Poliandri ASN, Fenomena Gunung Es?



Di tengah kriminalisasi ide Khilafah dan pengembannya, problem yang menimpa perempuan dan anak makin masif terjadi. Variasi persoalannya pun makin beragam dan tingkat kompleksitas penyelesaiannya makin berat. Seolah tak percaya, kabar mencengangkan datang dari dunia kepegawaian negeri dimana fenomena poliandri ternyata tengah merebak di kalangan ASN. Beberapa hari lalu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan berita menggemparkan ini dan sontak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat khususnya di kalangan ASN dan Polri yang notabene merupakan abdi negara.

Tak ketinggalan, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) wanita yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri. Menurutnya, fenomena poliandri yang terjadi di kalangan ASN sebagaimana yang diungkapkan Menpan-RB, telah merendahkan harkat dan martabat ASN. (CNNIndonesia.com, 02/09/2020)

Astaghfirullaah. Pasti itu ucapan pertama ketika mendengar kabar kontroversial poliandri di kalangan ASN. Entah apa yang merasuki para abdi negara berjenis kelamin perempuan hingga mereka berani melakukan hal yang telah jelas larangannya baik dalam hukum agama maupun hukum negara yang tertuang dalam Aturan UU No 1 tahun 1974 dimana ASN boleh melakukan poligami bersyarat dan melarang poliandri.

Mengkhawatirkannya, masih menurut Menpan RB, dalam setahun ini ada sekitar lima laporan kasus poliandri sehingga cenderung menjadi fenomena di tengah masyarakat, apalagi semenjak pandemi Covid-19.

Menilik fakta yang terjadi di lapangan, hal-hal berikut ini kemungkinan menjadi faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut:

Pertama, faktor tekanan hidup dan tekanan ekonomi. Tak jarang kita dapati fakta bahwa seorang istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibanding suami. Bahkan fakta tersebut sampai diangkat dalam tayangan salah satu sinetron di televisi dimana para suami tinggal di rumah menjaga anak, sedangkan para istri pergi bekerja mencari nafkah. Sungguh dunia terbalik. Hal ini setidaknya memicu terjadinya ketidakpuasan pada diri seorang istri terhadap suaminya. Akhirnya ia pun 'bersandar' kepada laki-laki lain untuk menutupi kekurangan suami.

Kedua, jarak dengan suami yang jauh. Demi meraih sebongkah berlian dan segenggam emas, sebagian suami terpaksa harus meninggalkan anak dan istri berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya. Mungkin nafkah lahir banyak diperoleh akan tetapi nafkah batin terabaikan. Profesi yang dijalani pun beragam dan biasanya berpindah-pindah tempat, baik sebagai ASN di berbagai dinas, TNI/Polri, maupun non ASN seperti karyawan swasta, ABK (Awak Burit Kapal), dan yang sejenisnya.

Ketiga, usia suami yang sudah lanjut. Hal ini tentunya mempengaruhi terpenuhinya nafkah lahir batin bagi sang istri ketika kekuatan fisik suami sudah mulai berkurang.

Keempat, tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor yang membuat istri tak lagi nyaman di rumah dan mencari perhatian laki-laki lain.

Kelima, kurangnya ketakwaan individu dan lemahnya pemahaman tentang syari'at Islam. Apalagi di alam kapitalisme sekuler saat ini seseorang bebas berperilaku selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Ajaran agama pun tak lagi diindahkan yang akhirnya sebuah kewajaran jika manusia lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu demi meraih kebahagiaan yang sebenarnya hanya bersifat materi dan sesaat.

Poliandri ASN bisa jadi menguak fenomena gunung es, dimana fakta yang muncul di permukaan mewakili banyak fakta serupa lainnya yang tak muncul di permukaan. Artinya, bisa jadi fenomena poliandri tak hanya merebak di kalangan ASN saja. Di antara sekian pemicunya terdapat pemicu utama yang bersifat sistemis, yaitu diterapkannya sistem Kapitalisme sekuler yang meniadakan peran agama dalam kehidupan. Kerusakan kehidupan sosial seperti maraknya pergaulan bebas, pornografi, pornoaksi, perzinaan dengan segala bentuknya menjadi lahan yang subur bagi praktek menyimpang poliandri dan membuat ketahanan keluarga semakin terancam. 

Padahal Islam telah jelas mengharamkannya melalui ayat berikut:
"...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (TQS. An-Nisaa: 24)

Belum lagi faktor himpitan ekonomi berdampak pada sulitnya menggapai kepuasan lahir batin dalam rumah tangga. Padahal tujuan dari pernikahan begitu mulia, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quranul karim:

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (TQS. Ar-Rum: 21).

