TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Ruwetnya Pendidikan Saat Pandemi Covid-19


Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan di masa pandemi covid-19 menimbulkan banyak masalah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengevaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Corona ini menunjukkan hasil yang variatif di setiap daerah. Ada yang berjalan efektif dan sebaliknya. Nadiem menjelaskan di beberapa daerah, khususnya terpencil dan tertinggal, kendala utama siswa dalam PJJ ini adalah akses internet.

Namun secara nasional mayoritas siswa di Indonesia sudah bisa menikmati layanan internet."Jadi isu utamanya banyak dari mereka justru bukan internetnya, tapi membayar kuotanya," katanya dalam program "Ini Budi: Reformasi Pendidikan Mas Menteri di Masa Pandemi" yang ditayangkan di kanal dan akun media sosial Tempodotco, Sabtu, 11 Juli 2020. Untuk mengatasi masalah itu, kata Nadiem, Kemendikbud mengizinkan dana BOS digunakan untuk membelikan siswa kuota internet agar bisa mengikuti PJJ.Masalah lain yang Kemendikbud temui adalah waktu adaptasi terhadap program ini yang sangat singkat. Hal ini membuat PJJ berjalan dengan pemberian tugas yang berlipat ganda kepada siswa. Nadiem mengakui jika pelaksanaan PJJ selama beberapa bulan ini tidak efektif. Ia menyatakan setuju terhadap semua kritik yang dialamatkan kementeriannya terkait PJJ ini. 

Akhirnya, kebijakan new normal sistem pendidikan Indonesia menerapkan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membuka sekolah secara tatap muka secara aman.Alasan pembukaan sekolah mengacu data pemerintah mengenai kasus Corona di masing-masing daerah. Semula hanya sekolah di zona hijau, kemudian di zona kuning yang boleh dibuka, kendati tak wajib.Kebijakan tersebut memicu munculnya klaster baru di sejumlah sekolah.

 Hal ini jadi salah satu evaluasi dari Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020). Panja ini bekerja sebulan selama Juni-Juli untuk mengevaluasi kebijakan Mendikbud dan Dikti, Nadiem Makarim selama pandemi. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyebut ada sekitar 53 guru positif COVID-19 saat pendidikan tatap muka dibuka di zona kuning.“Ada kekhawatiran di publik, pendidikan tatap muka di zona kuning jadi klaster baru. Apakah betul sudah terjadi klaster baru di sekolah? Ini ada kurang lebih 53 guru positif dan beberapa anak lain,” ujar politikus PKB ini.

Nadiem menampik kebijakan pembukaan sekolah tersebut memicu klaster baru Corona. Ia bilang ada investigasi dari Kemendikbud soal pemicu penularan Corona di kalangan pendidik. Hasilnya guru tersebut sudah tertular sebelum mengajar lagi secara tatap muka. Sesuai protokol kesehatan, sekolah tempat guru tersebut mengajar langsung ditutup. “Semua klaster bukan karena kebijakan relaksasi, tapi memang kondisi infeksi yang sudah terjadi sebelumnya, yang baru ketahuan saat kita melakukan pembelajaran tatap muka,” kata Nadiem.

Terkait pembukaan sekolah tatap muka, Nadiem melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, karena instruksi dari pemerintah pusat bersifat pilihan dan bukan paksaan.Kemendikbud mencatat sekolah tatap muka di zona hijau ada 7 persen dan di zona kuning 36 persen pada Juli dari total jumlah sekolah. 

“Hak membuka sekolah di pemerintah daerah, tanggung jawab penanganan pandemi juga ada di pemda, karena pemda yang tahu. Pemerintah pusat hanya memberikan hak itu [sekolah dibuka] kembali,” kilahnya

PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang selama ini diambil sebagai aktivitas dari proses belajar mengajar dikala pandemi mengalami banyak kendala diantaranya tidak ketersediaan layanan internet yang tidak menjangkau seluruh wilayah, keterbatasan kuota, keterbatasan smarphone dan kendala masalah teknis lainnya sampai ada yang putus sekolah akibat proses PJJ ini.

Adapun dalam proses belajar mengajar tidak lah berjalan efektif dan tidak ada kurikulum khusus selama pandemi akhirnya para guru memutar otak agar materi pembelajaran tetap berjalan akibatnya guru hanya sekedar memberikan tugas kepada siswa dan tugas pun menjadi berlipat ganda krna keterbatasan interaksi sama murid efeknya siswa maupun orang tua siswa malah tertekan.

