TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

PSBB Total Setengah Hati: Inikah Cermin Kebijakan Kapitalistik dalam Menghadapi Pandemi Covid-19?


Jakarta masih sebagai episentrum penyebaran pandemi Covid-19. Gubernur DKI Anies Baswedan kembali mengetatkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Total sejak Senin (14/9).

Pengetatan kembali PSBB sebagai upaya menarik rem darurat menyusul lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota. Pada Selasa (8/9) DKI mencatat 1.026 kasus baru dalam sehari. Total kasus DKI hingga Rabu (9/9) mencapai 49.837. Bahkan, Anies mengungkap 77 persen kapasitas rumah sakit di DKI sudah terpakai untuk penanganan Covid-19.

Namun, menurut laman cnnindonesia.com, Selasa (14/9/2020), kebijakan ini dianggap PSBB setengah dosis. Pakar dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai PSBB DKI Jakarta kali ini cerminan salah kaprah pemerintah dalam menangani pandemi. Dan meragukan efektivitas PSBB Total yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan ini karena tak disertai konsep penanganan pandemi yang jelas. Apalagi kritikan bermunculan dari berbagai pihak mengiringi kebijakan PSBB jilid 2 ini.

Menakar Efektivitas Kebijakan Kapitalistik PSBB Total Setengah Hati dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Mulai dari pengumuman hingga kemudian PSBB jilid 2 telah dijalankan di Ibu Kota, tempat yang menjadi episentrum pandemi Covid-19, terus menuai kritikan dari berbagai arah. Penyikapan negatif ini karena menganggap kebijakan ini akan menurunkan kembali pergerakan sektor ekonomi.

Lagi-lagi ekonomi adalah pertimbangan pertama dan utama dalam menghadapi pandemi di sistem kapitalisme. Memang bukan lagi sesuatu hal baru, bahkan rakyat sudah hapal dan mengelus dada atas kebijakan pemerintah yang jauh dari memihak kepentingan rakyat dan meminggirkan keselamatan rakyat.

Kritikan-kritikan yang muncul dalam upaya penerapan PSBB di Jakarta, diantaranya:

Pertama, kritikan itu muncul dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut dalang rontoknya IHSG adalah pengumuman Anies Baswedan untuk menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Airlangga menyebut pengumuman tersebut membuat indeks yang baru menunjukkan geliatnya beberapa bulan terakhir dan sempat bertengger di posisi 5.000 anjlok ke level 4.900-an.

"Hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI (Anies) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000 lagi," ucap Airlangga yang penulis kutip dari cnnindonesia.com, Kamis (10/9/2020).

Kedua, kali ini kritikan muncul dari Konglomerasi pemilik Djarum Group dan BCA Budi Hartono, menanggapi rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta. Melalui surat yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo, poin keberatannya adalah keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali itu tidak tepat. Menurutnya ini tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta dan bahkan kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.

Di dalam surat kritikannya, orang terkaya di Indonesia ini memberikan usulan langkah perbaikan, salah satunya dalam hal ekonomi. Menurutnya, perekonomian tetap harus dijaga sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain.

"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukan hasil riset seperti itu. Di antaranya adalah lembagai survei Vox Populi, CPCS dan Indobarometer, di mana masyarakat rata-rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali." tulisnya sebagaimana yang dipaparkan oleh laman solopos.com, Ahad (13/9/2020).

Ketiga, mirisnya ketika kritikan ini keluar dari Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang menyatakan kebijakan ini berimplikasi luas dengan munculnya kebutuhan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak dalam bentuk bantuan sosial, yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

"Bila keputusannya adalah menambah bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah. Dibutuhkan kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi," kata Juliari yang dikutip dari detik.com, Ahad (13/9/2020).

Keempat, kritikan yang diakui membebek dari statemen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerangkan, bursa saham turut terdampak pengumuman PSBB tersebut. Harga saham gabungan (IHSG) terperosok, kapitalisasi pasar berkurang hingga Rp 277 triliun, angka uang yang kabur sebesar hampir Rp 300 triliun dari Indonesia. (Kompas.com, Senin 14/9/2020)

Kelima, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menanggapi kekawatiran Anies akan kapasitas RS yang membludak pada 17 September, sehingga menerapkan PSBB mulai 14 September 2020 lantaran kasus covid-19 di ibu kota terus melonjak. Menkes mengklaim rumah sakit di provinsi DKI Jakarta masih mampu merawat pasien virus corona (covid-19). Berdasarkan pengamatan dan sidak langsung di lapangan per 13 September 2020, Terawan menyebut ada ribuan ruangan yang belum terisi di sejumlah RS rujukan covid-19, ratusan ruang ICU yang masih kosong dan pemerintah telah bekerjasama dengan 10-15 hotel dengan 1500 kamar yang dapat digunakan untuk ruang isolasi. (cnnindonesia.com, Senin 14/9/2020)

Demikian berbagai kritik yang dapat penulis himpun, yang muncul akibat kebijakan Gubernur DKI menerapkan kembali PSBB jilid 2. Dari kritikan-kritikan tersebut mengerucut pada ketidaksepakatan diberlakukannya kembali PSBB, dengan alasan utama ketakutan merosotnya perekonomian, padahal tanpa adanya pandemi pun ekonomi kapitalisme telah lama berada dalam ambang krisis dan jauh dari mensejahterakan rakyat.

Bahkan suara konglomerasi yang menganggap masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19 adalah wujud kegagalan pemerintah dalam memenuhi hajat hidup rakyat. Pemerintahan dalam lingkaran kapitalisme hanya paham bagaimana menyenangkan para kapitalis, sedangkan rakyat hanya diperas demi memenuhi kepuasan mereka.

Terbukti, ketika Mensos seakan setengah hati dengan dampak yang akan diakibatkan dengan adanya PSBB Total, yaitu adanya penambahan bantuan sosial, yang dirasa tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Ditambah lagi respon Menkes, yang merasa masih mampu menyediakan ruang isolasi dalam jumlah banyak, namun nihil dari rasa keprihatinan akan kelelahan para anggota medis yang semakin panjang daftar korban meninggal akibat terpapar virus Covid-19.

Pada akhirnya PSBB Total ala kapitalistik pun harus ramah kapitalis, ekonomi tetap berjalan dan hajat hidup rakyat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana tidak? Ketika penerapan PSBB Total namun 11 sektor usaha/bisnis diperbolehkan untuk beroperasi dengan memasang kapasitas pekerja sebesar 50 persen dari total kapasitas normal. Sektor usaha yang boleh beroperasi, yaitu kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, dan komunikasi dan teknologi informatika. Kemudian, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan industri strategis.

Inilah kebijakan pemerintah hadapi pandemi, PSBB Total ala kapitalistik namun berwujud kebijakan setengah hati karena ketakutan anjloknya ekonomi. Ini disebabkan PSBB yang meniru cara Barat yang menganggap karantina/isolasi/lockdown dapat mematikan ekonomi dan menimbulkan masalah sosial pada area yang luas karena tanpa adanya jaminan total dari pemerintah.

Dampak Kebijakan Kapitalistik PSBB Total Setengah Hati

Perekonomian mengalami krisis ketika menghadapi pandemi adalah suatu keniscayaan, mengalami penurunan bahkan mungkin kematian. Menjadi harapan rakyat pastinya, dapat memiliki pemerintah yang menjadi pengayom yang dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan menjadikan rakyat prioritas utama.

Namun harapan ini pun jauh dirasakan oleh rakyat, belenggu kapitalisme menjauhkan harapan itu. Mau tidak mau rakyat harus kembali menelan pil pahit merasakan dampak kebijakan kapitalistik yang seakan hanya fokus menjaga kepentingan para kapitalis demi ekonomi meroket, dan mengaburkan kewajiban negara untuk mengurus rakyat.

Kebijakan kapitalistik PSBB Total setengah hati, disinyalir akan kembali menuai kegagalan. Pasalnya, PSBB jilid kedua ini dinilai sejumlah aturannya lebih longgar dari PSBB jilid pertama, sebagaimana dimisalkan oleh cnnindonesia, Selasa (15/9/2020), diantaranya:

Dibolehkannya perkantoran di 11 sektor esensial tetap beroperasi dengan maksimal 50 persen karyawan. Sementara perkantoran lainnya masih boleh beroperasi dengan maksimal 25 persen karyawan. DKI Jakarta juga tak lagi menerapkan pembatasan lalu lintas dari luar wilayah. Tak ada lagi syarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga kota penyangga untuk masuk ke DKI. Pasar dan mal juga tetap dibolehkan beroperasi selama PSBB kali ini. DKI hanya membatasi maksimal pengunjung 50 persen. Restoran juga diperbolehkan buka, meski dibatasi hanya melayani pesan antar.

