemah.  Semua itu berawal dari upeti yang terjadi saat Pilkada. 
Berbeda halnya dengan Islam, praktik politik uang dan korupsi tidak akan ada dalam sistem Islam.  Karena tata kelola negara khilafah secara keseluruhan sesuai dengan syariat, baik penguasa maupun rakyat, tunduk terhadap hukum syara’.
Wallâh a’lam bi ash-shawâb.[]

Oleh: Riana Magasing M.Pd.
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar