TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pilkada Bertaruh Nyawa, Benarkah demi Jelata?




Tunda Pilkada! Inilah bunyi desakan berbagai organisasi masyarakat, lembaga masyarakat sipil dan tokoh masyarakat agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 ditunda di tengah kecepatan mutasi Covid-19 yang tak terkendali. Selain ratusan pelanggaran protokol kesehatan selama pendaftaran pasangan calon, sejumlah pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik pusat dan daerah juga dilaporkan terinfeksi Covid-19.

Dua ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU telah meminta penundaan Pilkada. Bahkan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra melalui Twitter, Senin (21/9) akan memilih golput sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi korban meninggal akibat terinfeksi Covid-19.

Sejumlah epidemiolog pun bersuara. Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman memperingatkan bahwa Pilkada 2020 berpotensi menjadi bom waktu. Tersebab banyaknya pelanggaran protokol kesehatan selama pendaftaran Pilkada, serta aturan yang masih memiliki celah kegiatan kerumunan massa (kompas.com, Senin, 21/9).

Namun pemerintah bergeming. Diwartakan detik.com, Selasa (22/9), presiden tetap memutuskan Pilkada digelar 9 Desember mendatang dengan beberapa alasan. Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat, memilih dan dipilih. Kedua, tidak ada kepastian kapan Covid-19 berakhir. Ketiga, pemerintah tidak ingin kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) yang tidak berwenang mengambil kebijakan strategis. 

Pemerintah terkesan “keras kepala”. Tetap menggelar Pilkada dengan bertaruh nyawa rakyatnya. Lantas, benarkah Pilkada ditunaikan demi menjaga hak rakyat? 


Pilkada Bukan untuk Jelata

Desakan berbagai pihak agar Pilkada 2020 ditunda bukan tanpa dasar. Dilansir oleh Solopos, Selasa (22/9), terdata 19,8 juta OTG berpotensi ikut dalam kampanye (Indo Barometer), 60 calon kepala daerah terinfeksi Covid-19 (per14 September 2020), 243 kasus pelanggaran protokol kesehatan calon dan parpol, 30 kasus dari klaster Kantor KPU Pusat, 2 kasus dari klaster Kantor Bawaslu Pusat, 96 anggota panitia pengawas Pemilu positif Covid-19 (7 September 2020) dan 103 kasus dari klaster Bawaslu Boyolali (per 12 September 2020).

“Ngototnya” pemerintah melaksanakan Pilkada di tengah mengganasnya virus Covid-19 dan banyaknya desakan penundaan oleh berbagai elemen rakyat, kian menunjukkan wajah sejati pengelolaan negeri ini. Sejak awal pandemi, kiblat penguasa menyelesaikan berbagai persoalan adalah untung rugi. Bukan keselamatan jiwa rakyat. 

Rekomendasi ahli medis dan epidemiolog nyaris tak didengar. Tertutup riuhnya tuntutan para kapital dan konglomerat demi berputarnya roda ekonomi. Jadilah era normal baru setengah hati. Hasilnya, angka positif Covid-19 melonjak tiap hari. Innaa lillaahi. 

Akankah tragedi ini lebih memilukan dengan terselenggaranya Pilkada serentak? Berikut ini potensi dampak buruk yang akan terjadi jika Pilkada nekat digelar. 

Pertama, kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat terancam. Baru memasuki tahap awal saja, korban mulai berjatuhan. Klaster Covid-19 bermunculan. Apalagi jika proses Pilkada diteruskan. 

Kedua, angka golput meningkat. Hal ini jelas akan menurunkan kualitas Pilkada hingga berdampak pada rendahnya legitimasi politik kepemimpinan daerah hasil Pilkada. Jika golput diprediksi merajai, lantas hak konstitusional rakyat mana yang hendak terjadi? 

Ketiga, ongkos negara untuk Pilkada bisa dua kali lipat. Selain untuk mengongkosi Pilkada, negara harus mengeluarkan biaya lagi untuk kesehatan masyarakat. APBN negara akan berdarah-darah. 

Keempat, transaksi jual beli suara menguat. Politik transaksional bakal menguat lantaran kebutuhan ekonomi meningkat dan pragmatisme kandidat. Dengan ruang gerak terbatas akibat penerapan protokol kesehatan, pendekatan pragmatis memungkinkan dengan jual beli suara. 