Dampak nyata ketidaktotalan dalam penerapan PSBB yang kemungkinan besar akan dirasakan berbagai pihak, diantaranya:

Pertama, tidak akan memberi hasil yang efektif. Mengenai ini, Pakar dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menilai PSBB DKI Jakarta kali ini cerminan salah kaprah pemerintah dalam menangani pandemi. Masdalina menjelaskan dalam menangani pandemi seharusnya pemerintah melakukan dua hal, yaitu isolasi dan karantina. Isolasi adalah memisahkan pasien positif dengan populasi sehat. Sementara karantina adalah memisahkan orang-orang yang berkontak dengan pasien positif dari populasi sehat.

"Disebut karantina, tapi sebelas sektor boleh tetap buka, itu kan bukan karantina namanya. Kalau karantina semua orang di rumah, enggak ada lagi yang di jalan-jalan, kecuali darurat. Di kita pura-pura lockdown, tapi semua orang boleh keluar," kata Masdalina dikutip dari cnnindonesia.com, Selasa (15/9/2020).

Senada, masih dari laman yang sama, Analis Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah juga memprediksi kebijakan PSBB tak efektif. Pasalnya, aturan PSBB kali ini jauh lebih longgar dari PSBB jilid pertama. Sebagaimana diatas sudah penulis paparkan poin-poinnya.

Kedua, tidak akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pengamat dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara, menilai jika PSBB total diberlakukan tanpa kecuali maka secara perlahan tapi pasti, akan berdampak positif pada pertumbukan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021. Pasalnya, Jakarta menjadi pusat perputaran 70% uang nasional.

Ia juga menjelaskan dalam berbagai studi dan pengalaman di banyak negara yang terdampak Covid-19, tidak ada satu negara yang pulih secara ekonomi tanpa menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat. Dari pengamatannya, ketika pelonggaran PSBB dilakukan terbukti pertumbuhan ekonomi di kuartal II/2020 justru minus 5,32% dan diperkirakan akan minus 2% pada kuartal III/2020.

Bagi Bhima akan lebih baik jika pemerintah berani mengambil risiko buruk ekonomi ketika memberlakukan PSBB, namun terjadi perbaikan pada kuartal berikutnya. Seperti yang terjadi di China. Di China dampak dari lockdown pertumbuhan ekonomi minus 6,8% tapi di kuartal kedua positif 3,2%. (bbc.com, Senin 14/9/2020)

Masih dari laman yang sama bbc.com, pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa keselamatan kesehatan masyarakat harus didahulukan dan keamanan ekonomi rakyat.

Menurut Jimly, banjir kritik yang disampaikan politisi partai pendukung pemerintah maupun menteri Jokowi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terjadi karena kesalahan manajemen krisis yang sejak awal dipilih Presiden Joko Widodo serta dibumbui oleh nuansa politik jelang Pilpres 2024 hingga menimbulkan miskoordinasi antara pusat dengan daerah. Dan miskoordinasi ini tidak akan terjadi jika sedari awal Presiden Jokowi menerapkan Pasal 12 UUD 1945 tentang kondisi darurat. Dengan begitu, kendali keputusan sepenuhnya berada di tangan presiden.

Akibatnya, PSBB total setengah hati tidak menjadikan dua hal utama yang menjadi tujuan penerapan PSBB akan terwujud ketika totalitas penerapan aturan tidak diberlakukan, yaitu tidak efektif bagi penurunan angka penularan Covid-19 dan juga tidak memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kapitalistik yang tidak berdampak positif dalam penyelesaian masalah pandemi.

Strategi Islam Hadapi Pandemi Jalankan PSBB secara Totalitas

Pandemi Corona belum juga usai, di Indoneaia sendiri berbagai kebijakan terus berubah-ubah sebagai upaya menakhlukkan virus ini. Namun, solusi kapitalistik yang diterapkan tidak selalu efektif. Apalagi saat pertimbangan ekonomi lebih dijadikan dasar kebijakan penanganan pandemi ketimbang menyelamatkan nyawa manusia. Belum lagi sikap pemangku jabatan yang abai dan cenderung meremehkan.

Lalu, bagaimana strategi Islam hadapi pandemi jalankan PSBB secara totalitas? (al-waie.com)

Istilah isolasi/karantina/lockdown atau pun PSBB telah jauh diajarkan Rasulullah saw, bahwa ketika sebuah negeri (bisa negara utuh, bisa pula bagian suatu negara) yang terjangkiti wabah harus diisolasi. Warga mereka tak boleh pergi. Warga dari luar mereka tidak boleh masuk.

Sebagaimana Sahabat Amr bin al-‘Ash yang ditunjuk sebagai gubernur wilayah yang sedang terkena wabah. Ia memerintahkan apa yang sekarang disebut sebagai "social distancing" agar wabah yang mirip api itu tidak menghabisi rakyatnya seperti menelan rumput kering.

Maka ketika wabah telah masuk, langkah yang seharusnya diambil adalah Testing, Tracking dan Treatment. Sedangkan karantina dapat dilakukan pada cakupan yang lebih kecil sesuai hasil tes. Jadi tidak perlu seluruh negara di-lockdown. Cukup kota-kota tertentu saja.

Ibnu Sina (980-1037) menemukan bahwa untuk mencegah penularan penyakit antarmanusia diperlukan isolasi selama 40 hari.  Ia menyebut metode ini al-Arba’iniya (“empat puluh”). Pelajar dari Venesia (Italia) mendengar suksesnya metode ini dan membawa pengetahuan ini ke Italia. Mereka menyebutnya “quaranta” (40 dalam bahasa Italia) atau “quadraginta” (bahasa Latin).  Dari sinilah kata “karantina” berasal.

Khilafah Islam ketika meri’ayah penanganan wabah dalam sejarahnya selalu melibatkan peran individu dan masyarakat, termasuk juga melibatkan aspek ruhiyah dan insaniyah.

Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., baru dikenal satu metode dari Nabi saw. Dan masih bersifat general, belum begitu detil. Ketika kota Amwaz yang terkena wabah diisolasi, namun ternyata wabah tidak berhenti. Dua gubernurnya, yaitu Abu Ubaidah dan Muadz bin Jabbal wafat secara berturutan. Baru kemudian Amr bin Ash dipanggil untuk memimpin. Di dalam kota yang diisolasi itu dilakukan social distancing, orang disuruh tinggal berpencaran, baru kemudian wabah berhenti.

Saat itu, selama diisolasi atau disuruh berpencaran, mereka yang masih berpunya akan berbagi miliknya. Dengan motivasi spiritual. Kemudian dari luar, petugas negara mengantar logistik, ditaruh di gerbang kota.  Mereka yang di dalam kota mengambilnya. Sehingga keperluan logistik dapat terpenuhi.

Selain ikhtiar material ini, pemimpin umat mengajak umat untuk berikhtiar spiritual.  Semua wabah ini dari Allah. Umat diajak muhasabah dan kembali kepada Allah agar Allah berkenan menarik wabah ini.

Begitu pula dengan jaminan sistem kesehatan dalam Islam melibatkan peran individu, keluarga, masyarakat dan negara. Pertama, individu didorong untuk hidup sehat dan seimbang jasmani – rohani – sosial. Kedua, setiap keluarga memperhatikan seluruh anggota keluarganya, bahkan kerabatnya. Ketiga, masyarakat memperhatikan bila ada fuqara dan masakin di lingkungannya.

Kemudian, saat kemampuan masyarakat tak sanggup lagi mengatasinya, kewajibannya beralih ke negara. Negara bisa memobiliasi anggaran dari harta milik umat, bahkan bisa menggalang donasi dari bagian masyarakat yang lain yang berlebih. Termasuk tugas Negara adalah menyelenggarakan tindakan medis preventif seperti vaksinasi, dan tindakan kuratif dengan sains dan teknologi terkini.

Dan masalah utama kapitalisme adalah tiadanya anggaran untuk memberi jaminan ri'ayah kepada rakyatnya. Namun dalam Khilafah, negara tidak mengambil untung dalam melayani warganya. Dalam kondisi darurat wabah, negara bisa menggerakkan semua kemampuan negara, semisal industri berat (industri militer) untuk membuat APD, ventilator atau alat medis lainnya secara massal. Anggaran yang semula masuk kategori “sunnah” bagi negara, atau bahkan “fardhu” namun tidak mendesak, semisal memperbarui alat persenjataan pasukan jihad, bisa diubah prioritasnya di bawah ri’ayah kepada rakyat terdampak wabah.

Bahkan bila uang yang dimiliki Negara masih juga belum cukup, Negara bisa meminjam kepada warga yang aghniya’. Negara bisa mengumpulkan donasi atau bahkan pajak sementara, untuk bersama-sama menyelematkan rakyat yang terdampak wabah.

Inilah strategi jitu sesuai syariah Islam dalam menangani wabah atau pandemi. Penyelamatan nyawa rakyat adalah yang utama, langkah cepat dan tepat menjadi syarat utama. Dengan begitu perekonomian tidak akan terpuruk hingga berpengaruh pada seluruh rakyat dalam satu negara.[]

Oleh: Dewi Srimurtiningsih, Analis Mutiara Umat dan Dosen Online Uniol 4.0 Diponorogo

Posting Komentar

0 Komentar