TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Sengkarut Pengelolaan BUMN, Konflik Kepentingan Permanen Kapitalisme

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama jadi perbincangan hangat. Pria yang beken disapa Ahok itu mengungkap borok Pertamina, mulai dari direksi hobi lobi menteri hingga soal doyan berutang. Pernyataan Ahok itu ada dalam video yang diunggah akun Youtube POIN seperti dikutip detikcom Selasa (15/9/2020). 

Videonya viral tatkala ia membuka borok Pertamina. Borok itu dibuka lantaran ia dikritik karena Pertamina merugi Rp11,13 triliun di Semester I 2020.Dikutip dari wartaekonomi.co.id (20/9/2020), sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Ahok membongkar kebobrokan perseroan, mulai dari lobi-lobi jabatan direksi, utang, dan gaji direksi. Usulannya agar BUMN dibubarkan juga disorot banyak pihak. Diantara kebobrokan yang dibongkar Ahok ada empat poin yang disampaikan. Ini menunjukkan bagaimana wajah BUMN sesungguhnya. Badan usaha milik negara tersebut tak ubahnya korporasi besar yang mengelola sumber daya alam. Mengutip dari laman muslimahnews.id ada empat poin sebagai berikut.

Pertama, Ahok mengatakan terjadi lobi-lobi direksi kepada menteri, tetapi ditepis Erick Thohir. Lobi-lobi dalam sistem kekuasaan oligarki adalah sesuatu yang biasa terjadi. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN sendiri pernah mengatakan tidak mungkin BUMN 100% bebas politik. Siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan puncak BUMN pastilah ada unsur politiknya.

Kedua, borok berikutnya adalah permainan gaji. Karena oligarki yang berperan, maka masalah gaji tentu saja mengikuti arus kekuasaan oligarki.  Para menteri dan jajaran di bawahnya memang bergaji tinggi. Kalau tidak tinggi, apa iya mau menjabat di posisi itu dengan segudang persoalan? Sekedar diketahui, Kementerian BUMN adalah lahan basah bagi-bagi kue kekuasaan dalam rangka mengakomodasi para pendukung dan pemodal atas terpilihnya penguasa hari ini. Rakyat sendiri belum merasakan kebijakan Menteri BUMN yang memihak kepentingan rakyat.

Ketiga, salah kelola dan paradigma. Fakta di atas semakin membuktikan ada yang salah dalam tata kelola BUMN. Indikasinya, BUMN merugi dan utang terus bertambah. Dari pelaksanaan hingga pengawasan bermasalah. Tata kelolanya dilaksanakan orang-orang bermental kapitalis yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Pengawasan pun lemah karena negara hanya berperan sebagai regulator bagi kepentingan kapitalis. BUMN tak ubahnya “sapi perah” bagi pemerintah. Dituntut dengan proyek strategis nasional, namun tak dibiayai penuh. Bagai anak tak punya induk. Padahal, keberadaan BUMN sangat penting dalam mengurus kebutuhan rakyat, semisal Pertamina dan PLN. 

Keempat, Liberalisasi yang makin menganga. Liberalisasi sektor migas makin menganga setelah pemerintah dan DPR secara melenggang kangkung mengesahkan Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menuai kontroversi dan kejanggalan. Perubahan UU Minerba itu mempertontonkan secara telanjang perselingkuhan oligarki kekuasaan dan kaum kapitalis. 

Sebagai mana yang dikutip pada laman muslimahnews.id, tata kelola yang salah dan paradigma pengurusan rakyat yang berkiblat pada ideologi kapitalisme membuat BUMN tersungkur dan negara amburadul. Dalam Islam, kepemilikan umum seperti migas dan sumber daya alam tidak boleh diprivatisasi. Privatisasi berarti akan meniadakan hak-hak publik menggunakan dan mengonsumsinya. Industri yang bergerak di sektor kepemilikan umum yaitu BUMN, harus bebas dari privatisasi.

Jika diibaratkan tangan kanan dan kiri, maka BUMN adalah tangan kiri bagi tangan kanan (negara). Keduanya harus bersinergi agar hak-hak publik atas kekayaan alam bisa dinikmati secara adil dan bijaksana. Semua itu hanya bisa diterapkan manakala paradigma dan pengelolaan SDA berpijak pada sistem Islam dan ada negara yang menerapkan sistem tersebut, yaitu khilafah.
Wallahu’alam bishowab.[]

Oleh: Lilik Rosyidah

Posting Komentar

0 Komentar