Harusnya pemerintah memberikan arahan yang jelas terhadap pembelajaran jarak jauh dan memberikan kuota terhadap peserta didik segala aspek yang menyangkut kebutuhan pendidikan mestinya di penuhi dan didapatkan oleh para peserta didik dan tenaga pendidik secara gratis ketika ada siswa yang tidak mempunyai android maka diberikan secara cuma cuma, semestinya teknis pembelajaran nya juga  diberikan dan di arahkan agar tujuan pendidikan bisa tercapai walau tidak secara tatap muka.

Ini lah buah dari sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan bagi para komerat dan tidak mempedulikan rakyatnya hanya mementingkan para pemilik modal yang dipentingkan hanya uang, dan kini akhirnya ingin membuka sekolah dan tidak dipertimbangkan kembali bagaimana kesehatan anak dan tenaga pendidik, hal itu bukan malah menyelesaikan masalah namun malah menimbulkan masalah yang baru setiap kebijakan yang diterapkan nampaknya tak benar-benar soluktif, memang betul belajar tatap muka adalah hal yang harus krna disana bisa mendidik siswa kemudian bisa mentransfer ilmu dan dapat mengontrol ssiwa, ini menunjukan bahwa pemerintah tak sanggup mengatasi masalah pendidikan di masa pandemi  tak bisa  memberikan pelayanan gratis dan tujuan pendidikan tidak lagi terarah akhirnya.

Islam sebagai sebuah agama sangat memperhatikan masalah pendidikan. Dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, dapat diketahui bahwa islam mewajibkan setiap orang islam baik pria maupun wanita untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah memberi derajat yang lebih tinggi kepada setiap orang yang berpengetahuan. dalil mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut : 
Artinya : Allah mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dibere ilmu pengetahuan beberapa derajat ( TQS. Al-Mujadalah [58]: 11) 

islam telah memberikan kepada manusia pemecahan secara menyeluruh terhadap semua permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi oleh manusia termasuk dalam masalah pendidikan.

Dalam keadaan normal maupun pandemi, tujuan pendidikan tetap lah sama mendidik generasi berkepribadian islam baik secara pola pikir (aqliyah) dan jiwa (nafsiyah), bersaqofah islam, sekaligus menguasai sains dan keterampilan. 

Di masa pandemi memang akan ada berbagai keterbatasan untuk mengwujudkan target ini namun bukan berarti mengabaikanya, ada beberapa orang yang mesti terlibat dalam pendidikan di masa pandemi ini yaitu keluarga, masyarakat dan institusi sekolah harus terus bersinergi. 

Keluarga ( orang tua) yang saat pandemi ini menjadi peran utama dalam membimbing anak memberikan motivasi, dan semangat belajar serta orang tua mesti menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah. Orang tua juga harus aktif berkomunikasi dengan guru agar pembelajaran tujuan nya bisa tercapai.

Kemudian masyarakat juga berperan dalam mengwujudkan iklim yang positif untuk pendidikan. kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan akan berpengaruh untuk mengakhiri pandemi, sehingga pendidikan bisa normal kembali.

Sementara peran paling strategis di masa pandemi ini adalah peran sekolah terutama guru sebagai pihak pelaksana program PJJ, yang akan mengadakan proses belajar siswanya. Peran strategis ini harus didukung juga oleh kebijakan negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak asasi warganya dalam hal pendidikan. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi rakyatnya seperti sekolah, perpustakaan dan laboratorium kemudian pada saat pandemi peran negara harus mengerahkan kemampuannya untuk mengadakan fasilitas infrastruktur seperti jaringan internet yang menjangkau seluruh negeri karena keberadaannya menjadi sesuatu yang vital bagi pendidikan saat pendemi ini. 

Bukan sekadar jaringan yang memadai, Negara menjamin terpenuhinya kuota internet secara gratis bagi para siswa dan guru dalam proses PJJ. Dan yang tak kalah penting, Negara juga menyiapkan kurikulum, pelatihan bagi para guru, dan model evaluasi belajar yang efektif selama masa pandemi ini agar generasi tetap terjaga kualitas aqliyah dan nafsiyah (pola fikir dan pola sikap)nya. Semua itu hanya bisa dilaksanakan oleh institusi Negara yang menerapkan seluruh pengelolaan negaranya berdasarkan syariat Islam. 

Rasulullah saw bersabda : 
"Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepemtingannya ( pada hari kiamat )" ( HR Abu Dawud dan at-tirmidzi).


Oleh : Fitria Handayani, S.Pd
Aktivis Pengemban dakwah 


Posting Komentar

0 Komentar