TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rezim Sekuler Melindungi Ulama, Mungkinkah?


Buntut dari insiden penyerangan terhadap ulama Syekh Moh Ali Jaber di Masjid Falahuddin, Tamin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, pada Ahad (13/9/2020) sore lalu tampak masih panjang dan memanas di permukaan publik. Berbagai kecaman terhadap pelaku datang dari bermacam kalangan, baik dari masyarakat umum maupun dari kalangan tokoh-tokoh di Indonesia.

Salah satunya kecaman datang dari Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Zulhas, sapaannya, menilai tidak mungkin kejadian penusukan itu dilakukan oleh orang gila. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun meminta pihak aparat agar mengusut tuntas kasus tersebut. Zulhas menduga bisa jadi peristiwa tersebut dilakukan secara terencana. (Hidayatullah.com 13/9/2020)

Pemerintah yang diwakili oleh Menkopolhukam Mahfud MD juga angkat suara. Dilansir dari viva.co id, Mahfud mengatakan, “Pemerintah menjamin kebebasan ulama untuk terus berdakwah amar makruf nahi munkar. Dan saya menginstruksikan agar semua aparat menjamin keamanan kepada para ulama yang berdakwah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan di era Covid-19” (13/9/2020). 

Dengan adanya rilis atau pernyataan khusus dari Menkopolhukam tersebut, maka haruslah ini menjadi komitmen kuat yang harus dipegang oleh pemerintah. Karena sebuah pernyataan tidak bisa menjadi parameter perlindungan terhadap ulama yang melakukan tugas dakwah. Namun perlindungan tersebut harus benar-benar direalisasikan dalam agenda kebijakan secara nyata.

Karena fakta yang ada saat ini justru menegaskan banyak ulama yang dipersekusi karena mendakwahkan Islam dan terlebih-lebih jika dakwahnya tersebut dalam kategori muhasabah lil hukam, yakni mengoreksi praktik kebijakan-kebijakan penguasa yang menzalimi rakyat.

Entah untuk yang ke sekian kalinya penganiayaan secara tiba-tiba dan membabi buta dilakukan oknum-oknum terhadap para ulama di negeri ini. Belum tuntas polemik tentang wacana wajibnya sertifikasi bagi para ulama atau dai dalam berceramah atau menyampaikan syiar Islam oleh Kementerian Agama, kini teror berwujud penyerangan secara fisik kembali membayangi kehidupan ulama-ulama yang hanif dalam menyampaikan syiar-syiar Islam.

Sudah banyak rentetan insiden penyerangan terhadap ulama terjadi selama ini, namun selama itu juga tidak nampak upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menindaklanjutinya dengan meletakkan persoalan ini menjadi perkara urgen dan memerlukan penanganan serius. Semuanya selalu berujung pada ketidakjelasan terutama sanksi pidana untuk para pelakunya. Sehingga penyerangan demi penyerangan terhadap ulama hingga kini masih saja terus terjadi. 

Sebagai pewaris nabi, tentu kedudukan para ulama begitu mulia karena mereka menempuh jalan sebagaimana yang Rasulullah ﷺ tempuh. Dalam menyampaikan kebenaran dan seruan Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kokoh pada pendirian dan pantang menyerah meskipun harus menghadapi beragam risiko yang mengancamnya. Tentu saja hal tersebut menjadi kebencian besar bagi para pembenci dan musuh-musuh Islam. Maka sudah sepatutnya negara atau pemerintah melindungi dan memuliakan peran dan keberadaan para ulama.

Dengan keberadaan para pemimpin dan mayoritas warga negaranya yang beragama Islam, seharusnya keamanan dan kebebasan dalam menyampaikan syiar-syiar Islam dapat terjamin sepenuhnya di negeri ini. Namun fakta yang ada justru teramat memprihatinkan. Islam, ajaran, dan ulamanya sering kali menjadi objek sasaran kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari mulai tuduhan-tuduhan keji hingga kekerasan fisik sering diarahkan kepada Islam dan umatnya. 

Cengkraman sistem sekuler-liberalisme memang telah sedemikian rupa menjadikan Islam dan umatnya tertindas. Baik secara akidah, pemikiran, ekonomi, politik, bahkan secara fisik. Wacana kebijakan sertifikasi bagi para dai atau ulama juga merupakan bagian dari upaya pengekangan pemerintah terhadap aktivitas menjalankan perintah agama untuk mengemban dakwah Islam. Mereka juga ingin mendistorsi makna dakwah, yakni hanya mengikuti arahan dan keinginan penguasa saja, bukan lagi murni berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. 

Oleh karena itu, ulama bukan hanya membutuhkan perlindungan dari teror atau ancaman fisik saat berdakwah. Namun lebih dari itu, ulama juga membutuhkan sistem yang kondusif agar dakwahnya terlindungi dan bisa mengantarkan umat pada kesadaran kepada ketaatan Islam secara kaffah. 

Adapun produk hukum yang diterapkan hari ini dalam naungan demokrasi-kapitalisme, secara nyata tidak mampu lagi diharapkan untuk memecahkan segala pemasalahan masyarakat dengan rasa nyaman dan berkeadilan. Supremasi hukum di dalam alam kapitalisme membuat masyarakat sangat rentan terhadap tindakan diskriminasi, baik sebagai korban maupun pelaku. Sehingga tidaklah menjadi sesuatu yang mengherankan lagi ketika dalam penerapannya hukum yang ada condong tajam ke bawah namun sering tumpul ke atas. 

Sungguh berbeda dengan hukum Islam. Islam yang sempurna dalam memancarkan nilai kebenaran dan keadilan di dalam penerapannya. Karena karakteristik dari penerapan hukum Islam memberikan efek jera bagi orang yang berpotensi melakukan kejahatan melalui sistem sanksi yang dilaksanakan.

Pelaksanaan sistem sanksi dalam Islam akan mampu menjadi solusi sekaligus penyelamat bagi kehidupan dunia dan akhirat, yaitu pertama sebagai zawajir (pencegah kejahatan/maksiat). Maksudnya, sanksi dalam Islam mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan/maksiat yang serupa. Dan kedua sekaligus sebagai jawabir (penebus dosa), yang artinya karena pelaku kejahatan/maksiat sudah mendapatkan sanksi di dunia, maka Allah akan menghapus dosanya dan meniadakan baginya sanksi di akhirat (siksa neraka). 

Adapun terkait dengan kasus penyerangan kepada Syekh Ali Jaber, maka ini dikategorikan sebagai kasus kriminal kejahatan dengan sanksi jinayat. Jinayat adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal, harta benda, pencederaan badan hingga dapat menghilangkan nyawa seseorang. Maka hukuman yang akan dijatuhkan pada pelakunya berupa qishash (hukuman mati). 

Namun apabila korban dan keluarganya memaafkan maka hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi, namun pelakunya wajib dikenakan diyat. Diyat adalah bentuk pembayaran harta sebagai kompensasi atas hilangnya nyawa atau pencederaan badan. Adapun untuk diyat hilangnya nyawa berupa 100 ekor unta atau 1000 dinar. Sedangkan untuk korban pencederaan badan disesuaikan dengan kerusakan fungsi organ atau jenis anggota badan yang dicederai.

Itulah bentuk atau potret jaminan keamanan dan perlindungan hakiki yang dapat diberikan sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah, yang menerapkan hukum-hukum terbaik yang bersumber dari Yang Mahamulia. Yang senantiasa memberikan rasa aman dalam penjagaan hukum-hukum sang Maha Pencipta dan sebaik-baik penjaga semua makhluk dan umat manusia. Terlebih-lebih penjagaan dan perlindungan terhadap para ulama yang kedudukannya sangat dimuliakan. Akankah rezim sekuler liberal ini dapat mewujudkannya?[]

Oleh: Liza Burhan, Analis Mutiara Umat

Posting Komentar

0 Komentar