TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pilkada Tidak Lagi Ditunda, Demi Kepentingan Siapa?



Pemerintah telah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2020 terkait dengan legalitas penundaan Pilkada karena bencana non-alam yakni pandemi Covid-19. Perppu ini tidak memberikan kepastian pelaksanaannya di Desember 2020, tergantung apakah pandemi ini bisa tuntas dengan cepat.

Suara agar Pilkada ditunda kembali diserukan oleh berbagai pihak sebagai bentuk aspirasi rakyat. Seiring meningkatnya kasus Covid-19, pelaksanaan Pilkada dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru, terlebih sejumlah pejabat KPU pusat juga terkonfirmasi positif. Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menilai pelaksanaan Pilkada sebaiknya ditunda dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang kian memprihatinkan.

Ketua PBNU Said Aqil Siroj juga meminta KPU dan DPR menunda gelaran Pilkada 2020. Said Aqil menilai Pilkada dapat memunculkan potensi kerumunan massa meskipun protokol kesehatan Covid-19 dilakukan secara ketat. Dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/9) Ketua PBNU meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguhpun, dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. 

Bukan hanya PBNU, PP Muhammadiyah pun berharap Pilkada 2020 ditunda. Muhammadiyah meminta agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Senin (21/9) menyampaikan kepada media sebaiknya pemerintah mengkaji dengan saksama kemungkinan penundaan Pilkada sebagaimana disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat. Mu'ti mengatakan kerumunan massa tak terhindarkan dalam tahapan Pilkada yang telah dilalui. Selain itu, dia mengungkapkan, sejumlah bakal calon terinfeksi virus Covid-19. Muhammadiyah kemudian mewanti-wanti soal penularan Covid-19 terhadap masyarakat. Mu'ti berharap pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.

Presiden Joko Widodo memang pernah mengungkapkan keyakinannya bahwa pandemi Covid-19 akan selesai pada akhir tahun 2020. Jokowi bahkan sudah meminta jajaran untuk bersiap menghadapi booming pariwisata di tahun 2021. Persiapan itu diminta karena saat ini banyak orang yang tidak bisa berpergian dan mereka rindu akan keindahan pariwisata. Apakah dengan optimisme tersebut maka gelaran pilkada tidak lagi ditunda? 

Pada hari Selasa (22/9) Pemerintah menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Pilkada 2020 tetap jalan terus meski pandemi virus Corona (Covid-19) masih ada di Indonesia. Presiden Jokowi pun tetap memutuskan Pilkada 2020 digelar seperti jadwal yang telah ditentukan, yakni 9 Desember.

Ada beberapa alasan yang disampaikan Presiden Jokowi mengapa tetap memutuskan agar Pilkada 2020 jalan terus di tengah pandemi. Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam suatu agenda yang telah diatur dalam UU dan berbagai aturan perundang-undangan. 

Kedua, jika pilkada ditunda, misal, sampai selesai Covid-19, padahal bencana non-alam Covid-19 itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir. Di negara-negara yang serangan Covid-19 lebih besar, seperti Amerika, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara sudah berlangsung pemilu, tidak ditunda. 

Ketiga, pemerintah tidak ingin terjadinya kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) pada 270 daerah dalam waktu bersamaan karena ditundanya pilkada mengingat plt tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

Alasan keempat, Pilkada 2020 sebenarnya pernah dilakukan penundaan sekali hingga akhirnya diputuskan pada 9 Desember, dari yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September sehingga suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan itu dianggap sudah terjawab. 

Namun kekhawatiran publik jika Pilkada tetap digelar sangat beralasan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengonfirmasi ada 63 bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) positif tertular Covid-19. Sedangkan saat persiapan Pilkada di pelbagai daerah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 masih kurang. Karena itu tidak mengherankan adanya fenomena 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bakal pasangan calon peserta Pilkada saat pendaftaran, seperti pengerahan massa. Jumlah pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 itu merupakan sepertiga dari total bakal pasangan calon peserta pemilu yang mencapai 735 bakal pasangan calon.

Dengan kondisi di atas, lantas Pilkada untuk kepentingan siapa? Apakah Pilkada mendatang untuk kepentingan rakyat semata atau hanya untuk beberapa orang saja dan kelompok tertentu yang hanya ambisi dengan kekuasaan?

Jika Pilkada dilaksanakan untuk kepentingan rakyat kenapa tidak ditunda lagi dengan alasan  mengutamakan keselamatan rakyat saat pendemi? Keselamatan dan kesehatan warga negara menjadi terancam jika Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Bahkan kasus positif yang diumumkan pada hari yang sama dengan pengumuman Pilkada tidak lagi ditunda berjumlah 4.071 kasus yang menyebabkan total kumulatif kasus positif Corona di Indonesia haro itu berjumlah 252.923 kasus. Memang tidak ada yang bisa memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covod-19 berakhir tapi seharusnya pemerintah bisa memastikan usahanya untuk mengutamakan keselamatan rakyatnya bukan malah ikut-ikutan Amerika dan berbagai negara yang pemilunya sudah berlangsung sedangkan keselamatan rakyatnya diabaikan. 

Rakyat pun akan rela jika hak konstitusinya ditunda sebagaimana diwakili oleh ormas-ormas terbesar di Indonesia. Bahkan survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia menunjukan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadi responden meminta agar penyelengaraan Pilkada serentak 2020 ditunda. Dalam survei tersebut, sebanyak 72,4 persen responden menginginkan agar Pilkada serentak 2020 ditunda dulu dikarenakan tren kasus Covid-19 yang masih tinggi hingga saat ini.

