TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Sesumbar Puan Tentang Sumbar Bikin Ambyar



Makin banyak pejabat awal bulan ini yang bikin statement ngasal, sehingga bikin ambyar persatuan bangsa yang konon telah merdeka 75 tahun lamanya.

Tak terkecuali ketua DPR RI Puan Maharani yang berharap provinsi Sumatra Barat mendukung negara Pancasila. Ini diucapkan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada serentak 2020.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani sesumbar: "Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mughni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," katanya. (CNN Indonesia, 08 September 2020)

Pernyataan ini sontak menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Khususnya masyarakat Sumatra barat yang seolah-olah tidak dianggap mendukung negara Pancasila, jikalau mereka tidak mendukung partai banteng moncong putih tersebut.

Walaupun dari beberapa kader PDIP mencoba meraih hati masyarakat Minang dengan menebar propaganda bahwa Puan berdarah Minang, namun masyarakat Minang sudah terlanjur sakit hati.

Pernyataan puan sempat dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM), namun laporan itu ditolak karena minimnya barang bukti.

Seorang pimpinan partai harusnya memiliki sense of sociality, sehingga sebelum berbicara ia bisa berfikir apa akibat dari kata-kata yang ia sampaikan.

Kondisi akhir-akhir ini banyak elite politik yang berbicara 'sak karepe dewe' mereka sudah terbiasa melukai hati umat. Kata-katanya saja sering tak mewakili suara rakyat apalagi perilakunya.

Puan sendiri selaku elite politik sudah sering menyakiti hati rakyat. Masih teringat komentarnya saat harga beras melambung naik, Puan malah berkomentar bahwa kenaikan harga beras karena rakyat Indonesia kebanyakan makan nasi. Masih ada pernyataan Puan lainnya pada saat menjabat sebagai menteri yang justru menimbulkan kegaduhan yaitu perihal minum jamu merupakan cikal bakal revolusi mental di pemerintahan Jokowi.

Ujaran seorang elite politik bahkan ketua DPR yang justru memicu kegaduhan bahkan perpecahan umat adalah cerminan anak bangsa yang kurang perhatian terhadap persatuan umat, persatuan suku, ras dan agama. Dan tidak layak diucapkan oleh seorang ketua DPR yang harusnya menyuarakan apa yang menjadi suara umat.

Buah dari sistem demokerasi dimana kepentingan pribadi dan golongan akan lebih diutamakan dari pada kepentingan rakyat adalah keniscayaan realitas. Jauh sekali dengan impian dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap warga negara hendaknya lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan individu dan golongannya.

Para elite politik di dalam sistem demokrasi akan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan diatas kepentingan umat. Karena biaya politik yang sangat mahal menjadikan mereka orang-orang yang hanya menghamba pada materi.

Maka wajar jika mereka tak pernah memaknai hidupnya karena Allah dan diawasi oleh Allah saat dirinya hendak melakukan korupsi atau ngomong asal bunyi yang   selalu menciptakan kegaduhan dan perpecahan bangsa.

Bila kita menginginkan kegaduhan akibat suara elite politik yang asbun (asal bunyi), seperti sesumbar Puan tentang Sumbar yang bikin ambyarnya persatuan umat dapat dihentikan. Hanya ada satu cara, yaitu dengan menerapkan Islam secara kafah.

Bila Islam diterapkan secara kaffah, segala perbedaan bisa disatukan. Karena perintah imam/Khalifah menghilangkan perbedaan. Janji dalam Islam harus ditepati, sehingga bila ini ditegakkan otomatis setiap jiwa akan takut mengumbar janji. Apalagi asbun tentu lebih takut lagi bila ngomong asal ngomong tanpa kenyataan.

Sudah saatnya umat meletakkan pilihannya hanya kepada Islam kaffah demi kokohnya persatuan umat dan keselamatan di dunia hingga akhirat.[]

Oleh: Heni Trinawati, S.si


Posting Komentar

0 Komentar