Kelima, menurunkan trust (kepercayaan) rakyat terhadap penguasa. Sikap pemerintah yang seolah mengabaikan suara akar rumput menyebabkan rakyat tak lagi menaruh kepercayaan dan harapan. Terlebih jika kekhawatiran berbagai pihak menjadi kenyataan. 

Realitasnya, Pilkada selama ini tak luput dari eksistensi bandar politik alias pebisnis democrazy. Biasanya mereka menjadi penyandang dana untuk para kontestan dengan janji kompensasi proyek-proyek seperti infrastruktur, konsesi tambang dan segala sumber daya potensial yang bisa dikeruk dari daerah setempat. Tak hanya ini. Bisnis democrazy juga dilengkapi dengan layanan purna jual dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi, dst.

Jadi, Pilkada demi menunaikan hak konstitusional rakyat hanyalah “politik abang-abang lambe” untuk meningkatkan jumlah partisipasi rakyat. Agar sang kandidat mendapatkan legitimasi politik demi meraih kursi kuasa yang didamba. Faktanya, setelah mereka bertahta, rakyat ditinggalkan di belakangnya. Tetap menjadi kaum jelata. Tak mendapatkan apa-apa. Hidupnya begitu-begitu saja. Inilah realitas penerapan demokrasi yang kini bermetaforfosis menjadi oligarki korporatokrasi.


Utamakan Nyawa daripada Pilkada

Meroketnya angka positif Covid-19 di Indonesia lebih dari 250 ribu orang (pikiranrakyat.com, Selasa, 22/9), seharusnya membuka mata dan hati penguasa, agar lebih bersungguh-sungguh menjalankan fungsinya. Negara harus hadir mengelola berbagai urusan. Pun menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang melingkupi maupun sebagai efek pandemi. 

Terlebih proses Pilkada yang melibatkan banyak manusia. Meskipun kewajiban mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 telah diatur dalam Peraturan KPU, namun dalam praktiknya terjadi banyak pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pun, sejumlah aturan yang ditetapkan belum disertai penegakan sanksi hukum yang tegas sehingga membuka peluang penyebaran virus Covid-19 secara masif.  

Tak hanya berhitung keberlangsungan kekuasaan. Penguasa mesti memprioritaskan keberlangsungan kehidupan. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang bersifat eksistensial. Dampaknya tak hanya menghancurkan ekonomi. Namun juga mengancam keberlangsungan hidup manusia. Hal ini tentu membutuhkan pendekatan spesifik.

DPR, pemerintah dan penyelenggara Pilkada jangan semata-mata menggunakan politik kekuasaan. Namun menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan jiwa warganegara. Dan penundaan Pilkada adalah salah satu jalan agar keadaan tidak kian parah. 

Dalam Islam, seorang imam (pemimpin, penguasa) adalah raa’in (pengurus rakyat) yang bertugas mengelola urusan rakyat dan memenuhi kebutuhan mendasarnya. Pun, ia adalah junnah (perisai), tempat berlindung rakyat dari serangan musuh dan keadaan buruk lainnya. 

Di masa pandemi ini, menjadi keniscayaan bagi penguasa menjaga keselamatan jiwa tiap warga. Jika rakyat terjaga jiwanya, akan berkesempatan memperbaiki kondisi ekonomi dan melangsungkan suksesi kepemimpinan. Namun jika nyawa rakyat “dipertaruhkan”, untuk siapa perbaikan ekonomi dan jalannya suksesi kekuasaan dilakukan?

Merujuk pada Islam sebagai ajaran yang dianut mayoritas penduduk negeri ini, penjagaan terhadap nyawa sangat diperhatikan. Jangan sampai karena abainya penguasa, banyak rakyat yang mati sia-sia. Padahal satu nyawa begitu berharga. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455 dan dishahihkan al Albani).

Berharap pada penguasa kapitalis sekuler sebagai pengelola urusan dan pelindung rakyat memang bak jauh panggang jauh dari api. Maka menjadi tugas segenap umat Islam untuk melahirkan pemimpin sekaligus sistem kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Yang menjalankan kekuasaan demi menerapkan hukum Allah Swt mengatur urusan hidup manusia.[]

Oleh: Puspita Satyawati
(Analis Politik dan Media, Dosen Online Uniol 4.0 Diponorogo)

Posting Komentar

0 Komentar