TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Polemik Kebijakan Pandemi, Pertanda Kapitalisme-demokrasi Tidak Solutif


Corona masih bertebaran di mana-mana. Kebijakan penanganan Pandemi Corona yang dikeluarkan oleh pemerintah negeri ini, menuai pro-kontra. Pemerintah tidak berani melakukan isolasi total bagi wilayah zona merah sebab alasan ekonomi. Di satu sisi, pemerintah tak sanggup menanggung beban hidup rakyat di wilayah zona merah  jika menerapkan kebijakan isolasi total. Sehingga penyebaran Corona sampai hari ini angkanya cenderung meningkat, bahkan tak sedikit tenaga medis yang gugur di tengah gejolak pandemi ini. Seiring meningkatnya jumlah positif Covid-19, pemerintah DKI Jakarta berencana menghapus kebijakan isolasi mandiri dan menerapkan kembali kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dikarenakan DKI Jakarta merupakan provinsi urutan kedua zona merah Covid-19 setelah Jatim.

Akurat.co 4/9/2020 melansir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melarang pasien Covid-19 di Ibu Kota melakukan isolasi mandiri di rumah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya masih menggodok regulasi larangan isolasi mandiri.

Terkait lokasi isolasi, Riza mengatakan Pemprov DKI sudah menyiapkan opsi, yakni di Gelanggang Olahraga (GOR). Menyusul, kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta sudah menipis. "Bisa di GOR atau tempat lain," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Target pertama Pemprov DKI adalah menyasar pasien corona di kawasan padat penduduk. Mereka harus segera direlokasi ke tempat isolasi milik pemerintah. Sebab, klaster permukiman menjadi salah satu penyumbang pasien corona terbanyak.
Pro kontra dari warga Ibu Kota pun muncul. Ada yang manut dengan ketentuan ini, tapi pemerintah DKI harus menjamin seluruh kebutuhannya serta anak-anak.

Tapi, seorang pemilik toko bahan pangan bernama Ayu menilai, sebaiknya pemerintah DKI tetap mengizinkan pasien memilih antara isolasi mandiri di rumah atau fasilitas milik pemerintah.

Ayu tak yakin pemerintah DKI bisa menjamin semua keperluan pasien. Kalaupun ada tunjangan, kebutuhan tiap orang berbeda-beda. "Banyak yang mesti diurus di rumah.”

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Mohamad Taufik, tak setuju dengan rencana Anies ini. Alasannya akan menambah beban fasilitas kesehatan. Sampai akhir Agustus 2020 saja, 70 persen tempat tidur isolasi dan ruang ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 Jakarta sudah terisi. Sementara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI menilai, rencana ini sudah tepat meski terlambat. Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad meminta pemerintah DKI tak menjadikan langkah tersebut sekadar wacana. (Dilansir dari TEMPO.CO 5/9/2020)

Kebijakan PSBB yang hendak diterapkan oleh Pemprov DKI pun menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, sebagaimana yang dilansir oleh media berikut ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan publik karena menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total akibat kasus Covid-19 di Jakarta terus melonjak.

Salah satu yang menyoroti ialah Ruhut Sitompul. Dia mengatakan penilaian buruk terhadap Anies semakin membludak. Dia kemudian menyindir pihak-pihak yang ingin Anies maju di Pilpres 2024.

"Makin sadis saja penilaian terhadap Anies Baswedan Gubernur DKI, masih ada yang menjagokan do’i Capres RI 2024 hahaha, Belanda masih jauh, ya sudah di tengah COVID-19 yang membuat AB serba salah mari laksanakan dengan disiplin Protokol Kesehatan," kata Ruhut yang dikutip AKURAT.CO, Senin (14/9/2020).

TEMPO.CO 12/9/2020 melansir, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan kebijakan Pemerintah DKI kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Ibu Kota, telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Gubernur DKI Anies Baswedan akan kembali menerapkan PSBB total mulai Senin, 14 September 2020.