Dengan tingginya keinginan agar Pilkada ditunda jika pemerintah tetap melaksanakannya tentu akan menambah jumlah golput. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai keputusan pemerintah yang tetap menggelar Pilkada serentak pada Desember 2020 dapat berimbas pada peningkatan jumlah pemilih golput. Sikap dari sosok seperti Azyumardi Azra yang memutuskan untuk golput di Pilkada serentak 2020 juga bisa menjadi gambaran akan meingkatnya angka golput. Maka tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu yang pada saat situasi normal saja hanya sekitar 70% sampai 80 persen diperkirakan akan semakin menurun lagi disaat pandemi sekarang ini. 

Jika Pilkada tetap dilaksanakan dengan alasan untuk menjamin hak konstitusional rakyat justru menimbulkan pertanyaan. Hak konstitusional rakyat justru tidak bisa dipenuhi dengan baik. Diduga kuat kualitas penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 akan buruk. Di tengah pandemi politik uang akan semakin menjadi-jadi karena kemiskinan yang meningkat di tengah warga pemilih

Modus politik uang dapat berupa pembagian uang, pembagian sembako, dan pembagian voucher. Dalam kondisi Covid-19, modus politik uang juga bisa saja dalam bentuk pemberian bantuan alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), maupun bantuan sosial (bansos). 

Hasil penelitian menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku mau menerima vote buying atau jual beli suara atau politik uang saat gelaran Pilkada. Dari 440 responden, sebanyak 60 persen responden mengaku bersedia jika hak suaranya dibeli peserta Pilkada dengan nominal tertentu. Data itu diolah Institute Riset Indonesia sebelum masa pandemi Covid-19, medio Januari-Maret 2020. Masing-masing satu daerah di Pulau Sumatera, di Jawa, dan di Pulau Kalimantan yang melaksanakan Pilkada 2020, nama daerah disamarkan. Jumlah responden 440 dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,47 persen.

Di sisi lain kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada rawan menyalahgunakan kewenangan.
Dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada, sekitar 80 persen  adalah calon dari petahana (incumbent) yang akan maju kembali. Ada analisa para petahana yang menggunakan Parpol sebagai kendaraan politiknya, menginginkan penundaan tidak melewati Desember 2020, agar bisa lebih leluasa melakukan politisasi  anggaran termasuk ASN dan para kepala desa (incumbency effect), untuk mereka bisa terpilih kembali. Kegiatan ini terindikasi telah dilakukan beberapa kepala daerah dengan memanfaatkan bantuan pemerintah, seolah-olah dari dana pribadinya seperti bantuan kemasyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Di tengah polemik Pilkada agar ditunda lagi atau tidak kita bisa melirik bagaimana simple, hemat dan fleksibelnya pemilihan kepala daerah dalam sistem pemerintahan Islam termasuk jika pemilihan kepala daerah itu dilakukan saat pandemi terjadi. Rakyat sudah menyerahkan kekuasaannya kepada Khalifah melalui Bai’at, maka hanya sang Khalifah yang berwenang mengangkat pembantunya. Termasuk mengangkat para kepala daerah. Maka di tengah pandemi seperti sekarang ini rakyat tidak perlu dipertaruhkan keselamatannya untuk memilih kepala daerah melainkan cukup Khalifah saja yang memilihnya. 

Dalam sistem khilafah (Wali/Amir dan Amil) dipilih oleh Khalifah dengan mendapatkan saran dan masukan dari Majelis Umat. Keunggulannya sistem pemilihan seperti ini adalah biaya yang sangat murah. Calon kepala daerah tidak perlu mengeluarkan dana besar baik dari kantong pribadi maupun dari para investor politik seperti saat ini. Menjadi bakal calon kepala daerah saja sudah harus keluar banyak dana. 
Aldi Taher misalnya, mengaku sudah mengeluarkan modal besar untuk rencana itu. Usahanya untuk bisa menjadi calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah gagal. Ia dianggap tidak bisa memenuhi syarat administrasi. Negara juga tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam sistem Khilafah. 

Masa jabatan seorang Wali tidak ada kurun waktu tertentu. Namun tidak boleh terlalu lama. Seorang Wali bisa diberhentikan oleh Khalifah kapan saja dan bisa diangkat lagi untuk daerah lainnya. Masa jabatan kepala daerah yang tidak diatur secara periodik tidak mengharuskan adanya pemilihan setiap empat tahun, lima tahun, dll. Jadi dalam keadaan apa pun termasuk saat pandemi kepala daerah bisa dipilih secara efektif dan efisien. 

Kepala daerah mempunyai wewenang di bidang pemerintahan dan mengawasi seluruh aktivitas lembaga administrasi negara di wilayahnya. Hal ini karena posisinya sebagai wakil dari Khalifah. Kepala daerah dalam sistem Khilafah tidak memerlukan adanya pelaksana tugas (plt) yang tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Kepala daerah dapat diberhentikan apabila Khalifah berpendapat untuk memberhentikannya dan menggantikannya dengan kepala daerah yang baru dengan kewenangan penuh mengambil kebijakan-kebijakan strategis di darahnya. 

Walhasil, pemilihan kepala daerah dalam sistem Khilafah jauh lebih simple, hemat, fleksibel, efektif dan efisien. Pemilihan kepala daerah dalam sistem pemerintahan Islam juga lebih berpihak pada keselamatan rakyat jika pemilihan kepala daerah itu dilakukan saat pandemi terjadi. Sangat berbeda dengan pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi yang sangat mahal, rawan kecurangan, kualitas proses pemilihan yang terus menurun, mengabaikan keselamatan rakyat di tengah pandemi dan hasilnya pun belum tentu yang terbaik.

Wallahua'lam.[]

Oleh: Tri Widodo
Dosen Online UNIOL 4.0 Diponorogo

Posting Komentar

0 Komentar