Di sisi lain, kebolehan berpoligami bagi PNS pria dalam aturan yang berlaku diterapkan dengan syarat dan ketentuan yang ketat demi mempersulit para pelaku. Padahal poligami merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki segudang hikmah meski kaum hawa sulit untuk menerimanya.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (TQS. An-Nisaa: 3)

Sungguh, sistem kapitalisme sekuler yang berlaku hari ini telah terbukti tak mampu menjaga ketahanan keluarga dan kemuliaan perempuan. Sebaliknya, sistem Islam dalam naungan Khilafah justru memiliki keunggulan terkait hal tersebut. Islam menjaga ketahanan keluarga melalui beberapa mekanisme berikut ini:

Pertama, Islam menetapkan bahwa laki-laki adalah pemimpin (qawwam) bagi para wanita. Di tangannyalah kewajiban nafkah berada. 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…..” (TQS. An-Nisa: 34)
Kedua, Islam menetapkan bahwa istri adalah manajer bagi rumah tangganya (warabbatul bayt). Rasulullah SAW bersabda: 

“Seorang wanita adalah pengurus rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya.” (HR Muslim)
Makna dari manajer rumah tangga begitu luas, termasuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak di dalam rumah. Wajarlah jika dikatakan ibu adalah madrasatul ula (sekolah pertama) bagi anaknya. Betapa mulianya seorang perempuan hingga Allah Menjanjikan surga baginya:

“Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.” (HR. Ahmad)
Ketiga, sistem Islam dalam bingkai Khilafah menjamin ketahanan keluarga dengan memastikan bahwa para suami memiliki pekerjaan demi menafkahi anak istrinya. Ketikapun mereka tak mampu atau dalam keadaan uzur, maka nafkah akan tetap berjalan mengikuti jalur penafkahan yang telah Islam tetapkan. Jika betul-betul tidak ada yang bisa menafkahi, maka negara akan turun tangan memenuhi kebutuhan keluarga melalui kas negara di Baitul maal.
Keempat, Khilafah menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya seperti sandang, pangan, dan papan. Begitupun kebutuhan kolektif seperti kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Pembiayaan untuk hal ini tentunya diperoleh melalui pengelolaan potensi kekayaan alam yang baik dan pendapatan negara lainnya sesuai ketentuan Islam.

Kelima, Khilafah menindak tegas segala bentuk perilaku penyimpangan sosial termasuk praktek poliandri yang terkategori perzinaan. Telah jelas di dalam Al-Quran hukuman yang Allah Berikan bagi pelaku zina:

“Wahai sekalian manusia ! sesungguhnya Alloh Ta’ala telah mengutus Muhammad –shollallahu ‘alaihi wa sallam- dengan kebenaran. Telah menurunkan Al-Kitab (Al-Qur’an) kepadanya. Maka di dalam apa yang diturunkan kepadanya, ayat tentang hukum rajam. Kami membaca dan menjaganya. Rosulullah –shollallahu ‘alaihi wa sallam- telah melakukan hukum rajam dan kamipun melakukannya setelah beliau. Maka aku khawatir, jika manusia telah melewati zaman yang begitu panjang, akan ada yang mengatakan : “kami tidak mendapatkan ayat rajam di dalam Al-Qur’an.” Maka mereka sesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah Alloh turunkan . Maka hukum rajam merupakan perkara yang hak(benar adanya) dalam Al-Qur’an bagi seorang yang berzina apabila dia muhshon dari laki-laki ataupun wanita apabila telah tegak bukti (empat orang saksi), atau hamil, atau pengakuan.”  (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Keenam, Khilafah menghilangkan hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyakit dan penyimpangan sosial di masyarakat, seperti beredar luasnya tayangan pornoaksi dan pornografi melalui media cetak maupun media sosial, minuman keras dan tempat prostitusi terselubung, dan juga modus-modus serupa lainnya.

Demikianlah solusi sistemik yang diberikan Islam dalam bingkai Khilafah terhadap persoalan poliandri baik di kalangan ASN ataupun masyarakat luas. Solusi khas dan solutif. Terlebih lagi 3 pilar penerapan syariat Islam berjalan efektif di dalam sistem Khilafah, yaitu adanya ketakwaan individu, kontrol masyarakat dan penerapan hukum yang tegas oleh negara. 

Sudah saatnya suami, istri dan anak-anak berada dalam naungan sistem Khilafah yang menjamin ketahanan keluarga dan memuliakan perempuan. Wallaahu a'lam.


Oleh: Lely Herawati 
Praktisi Pendidikan dan Aktivis Muslimah Pecinta Islam

Posting Komentar

0 Komentar