TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pilkada ala Demokrasi



Dokter Tirta Mandira Hudhi mengejutkan publik dengan mengumumkan siap menjadi presiden selanjutnya. Tirta punya penjelasan di balik pengumuman siap nyapres secara tiba-tiba ini. Hal ini disampaikan dr Tirta di akun media sosialnya seperti Instagram. Tirta mengusung tema 'Tirta untuk 2024'. (Detik.com, 20/9/2020)

Siapa saja yang membaca postingan tersebut pastinya penasaran. Apalagi dokter Tirta juga dikenal sebagai infulencer. Hal ini bisa saja dia  memanfaatkan untuk meraih  kekuasaan juga  jabatan dinegeri ini. Bukankah hal tersebut tidaklah  mustahil  dalam  kancah pentas demokrasi, siapa saja ambil bagian tanpa memandang asal usul, bibit dan bobot, sebab pilihan bukan berdasarkan kualitas seseorang.

Ternyata unggahan Tirta ini hanyalah menyindir pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap membolehkan konser di tengah pandemi Corona yang belum juga melandai. Sebab setelah dikonfirmasi, Tirta menjelaskan lebih jauh soal posting-annya. Dia mengakui tengah melempar satire dalam posting-annya

Biar saya bisa buat konser selama kampanye nanti kan max 100 orang. Semua WNI boleh benarasi! Ga Cuma orang terkenal, punya status. Semua pynya hak bersuara sama. Ini demokrasi, kata Tirta.  

Bagaimana tidak kasus covid-19 melaju makin naik namun sepertinya  pilkada serentak tidak bisa dihentikan.  Semetara aturan mainnya masih diatur ulang karena aturan UU Pilkada banyak yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan.  Dimana pasal-pasalnya, pengaturan, sanksi, dan larangannya belum jelas.

Seperti adanya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, belum diketahui siapa yang akan menindak. Kemudian sanksinya dalam bentuk apa, apakah cukup dengan teguran. Hal ini jelasnya makin membuat kebingungan semua pihak. Padahal pemerintah tetap menginginkan pilkada tetap dilanjutkan. 

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengatur kerumunan massa pada saat kampanye dengan pergelaran konser musik. Hal ini diyakini bakal menimbulkan kerumunan massa yang lebih besar, pastinya tidak cukup hanya seratus orang. Ini  dikhawatirkan akan membuka klaster baru penyebaran virus corona.

Padahal pilkada tahun ini akan diselenggarakan di  270 wilayah. Dengan asumsi masing-masing diikuti oleh dua pasangan calon dan masing-masing calon menggelar satu kali konser, artinya ada 540 konser yang akan digelar sepanjang  71 hari sejak 26 September hinggan 5 Desember.

Dikutip dari CNNIndonesia (13/9) Pengamat politik dari Indobarometer M Qodari memprediksi terjadi big spreader alias ledakan besar kasus covid-19 dalam dua sisa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Jika positivity rate Indonesia 19 persen, maka potensi orang tanpa gejala yang menjadi agen penularan dalam masa kampanye 71 hari ada 19.000.800 orang, hampir 20 juta," imbuhnya. 

Angka tersebut belum  lagi masuk pada tahan pencoblosan pemilu nanti. Maka  rasanya tidak etis dan juga tidak manusiawi jika  Pilkada 2020  tetap dipaksakan.  Kita jangan lupa pegalaman buruk pada pemilu 2019 lalu, berdasarkan data KPU RI jumlah petugas yang meninggal  saat itu mencapai 894 petugas dan sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit. Lalu untuk pilkada 2020 ini akan berapa banyak lagi korban yang akan berjatuhan?


Tampaklah dari sini  bahwa Demokrasi mengabaikan  pertimbangan kesehatan.  Pemerintah  bersikukuh agar Pilkada tetap berlangsung tanpa jaminan  keselamatan rakyat. Hal ini menegaskan  bahwa Pilkada yang yang terselenggara dalam sistem demokrasi, menunjukkan kebobrokan.

Sebab dalam sistem politik demokrasi, politik bukanlah bagaimana cara mengurusi berbagai urusan dan kepentingan rakyat. Tetapi justru sebaliknya, politik adalah ladang bisnis untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Bagaimana pun caranya, walaupun nyawa rakyat menjadi taruhan.

Selain itu dalam demokrasi, yang memiliki hak membuat hukum atau undang-undang adalah anggota dewan perwakilan rakyat. Mereka bisa membuat aturan sekalipun aturan tersebut akan menyengsarakan rakyat yang sudah memilih mereka. 

Hukum dalam demokrasi  bersandarkan nafsu belaka, bukan sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan Allah. Padahal Allah SWT yang berwenang sebagai Al-Hakim. Sejatinya, setiap muslim mentaati hukum Allah SWT, bukan hukum yang bersumber nafsu manusia. Jadi wajar, urusan nyawa rakyat bukan menjadi hal yang perlu mereka pertimbangkan.

Demokrasi sangat bertolak belakang dengan Islam. Politik dalam Islam  adalah mengatur, memelihara urusan umat, baik yang  ada di dalam atau luar negeri dengan aturan-aturan Islam (riayah asy-syuun al-ummah dakhiliyyan wa kharijiyan bi al-ahkam al-Islamiyyah) [Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur

Dari pengertian politik tersebut, tidaklah heran  jika ada ulama yang  menekankan bahawa politik dan agama adalah ibarat dua saudara kembar [Imam al-Ghazali, Al-Iqtishad fî al-Itiqad, hlm. 199]. Dikatakan juga, Jika kekuasaan (as-sulthan) terpisah dari agama atau jika agama terpisah dari kekuasaan, nescaya keadaan manusia akan rusak [Lihat: Ibn Taimiyah, Majmu al-Fatawa, 28/394].

Rasulullah saw bersabda: Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak, dan dia akan diminta pertanggungjawaban ke atas rakyatnya. [HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Hibban]

Jadi jelaslah bahwa diabaikankannya nyawa agar Pilkada serentak  tetap lanjut,  jelas bertentangan dengan syariat.   Dari al-Barra bin Azib radhiyallauanhu, Nabi shallallahu aalihi wa sallam bersabda, 
Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmn tanpa hak. (HR. Nasai 3987. Turmudzi 1445, dan dihahihkan al-Albani)
Nauzubillahi min zalik.

Oleh: Zenia Rumaisya
(Institut kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar