TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

PilkadaTerselenggara, Demi kepentingan Siapa?



Pilkada, akan diprediksi terjadi bom atom atau ledakan jumlah kasus COVID-19 yang akan terjadi pada bulan Desember mendatang. Pilkada yang direncanakan digelar 9 Desember 2020 perlu ditunda ke tahun depan guna mencegah bom waktu lonjakan Covid-19. Kewajiban memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan belum bisa dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, Sabang hingga Merauke. Jika dipaksakan, pilkada bakal menjadi bom waktu yang melipatgandakan angka positif Covid-19.
(Beritasatu.com 14/09 )

Tapi anehnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan para peserta Pilkada Serentak 2020 menggelar acara seperti bazar, gerak jalan santai, dan sepeda santai di masa kampanye. Jumlah peserta acara tidak boleh lebih dari 100 orang.
Sebelumnya, KPU juga membolehkan konser musik digelar meski pandemi virus corona belum usai. Syaratnya, maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan. (cnnindonesia.com 17/9/2020)

Padahal apabila benar akan diadakan kegiatan kampanye, seperti konser musik, bazar, jalan sehat dan kegiatan kampanye lainnya dikhawatirkan menimbulkan kerumunan masa, sehingga berpotensi menambah kasus virus corona.

Sanksi dari pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan saat pilkada, justru akan menjadi ajang pemerasan kepada rakyat, jika terbukti rakyat tidak menjalankan protokol kesehatan. 

Jikalau benar negara melindungi nyawa rakyat bukankah lebih baik pilkada ditunda? Lalu pilkada ini dilakukan untuk kepentingan siapa? Padahal selama ini pilkada juga banyak menghabiskan anggaran.

Disisi lain kesadaran rakyat saat ini masih dinilai masih rendah dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Nyawa rakyat akan menjadi taruhan dan korban semakin banyak yang berjatuhan jika upaya terselenggaranya Pilkada tetap berlangsung. 

Pilkada untuk kepentingan siapa?

Pilkada hanyalah perebutan kekuasaan, padahal kondisi masih wabah, bisa dipastikan bukan keinginan dan bukan untuk kepentingan rakyat, karena dalam sistem demokrasi rakyat hanya dijadikan sebagai objek alat pemuas penguasa dan oligarki.

Kepentingan parpol maupun  kaum kapitalislah yang berperan paling menonjol, karena dari biaya pemilu yang relatif besar sehingga membutuhkan suntikan dana yang besar pula . Calon legislatif akan mudah  sekali terjadi kompromi antara kapitalis sehingga undang-undang atau hukum yang berlaku bukan kepentingan untuk rakyat akan tetapi untuk koorporat. 

Balas budi atas jasa pemenangan saat pemilu, dengan demikian demokrasi hanyalah topeng keegoisan pemerintah untuk memuluskan politik kepentingannya.

Yang lebih penting jangan karena kekuasaan itulah pemerintah abai dalam melayani rakyat , korban telah banyak berjatuhan akibat wabah .

Dari beberapa hal di atas yang menjadi pertimbangan agar Pilkada ditunda bahkan lebih baik ditiadakan pilkada karena dalam pandemi atau wabah.

Seharusnya pemerintah fokus atasi pandemi terlebih dahulu dan dipastikan benar-benar zero kasus covid-19. Jangan sampai penyesalan dibelakang karena lalai menjaga nyawa rakyat.

Oleh karena itu, perlunya sistem pemerintahan yang mengatur urusan umat dalam hal ini pemilihan umum untuk seorang pemimpin dengan solusi alternatif, apalagi dimasa pandemi.

Dalam Islam telah diatur solusi pemilihan umum dalam sistem pemerintahan Islam. Mencontoh dari para sahabat Rosul yang menggunakan metode bai'at untuk pengangkatan seorang pemimpin (Khalifah).

Pelaksanaan yang mudah , tidak dipersulit apalagi sampai mengorbankan nyawa rakyat , itu sangat tidak mungkin. Sungguh sangat disayangkan jika langkah dan solusi Islam dianggurkan. Selayaknya kita sebagai Muslim sejatinya harus terdepan dalam mencontoh dalam bentuk aplikasi nyata tertuang dalam negara khilafah hukum Islam terinstall dalam kehidupan. Wallahu'alam.[]

Oleh : Amah Muna
Sahabat Muslimah Kendal

Posting Komentar

0 Komentar