TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Poliandri ASN, Fenomena Baru Rapuhnya Ketahanan Keluarga


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Tjahjo Kumolo mengatakan ada tren baru pada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yaitu poliandri. Pihaknya mengaku telah mendapatkan sejumlah laporan mengenai adanya kasus tersebut pada sejumlah ASN. 
"Sekarang yang menjadi tren baru adalah ASN wanita yang punya suami lebih dari satu. Ini fenomena baru, saya banyak memutuskan perkara ini," kata Tjahjo dikutip dari Antaranews, Jumat (28/8/2020). 

Padahal menurut aturan UU No 1 tahun 1974, ASN tidak boleh melakukan poligami maupun poliandri. Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, sementara poliandri adalah perempuan memiliki suami lebih dari satu. Selain itu, PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga merujuk pada undang-undang tersebut.
Jelaslah sudah, bagi ASN yang melakukan poliandri bisa dijatuhi sanksi sesuai hasil BAP-nya. Nantinya akan dilihat apa latar belakang, dampak dan sejauh mana peraturan perundangan yang dilanggar. 

Hukum Poliandri dalam Islam

Poliandri adalah pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu suami. Hukum poliandri adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah. Allah Swt berfirman:
"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (QS An-Nisaa` [4]: 24)

Ayat di atas yang berbunyi "wal muhshanaat min al-nisaa' illa maa malakat aymaanukum" menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut al-muhshanaat.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata dalam an-Nizham al-Ijtimai fi al-Islam (Beirut : Darul Ummah, 2003) hal. 119 : "Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan al-muhshanaat karena mereka menjaga [ahshana] farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah."

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafii yang menyatakan bahwa kata muhshanaat yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (al-haraa`ir), tetapi wanita yang bersuami (dzawaatul azwaaj) (Al-Umm, Juz V/134).
Imam Syafii menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan:

Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabaayaa (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya) (bi-anna dzawaat al-azwaaj min al-ahraar wa al-imaa` muharramaatun ala ghairi azwaajihinna hatta yufaariquhunna azwajuhunna bi-mautin aw furqati thalaaqin, aw faskhi nikahin illa as-sabaayaa) (Imam Syafii, Ahkamul Qur`an, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1985, Juz I/184).

Jelaslah bahwa wanita yang bersuami, haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil al-Qur`an atas haramnya poliandri.

Adapun dalil As-Sunah bahwa Nabi SAW telah bersabda :

"Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka [pernikahan yang sah] wanita itu adalah bagi [wali] yang pertama dari keduanya." (ayyumaa `mra`atin zawwajahaa waliyaani fa-hiya lil al-awwali minhumaa) (HR Ahmad, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi) (Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadits no. 2185; Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, Juz III/123).

Hadis di atas secara manthuq (tersurat) menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama (Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, Juz III/123).
Berdasarkan dalalatul iqtidha`1), hadis tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja.

Makna (dalalah) ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami sajamerupakan makna yang dituntut (iqtidha`) dari manthuq hadis, agar makna manthuq itu benar secara syara. Maka kami katakan bahwa dalalatul iqtidha` hadis di atas menunjukkan haramnya poliandri.

Butuh Revolusi Peradaban

Sungguh memprihatinkan sekaligus mengerikan. Fenomena poliandri di kalangan ASN ini mencerminkan buruknya sistem penyelenggara pernikahan (pihak-pihak yang bersangkutan dengan proses pernikahan misalnya penghulu, saksi dan wali).
Seharusnya sebelum terjadinya proses pernikahan, ada upaya meneliti profil calon mempelai baik calon suami ataupun calon istri melalui persyaratan administrasi yang ketat dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pun terjadi pernikahan secara siri seharusnya pihak keluarga, penghulu, perangkat desa/RT dan masyarakat setempat bertanggungjawab meneliti keabsahan status masing-masing calon pengantin. 

Tak dipungkiri selama ini ternyata banyak fakta kasus penipuan atau pemalsuan data masing-masing calon pengantin. Sehingga terjadi proses pernikahan yang sebenarnya tidak sah.

Fenomena poliandri juga menggambarkan betapa lemahnya ketahanan keluarga. Kondisi istri yang tidak puas dengan suami kemudian mencari kepuasan pada pria lain. Sedangkan banyak suami yang begitu lemah secara kepemimpinan sehingga tak bisa berbuat banyak terdapat apa-apa yang dilakukan istri. 

Misalnya suami tidak menyadari kelakuan istrinya sehari-hari yang menjalin hubungan dengan pria lain bahkan tidak mengendus perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Hal ini pastinya disebabkan hubungan yang tidak harmonis diantara keduanya. Sebab pasangan suami-istri yang sakinah, mawadah dan rahmah pastinya saling mengetahui aktivitas mereka sehari-hari.

Fenomena poliandri di kalangan ASN juga menambah daftar panjang kerusakan sosial produk peradaban sekular liberal. Banyaknya kemaksiatan seperti kasus perzinaan, penyimpangan seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual dan sebagainya karena jauhnya masyarakat dari tatanan syariat. Sehingga peradaban rusak ini tak layak dipertahankan. Negeri ini butuh revolusi peradaban melalui penerapan syariat dalam kehidupan yang memuliakan manusia. Itulah peradaban Islam yang wajib kita perjuangkan agar segera diterapkan. Wallahu a'lam bishshawwab.[]

Oleh: Iffah Komalasari, S.Pd 

Posting Komentar

0 Komentar