TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Umat Hanya Butuh Khilafah, Bukan Demokrasi Maupun Otokrasi



Grafik perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Per tanggal 9 September 2020 tercatat jumlah korban positif sebanyak 203.342 orang. Sebanyak 145.200 orang sembuh. Sedangkan korban meninggal 8.336 orang (Covid 19.go.id). Kenaikan jumlah orang terkonfirmasi positif masih di kisaran 3000an orang per hari. 

Aturan ‘New Normal’ yang diberlakukan pemerintah pusat maupun daerah sepertinya telah melalaikan masyarakat dari bahaya penyebaran virus corona. Sementara beberapa rumah sakit telah kewalahan dan jumlah dokter yang meninggal akibat virus corona mencapai 100 orang lebih. 

Mendagri Tito Karnavian malah mengatakan jika pandemi mudah diatasi oleh negara-negara dengan sistem oligarki dan otokrasi seperti China dan Vietnam. Karena pemerintah mampu mengendalikan perilaku masyarakatnya bahkan dengan cara-cara kekerasan. Sementara, negara penganut demokrasi, seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat cenderung mengalami kesulitan karena pemerintah tidak bisa memaksakan rakyatnya. (Kamis, 3/09/2020 CNN Indonesia)

Pernyataan ini tentu menyesatkan. Ekonom Faisal Basri mengungkapkan pernyataan Tito Karnavian yang menyebut otokrasi-oligarki efektif tangani pandemi, sama saja dengan merindukan pemerintahan otoriter seperti orde baru. (pojoksatu.id 5/9/2020)

Indonesia dengan sistem demokrasi yang selama ini dibanggakan terbukti gagal tangani pandemi. Jumlah korban Covid semakin meningkat. Tidak ada satupun kebijakan dari pemerintah yang mampu menurunkan jumlah kasus Covid 19. Ketidakpatuhan masyarakat hanya alasan untuk menutupi ketidakberdayaan pemerintah. Sedangkan negara oligarki bukanlah pilihan tepat untuk mengatasi pandemi. 

Pemerintah di ambang keputusasaan. Mengingat pandemi semakin parah mewabah, ekonomi pun menuju krisis yang dipastikan akan berlangsung panjang. Gelombang resesi sudah membayangi di hadapan. 

Sejak awal  ditemukannya kasus Corona di Indonesia pada Maret 2020 lalu, pemerintah terkesan tak serius menanggapi. Bahkan beberapa pejabat pemerintah menjadikannya bahan guyonan. Selang beberapa bulan ketika jumlah korban semakin bertambah, pemerintah tak kunjung menunjukan ketegasannya. 

Masyarakat dibuat dilema antara diam di rumah atau nekat keluar rumah untuk mencari nafkah. Meski dengan nyawa sebagai taruhannya. Karantina wilayah secara total tak pernah jadi opsi. Akibatnya, virus semakin menyebar ke berbagai daerah dengan pertambahan jumlah kasus yang semakin signifikan.

Tingkat kepercayaan publik pada pemerintah merosot drastis. Karena tak satu pun kebijakan yang ampuh mengatasi pandemi. Walau Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No.6 tahun 2020, yang salah satunya meminta kepala daerah memberikan sanksi ke warga yang tak taat protokol kesehatan.

Buktinya, pemerintah hanya berwacana dan tanpa memberikan keteladanan, jangan salahkan jika terjadi pembangkangan sosial di masyarakat. 

Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin, jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja.
Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan lobi-lobi. Bahkan selenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker.
Lebih yang tidak masuk akal ialah menerapkan sanksi kepada masyarakat, sementara pemerintah belum menyiapkan infrastruktur dengan baik. (tirto.id,7/8/2020)

Maka yang diciptakan pemerintah ialah rasa takut bagi rakyat terhadap sanksi, bukan edukasi ataupun solusi yang dapat menenangkan mereka di tengah badai wabah corona.

Tentu saja masyarakat tidak membutuhkan sistem oligarki atau pun otokrasi untuk mengatur kehidupannya. Karena sistem kehidupan yang datangnya dari manusia tidak akan lebih baik dari sistem kehidupan yang datangnya dari Allah Yang Maha Pencipta. Allah sebagai pencipta Maha Tahu atas segala yang terjadi pada makhluknya. Maka Allah turunkan aturan-aturan kehidupan bagi manusia dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT telah mencontohkan sistem kehidupan dan pemerintahan dengan Daulah Islam dan Khilafah. 

Dalam mengatasi wabah, pemerintah seharusnya melakukan penanganan seperti yang dicontohkan Khalifah Umar R.A. ketika mengatasi wabah Tha’un. Keputusan karantina total diambil atas dasar aqidah kepada Allah SWT. Demikian halnya dengan masyarakat yang dibangun kokoh aqidahnya. Maka masyarakat mentaati apa yang disampaikan pemimpinnya dalam rangka ketaatan pada Allah SWT. Ketaatan seperti ini hanya ada dalam pemerintahan khilafah. 

Umat semakin membutuhkan khilafah sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan dan pemerintahan. Mengatasi pademi tanpa landasan aqidah mungkin bisa dilakukan oleh beberapa negara saat ini. Namun keberhasilan itu hanyalah bersifat semu karena kelak di hadapan Allah mereka tetap durhaka. Karena telah menciptakan aturan sendiri dalam kehidupan tanpa mengindahkan aturan Allah SWT sebagai Pencipta. 

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah sesat, sesat yang nyata”
 (Q.S. Al-ahzab : 36).[]

Oleh: Tita Rahayu Sulaeman

Posting Komentar

0 Komentar