TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

PJJ: Hak Pendidikan atau Resiko Kesehatan?

Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah nampaknya tak pernah solutif. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan ditengah masa pandemi Covid-19 masih menyisakan begitu banyak permasalahan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan evaluasi pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi Corona ini menunjukkan hasil yang variatif di setiap daerah. Ada yang berjalan efektif dan sebaliknya. Nadiem menjelaskan di beberapa daerah, khususnya terpencil dan tertinggal, kendala utama siswa dalam PJJ ini adalah akses internet. Namun secara nasional mayoritas siswa di Indonesia sudah bisa menikmati layanan internet.(tempo.co, 11/07/2020)

Berdasarkan data dari accurate.co.id, terdapat lebih dari 46.000 sekolah yang tidak melakukan PJJ. Mayoritas hal itu terjadi di daerah terpencil dan tertinggal. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) banyak mendapat respons negatif dari siswa dan orang tua murid. Pelaksanaan PJJ dianggap terlalu banyak masalah dan tak bisa menjangkau seluruh lapisan siswa.

Dari temuan KPAI, melalui survei terhadap 1.700 responden dari 34 provinsi, faktor fasilitas menjadi persoalan paling mencolok. "Hasilnya memang cukup mengejutkan, memang kuota yang paling tinggi, 43 persen. Yang tak punya alat mencapai 39 persen. Dan yang tak memiliki semuanya 16 persen," ujar Retno dalam diskusi secara daring, Jumat, 8 Agustus 2020. Retno meyakini angka di lapangan jauh lebih besar dari temuan KPAI. Pasalnya, survei dilakukan KPAI lewat formulir yang diisi secara daring dan disebarkan salah satunya lewat media sosial. Karena itu siswa yang benar-benar tanpa akses teknologi tak dapat menjangkau survei KPAI. (tempo.co, 08/08/2020)

Sistem pendidikan Indonesia mau tak mau menerapkan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi. Salah satu kebijakan yang diambil adalah membuka sekolah secara tatap muka dengan aman. Alasan pembukaan sekolah mengacu pada data pemerintah mengenai kasus Corona di masing-masing daerah. Semula hanya sekolah di zona hijau, kemudian di zona kuning yang boleh dibuka, kendati tak wajib.

Kebijakan tersebut memicu munculnya klaster baru di sejumlah sekolah. Hal ini jadi salah satu evaluasi dari Panitia Kerja (Panja) Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020). Panja ini bekerja sebulan selama Juni-Juli untuk mengevaluasi kebijakan Mendikbud dan Dikti, Nadiem Makarim selama pandemi. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyebut ada sekitar 53 guru positif COVID-19 saat pendidikan tatap muka dibuka di zona kuning.(tirto.id, 28/08/2020)

Kebijakan Nadiem Selama Pandemi Disorot
Selama pandemi Covid-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan berbagai kebijakan, namun kebijakan tersebut tak disertai dasar hukum dari undang-undang terkait pendidikan.

Pertama, kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kemendikbud disorot terkait survei pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dan guru. Namun jumlah responden yang disurvei kurang dari 1 persen, sehingga tak dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Kedua, Kurikulum selama pandemi COVID-19. Nadiem mengatakan, tak mungkin bisa mengubah keseluruhan. Kurikulum saat ini dibuat pada 2013, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk desain kurikulum baru perlu 3 tahun. Tapi, Nadiem mengatakan, dalam 2 bulan telah menyesuaikan kondisi, di antaranya ada pengurangan 40 persen dari kompetensi dasar. Itu pun, kurikulum darurat sebagai opsi.

Ketiga, Kemendikbud kini mengeluarkan kebijakan baru untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Antara lain dana BOS, yang boleh digunakan untuk kuota/pulsa kepada siswa, guru, mahasiswa hingga dosen sebesar Rp7,2 triliun.

Namun tak sampai disitu, permasalahan belum selesai. Masalah yang ditemui kembali adalah waktu adaptasi terhadap kebijakan PJJ ini sangat singkat. Hal ini membuat PJJ memberikan tugas berlipat ganda kepada siswa, sehingga siswa menjadi stres.

Nampak jelas bahwa kebijakan PJJ selama beberapa bulan ini tidak efektif dan bukti potret pendidikan yang paradoks. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang disandarkan pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Sayangnya, bagai pungguk merindukan bulan. Berharap pada pemerintah saat ini yang tidak mampu mewujudkan jaminan pendidikan, kesehatan, keselamatan maupun keamanan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Ketidakmampuan ini bermuara pada efek turunan dari kinerja pemerintah yang dikendalikan oleh sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, keuntungan materi merupakan tujuan utama atas setiap kebijakan dan tolak ukur perbuatannya yaitu asas manfaat. 

Kondisi seperti ini tentu tidak akan terjadi dalam sistem Islam yakni Khilafah. Dalam Islam, negara hadir untuk memberikan jaminan kebutuhan bagi rakyatnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Begitu pula dengan kebutuhan dasar publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan dengan dana yang bersumber dari Baitul Mal.

Tak hanya itu, jaminan agar terbentuk generasi yang berkualitas juga dipastikan akan tercapai. Hal ini diterapkan melalui kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian Islam (aqliyah dan nafsiyah) pada generasi. Mereka di didik dengan aqidah Islam sehingga menghasilkan seorang yang faqih fiddin hingga menjadi pejuang agama Allah serta menguasai saintek.

Semua jaminan tersebut akan diperoleh bagi setiap warga Negara Khilafah. Baik di wilayah yang menjadi pusat kota, maupun di daerah. Tentu negara akan mendukung seluruh sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, baik dalam kondisi pandemi ataupun normal, tujuan pendidikan dalam Islam tidak enyebar ke wilayah lain. Sehingga aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan aktivitas publik lainnya dapat berjalan dengan normal tanpa ditemukan berbagai klaster baru. Wallaahu a'lam bish-shawwab.[]

Oleh: Fitria Zakiyatul Fauziyah Ch

Posting Komentar

0 Komentar