TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Perlu Orang Berpikir Benar, Hindari Orang yang Berpikir Keliru

Beberapa waktu lalu ada acara seminar yang bertajuk: "Mewaspadai Kebangkitan Ideologi Khilafah Ditengah Pandemi". Kegiatan seperti inilah yang berpotensi membuka peluang memecah belah anak bangsa. Khilafah bukan ideologi. Khilafah adalah sistem pemerintahan sebagaimana sistem pemerintahan monarki, demokrasi, oligarki, aristokrasi dan okhlokrasi. Kitab-kitab fikih Islam membahas bab khilafah itu secara khusus. Jadi khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang boleh dipelajari, dan boleh didakwahkan. 

Menyatakan khilafah sebagai ajaran sesat, apalagi ajaran setan adalah salah satu bentuk penistaan agama yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 a KUHP. 

Forum apa pun yang membicarakan hukum kekhalifahan harusnya mau bersikap adil, undanglah MUI dan juga alim ulama lainnya yang memahami kedudukan hukum tentang khilafah sebagai ajaran Islam. Jika khilafah adalah ajaran Islam, dan Anda mengatakan bahwa khilafah bertentangan dengan Pancasila, lalu beranikah anda menyatakan bahwa Islam bertentangan dengan Pancasila?

Soal khilafah ajaran Islam itu belum dianggap sesuai dengan kemauan bangsa Indonesia itu tidak lantas menjadikan khilafah itu sebagai sesuatu yang buruk dan bertentangan dengan Pancasila dan harus diburu serta dinyatakan sebagai ajaran terlarang. Ini pemikiran yang absurd. Khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila karena memang tidak bisa dibandingkan secara berhadap-hadapan dan bukan perbandingan yang bersifat apple to apple. Berpikirlah yang jernih dalam hal ini.

Anda mungkin akan mengatakan soal khilafah sebagai ajaran Islam karena tidak ada dalam Al Quran sehingga tidak boleh ditegakkan, didakwahkan bahkan dipelajari. Pertanyaan saya, apakah semua ajaran Islam itu mesti harus secara detail disebut dan ada di Quran? Apakah sumber hukum Islam itu hanya Al Quran? Bukan! Ada hadist, ada hasil Ijtihad para ulama yang lebih detail tertuang di dalam kitab-kitab madzab dalam bentuk fikih. Itu juga sumber hukum yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Hukumnya bagaimana, kita bisa temukan di kitab-kitab tersebut. 

Analog dengan pemikiran serupa, jika ada yang bersikukuh atas bahwa ajaran itu mesti ada di kitab Quran dan sumber hukum lainnya, maka coba kita lihat demokrasi itu ada di kitab mana? Adakah sistem pemerintahan demokrasi disebut dalam Al Quran? Adakah dalam kitab-kitab fikih 4 madzab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i? Atau kitab-kitab hasil ijtihad para alim ulama? Tunjukkan kepada saya! Saya bisa pastikan yang akan anda temukan adalah kitabnya Aristoteles, John Lock dan Montesque. Mereka ini siapa? Nabi-kah? Ulama-kah? Mujtahid-kah? Lalu, mengapa Anda mati-matian membela agar demokrasi Barat itu dijalankan di negeri yang nota bene mayoritas penduduknya muslim (87.19%)? Sadarkah kita bahwa sebenarnya kita sudah dijajah sistem luar berupa demokrasi Barat itu yang sebenarnya sudah ditentang para founding fathers ketika bicara tentang dasar negara? 

Kita berharap negara ini tidak kekurangan orang yang mampu berpikir jernih dan benar tapi terlalu berlebih orang yang berpikir dengan "kedunguan". Hal ini disebabkan bernegara tidak cukup dengan ideologi indoktrinasi, tapi bernegara itu butuh berpikir dan bertindak berdasarkan pertimbangan akal sehat. Bagaimana, Anda masih mau mempertentang-kan Khilafah dan Pancasila? Atau malah mau tetap menghadap-hadapkan antara Agama Islam dengan Pancasila? Itu langkah mundur! Tabik..!!! []

Oleh: Prof. Dr. Suteki S. H. M. Hum, Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar