TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rezim Kontroversial Makin Binal Ganja Kini Legal?


Lagi dan lagi kontroversi terjadi. Kali ini soal Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian. Peraturan yang baru seumur jagung ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 3 Februari 2020 lalu menunai protes keras.

Kini, menurut Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Tommy Nugraha adanya kontroversi dalam beleid Cannabis sativa sebagai salah satu komoditas binaan pertanian menyebabkan Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.
Dalam peraturan itu tanaman ganja (Cannabis sativa) ditetapkan sebagai salah satu tanaman obat komoditas binaan Kementan. Dalihnya, ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya dilakukan bagi ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis, ilmu pengetahuan, serta telah secara legal di ‘halal’ kan oleh UU Narkotika.

Faktanya seberapa banyak petani binaan Kementan yang selama ini telah dibina? Ternyata hingga saat ini belum ada satu pun petani ganja legal dan menjadi binaan Kementan. Lalu untuk kepentingan apa dan untuk siapa Kepmentan No 104 Tahun 2020 diterbitkan?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir CNBC Indonesia, (20/8/2020) Indonesia telah melakukan ekspor dan impor golongan barang turunan ganja. Selama periode Januari-Juni 2020 ekspor cannabis terutama untuk farmasi (serbuk atau bubuk) sebanyak 1.848 kg senilai USṨ 12.936, cannabis resins 67.925 kg senilai USṨ 34.174. Adapun volume, dan nilai impornya selama Januari-Mei 2020 untuk cannabis terutama untuk farmasi (serbuk atau bubuk) sebanyak 4 kg senilai USṨ 9, cannabis resins 386.397 kg senilai USṨ 1.212.730, cannabis ekstrak dan  tincture  333 kg senilai USṨ13.966. Wow bukan!

Sebelumnya sudah ada sejumlah perundangan terkait tanaman ‘terlarang’ ini. Dalam Kepmentan Nomor 511 Tahun 2006, ganja termasuk jenis tanaman obat. Pada pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, disebutkan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan kecuali ditentukan undang-undang.

Tanaman ganja sendiri menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I. Dan menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium jika telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menindaklanjuti kontroversi, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementeran Kesehatan (Kemenkes) sebagai stakeholder akan berkoordinasi. Masalahnya mengapa peraturan diterbitkan sebelum tuntas koordinasi antar lembaga, dan mengapa harus menunggu reaksi publik baru sebuah peraturan dibahas seksama.

Test the water dalam perkara keamanan dan kesehatan masyarakat sangat tidak bertanggungjawab bahkan membahayakan. Masyarakat bisa kehilangan trust terhadap pemerintah dan negara sekaligus. Sebab jaminan rasa aman, nyaman, dan tentram serta kemashlahatan fisik merupakan kebutuhan asasi bagi warga negara.

Peraturan yang selegenje tumpang tindih saling tabrak alih-alih menyelesaikan masalah, mencegah mudharat, justru menjadi trouble maker. Belum lagi bila bicara aspek pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum dan sanksi atas pelanggaran. Ruwet dan ambyar.

Butuh Sistem Penjamin Rasa Aman
Indonesia dengan penduduk muslim mayoritas, benak masyarakatnya dibentuk oleh keyakinan mereka bahwa kekuasaan adalah amanah Ilahi untuk mengurusi kemaslahatan umat. Kekuasaan dan agama ibarat saudara kembar, mustahil dipisahkan.

Dalam fiqih kontemporer, narkoba disebut “al mukhaddirat” yaitu semua zat yang menyebabkan hilangnya kesadaran manusia atau hewan dengan derajat berbeda-beda, seperti hasyisy (ganja), opium, dan lainnya, (Ibrahim Anis dkk, Al Mu’jam Al Wasith, hlm. 220). Ulama sepakat tak ada khilafiyah mengenai keharamannya.

Hadits dari Ummu salamah ra, bahwa Rasulullah Saw telah melarang dari segala sesuatu yang memabukkan (muskir) dan melemahkan (mufattir). (HR Ahmad, Abu Dawud no 3686). Mufattir adalah zat yang menimbulkan rasa tenang/rileks (istirkha`) dan malas (tatsaqul) pada tubuh manusia. (Rawwas Qal’ahjie, Mu’jam Lughah Al Fuqoha`, hlm. 342).

Pun didasarkan pada kaidah fiqih tentang bahaya (dharar): al ashlu fi al madhaar at tahrim, hukum asal benda yang berbahaya/mudharat adalah haram, (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, 3/457).

Adapun berobat dengan zat yang haram/najis maka hukumnya makruh. Sabda Nabi Saw, ”Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram.” (HR Abu Dawud, no 3376). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyah, III/116). Tetap dengan catatan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang yang berobat, sesuai hadits Nabi Saw, “Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain.” (HR Ahmad).

Artinya fiqih Islam membutuhkan formalisasi oleh negara agar bisa berfungsi sebagai problem solving atas permasalahan yang ada. Gool setting penerapan Islam diantaranya untuk mewujudkan penjagaan atas jiwa (muhafadzah ala nafs) dan penjagaan atas akal (mihafadzah ala aqli). Jaminan rasa aman ini menghendaki adanya sanksi/uqubat yang dengannya masyarakat tidak akan khawatir atas bahaya dari dalam dan luar negeri.

Sembrono menerbitkan peraturan soal cimeng ini, akan membuka kran lebar ekspor impor ‘barang haram’ dalam berbagai bentuk komoditas, penyalahgunaan undang-undang, serta problem sosial ikutan lainnya. Adalah kesalahan fatal menempatkan narkoba sebagai barang ekonomi. Inilah sebabnya sampai saat ini Indonesia masih darurat narkoba.

Selama mindset dan mental penguasa negeri ini layaknya pedagang yang fokus mencari keuntungan dan peruntungan materi dan sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem kapitalistik sekuleristik yang menempatkan semua barang termasuk barang haram sebagai barang ekonomi, maka mustahil keselamatan rakyat dan negara menjadi prioritas.

Maka, yang dibutuhkan Indonesia hari ini adalah sistem yang kompatibel untuk menerapkan fiqih Islam sekaligus sistem sanksi, uqubat fil Islam agar kontroversi legalitas ganja dan barang haram lainnya tidak akan terjadi.

Layaknya sistem yang lain, penerapan sistem Islam mengharuskan penerapan syariat Islam yang bersifat kaffah, baik supra sistem politik dan ekonomi Islam, maupun subsistem sosial, pendidikan, hankam dan sanksi Islam. Di sinilah urgensi kebutuhan terhadap Khilafah dihadirkan ke tengah masyarakat, agar penegakannya segera terealisir dalam tempo yang sesingkat singkatnya.

Al-Imam Muhammad ar-Ramli (w. 1004 H), dalam kitabnya Nihâyat al-Muhtâj ila Syarh al-Minhaj, Juz 7, hal 289 menyatakan: 

اَلْخَلِيْفَةُ هُوَ الْاِمَامُ الْاَعْظَمُ، اَلْقَائِمُ بِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِىْ حِرَاسَةِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا 

”Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki posisi sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.” 

Ibnu Hajar Al Haytami Al Makki Asy Syafi’i (wafat 974 H) dalam kitabnya, as Shawâiq al Muhriqah juz 1 hal 25 menyebut bahwa penegakan khilafah adalah kewajiban terpenting, 

اعلم أيضا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات 

“Ketahuilah juga bahwa sesungguhnya para shahabat r.a telah berijma’ (sepakat) bahwa mengangkat imam (khalifah) setelah zaman kenabian adalah kewajiban, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang terpenting”. 

Dengan memahami kebutuhan dan kewajiban penegakan Khilafah, akan memunculkan kecintaan umat terhadap dakwah Khilafah. Bila umat telah menginginkan Khilafah dan secara mayoritas menghendakinya meski tidak secara aklamasi, kekuatan mana yang bisa menghalanginya. Bukankah negera ini awalnya dibentuk dengan kesepakatan dan semestinya bisa berubah secara kesepakatan pula. Wallaahu a’lam bi as-shawwab.[]

Oleh: Endiyah Puji tristanti, S.Si
(Pemerhati Politik Islam)

Posting Komentar

0 Komentar