"Apa yang diputuskan Anies Baswedan justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo," kata Taufik melalui keterangan resminya, Sabtu, 12 September 2020.

Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin, 7 September 2020, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci dari ekonomi Indonesia agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik. Artinya, kata dia, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.

Kesehatan harus dinomorsatukan. Karena itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk fokus pada penanganan pencegahan Covid-19 secara baik. "Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik."

Politikus Gerindra itu menilai aneh jika sejumlah menteri Jokowi mengkritik kebijakan yang sejalan dengan instruksi presiden. Menurut dia, sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan Covid-19.

Politik Demokrasi Tidak Solutif

Polemik kebijakan penanganan pandemi di antara pejabat pemerintahan, menunjukkan bahwa dalam sistem Kapitalisme-Demokrasi keuntungan materi lebih berharga daripada nyawa rakyat banyak. Pejabat yang kontra dengan kebijakan karantina/isolasi atau PSBB menilai, pertumbuhan ekonomi akan seret jika kebijakan tersebut diterapkan. Sementara itu, anggaran pemerintah pusat pun terbatas. Hal ini berbeda dengan sistem politik Islam.

Islam adalah agama yang paripurna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah kepemimpinan negara. Sistem kepemimpinan negara ini unik, berbeda dari sistem lain yang ada di dunia, baik itu kerajaan, republik maupun parlementer. Sistem yang disebut Imamah atau Khilafah, lahir dari hukum syara’, bukan lahir dari para pemikir di kalangan manusia. Dengan demikian kedudukannya lebih kuat karena yang menetapkannya adalah Sang Pencipta manusia.

Sistem kekhilafahan memiliki perbedaan diametral dengan sistem demokrasi yang diterapkan dunia saat ini.  Pemimpin dalam demokrasi hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan amanat rakyat. Dalam praktiknya, yang disebut “rakyat” tersebut hanyalah sebatas pada para pemilik modal dan kekuatan.  Tak heran jika kemudian pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator, yakni memberikan fasilitas bagi orang-orang bermodal untuk menguasai negara.

Sementara dalam Islam, pemimpin memiliki dua fungsi utama, sebagai raa’in dan junnah bagi umat. Kedua fungsi ini dijalankan oleh para Khalifah sampai 14 abad masa kegemilangan Islam. Pasang surut kekhilafahan secara sunnatullah memang terjadi, tapi kedua fungsi ini ketika dijalankan sesuai apa yang digariskan syara’, terbukti membawa kesejahteraan dan kejayaan umat Islam.

Makna raa‘in (penggembala/pemimpin) adalah “penjaga” dan “yang diberi amanah” atas bawahannya. Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk memberi nasehat kepada setiap orang yang dipimpinnya dan memberi peringatan untuk tidak berkhianat. Imam Suyuthi mengatakan lafaz raa‘in (pemimpin) adalah setiap orang yang mengurusi kepemimpinannya. Lebih lanjut ia mengatakan, “Setiap kamu adalah pemimpin”. Artinya, penjaga yang terpercaya dengan kebaikan tugas dan apa saja yang di bawah pengawasannya (serambinews.com, 07/07/2017).

Makna ungkapan kalimat “al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap imam yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Muslimin, dan mencegah antar manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya.”

Makna raa’in ini digambarkan dengan jelas oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan sampai-sampai memasak batu.  Atau ketika beliau di tengah malam membangunkan istrinya untuk menolong seorang perempuan yang hendak melahirkan .

Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorangpun yang berhak menerima zakat. (www.muslimahnews.com, 31/9/2020).

Adanya pandemi corona ini seharusnya menjadi momentum bagi kita melakukan perubahan. Menyadari bahwa selamanya Kapitalisme-Demokrasi tidak akan berpihak kepada rakyat banyak. Dengan demikian, saatnya kita kembali pada sistem Islam yang ditegakkan dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Wallahu a'lam bish shawab.

Oleh: Happy Ummu Syakeela

Posting Komentar

0 Komentar