Radikalisme di Lingkungan ASN

Ditengah maraknya isu khilafah dan para pengembannya, beberapa hari yang lalu  menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, menyampaikan berita akan membina aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme.  Pemerintah mewaspadai kemungkinan adanya PNS atau calon pegawai negeri sipil yang terpapar radikalisme. 

Seperti yang penulis kutip pada laman IDN Times, 2/9/2020. Tjahjo menjelaskankan, telah ditandatangani SKB 11 Menteri tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN, ini menjadi salah satu pertimbangan bakal kenaikan jabatan atau pangkat ASN. Tjahjo berharap seluruh institusi terkait bisa mendeteksi benih-benih radikalisme di lingkungan ASN. Jika ada PNS yang terpapar radikalisme maka akan dibina, diberi sangsi hingga dipecat.

Kementerian agama bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memberikan Pendidikan dan Pelatihan menyangkut kebangsaan, dan Bhineka Tunggal Ika pada masing-masing instansi. 

Melawan radikalisme sebagai paham yang dianggap merongrong ideologi pancasila dan konsensus UUD’45. Menag Fachrur Razi beberapa bulan yang lalu juga mengeluarkan statement pelarangan cadar dan celana cingkrang bagi ASN sampai mewaspadai ASN yang pro pada khilafah serta masuknya radikalisme ke mesjid melalui anak good looking. Kemenag juga menghapus pemahaman khilafah dan jihad dari pelajaran agama di sekolah, Seluruh materi  di madrasah yang mengandung konten khilafah, perang atau jihad,  harus direvisi.

Radikalisme cenderung dialamatkan kepada umat Islam yang menginginkan sebuah perubahan yang sistemik dan holistik. Perubahan yang terencana dan terstruktur. Isu radikalisme yang disematkan orang-orang sekuler kepada umat Islam sebagai upaya untuk menghadang kebangkitan Islam, Muslim yang menyerukan kebangkitan Islam dengan menerapkan syariah dan khilafah akan disebut sebagai kaum radikal.

Masifnya isu Islamfobia atas nama perang melawan radikalisme semakin santer terdengar, bahkan ditengah pandemi covid-19 penyerangan kepada Islam  dan pejuang khilafah semakin masif. Berbagai gejala Islamofobia yang diperlihatkan rezim, mengarah pada ide khilafah. Setelah mencabut BHP HTI, ormas pengusung dakwah khilafah, rezim gencar melakukan persekusi pada ustadz yang dicurigai berafiliasi dan mendukung perjuangan HTI.

Menyadari pentingnya kekhilafahan bagi umat, pihak-pihak yang tak ingin melihat Islam bangkit kembali, berusaha untuk membendung upaya-upaya penegakannya. Mereka mulai menyerang ide khilafah dengan menyerang dalil-dalil wajibnya khilafah.

Sekuat apapun kaum kafir menghalangi tegaknya Islam, tak akan mampu melawan janji Allah. Khilafah adalah institusi yang menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan, mengemban dakwah ke seluruh dunia, melindungi kaum muslimin dan mengurus kemaslahatan mereka. Kebangkitan Islam tak mungkin bisa lepas dari kekhilafahan.

Dengan demikian sebagai kaum muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan terus berjuang  dan tidak berdiam diri. ASN ataupun bukan wajib bagi mereka mengambil bagian memperjuangkan tegaknya khilafah, karena sejatinya khilafah adalah solusi atas negeri ini dan dunia secara menyeluruh.[]

Oleh: Riana Magasing M.Pd.
(Praktisi Pendidikan  dan Pemerhati Sosial)

Posting Komentar

0 Komentar