TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Penting Gak Penting Pilkada di Masa Wabah



Di tengah meningkatnya pandemi Covid 19 di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menjadwalkan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai, pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan kebijakan menunda pelaksanaan pilkada apabila kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan, apalagi wilayah yang termasuk zona merah. Republika (12/9).

Kasus baru dan angka kematian COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan setiap harinya. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19,  Jumat (11/09) jumlah kasus postif COVID-19 sudah nyaris menyentuh 211 ribu kasus. Infeksi harian tercatat ada 3.737 kasus. Selain itu, tercatat sedikitnya 8.544 kasus meninggal dunia atau 4,05 persen dari total kasus yang ada. Presentase tersebut melebihi rata-rata kasus kematian di dunia, yakni 3,24 persen. Lebih 150 ribu pasien sejauh ini telah dinyatakan sembuh.

Wabah corona telah membuka fakta rendahnya tingkat kepedulian negara dalam melindungi  rakyatnya. Mereka lebih mementingkan Pilkada daripada menyelamatkan rakyatnya yang terinfeksi Corona.. Jika Pilkada tetap dilaksanakan ancaman risiko kematianpun  akan mengintai keselamatan petugas pilkada dan pemilih dari penularan Covid-19. Kemungkinan kerumunan massa juga akan terjadi.

Berbagai persoalan akan muncul jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan. Karena kurva jumlah kasus corona tak kunjung menurun hingga saat ini, bahkan wilayah yang dinyatakan zona merah juga semakin bertambah. 

Ketika penyebaran virus Corona terus meluas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sibuk menyelesaikan aturan pendukung terkait pelaksanaan tahapan pemilihan lanjutan. Diantaranya menyusun PKPU pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. 

Seperti diberitakan Kompas (11/06) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta penambahan anggaran untuk Pilkada serentak 2020 sebesar Rp 4,7 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu bukan jumlah yang sedikit, mengingat beban utang negeri yang terus meningkat, apakah tidak sebaiknya digunakan untuk membantu rakyatnya yang  terkena dampak covid 19?

Seharusnya pemerintah menyadari bahwa Pilkada bukan isu yang menjadi perhatian masyarakat disaat pandemi ini. Jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan sangat berat dan sulit. Dikarenakan covid 19 terus meluas dan kepercayaan publik terhadap partai politik juga sangat rendah. Disebabkan praktik korupsi di dalam partai politik kian menjadi. Semua itu berawal dari Pilkada maupun Pilpres. Bahkan belakangan ini Rekomendasi Megawati sebagai ketua partai penguasa PDIP ditolak  saat mencalonkan  Pilwalkot  di kota Cilegon dan Sumatera barat. 

Sistem Demokrasi Kapitalis telah menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Mekanisme transaksi politik yang terjadi antar berbagai kekuatan. Bermakna Penguasa mendapatkan modal besar dari pengusaha untuk berkuasa. Setelah penguasa yang didukung pengusaha sukses menjadi penguasa, maka para cukong mendapatkan konsesi, berupa berbagai proyek dari penguasa. 

Menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 92 persen  calon kepala daerah  dibiayai oleh cukong hingga melahirkan korupsi kebijakan yang lebih berbahaya daripada korupsi uang. (Republika.co.id 9/11/2020)

Jika Pilkada 2020 tetap diselenggarakan justru mengekalkan sistem kriminal yang menghasilkan legitimasi perampokan kekayaan negara dan penyengsaraan nasib rakyat. Maka Pilkada harus ditunda bahkan tidak perlu dilaksanakan dengan alasan:

Pertama, Sudah jadi rahasia umum, jika perhelatan pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selalu menuai polemik dan kontroversi, rakyat memilih kepala daerah bukan karena kecerdasannya, tapi siapa yang paling banyak memberi iming-iming kepada mereka. Wakil rakyat dalam demokrasi rentan dengan konflik kepentingan. 

Kedua, Jika tetap dilaksanakan dengan situasi penyebaran covid 19 yang terus melaju, maka berpotensi terlanggarnya hak-hak asasi manusia. Ada yakni hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman. Bahkan ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan ada 96 orang petugas pengawas pemilu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19. Mereka dinyatakan positif usai menjalani tugas yang berkaitan dengan tahapan Pilkada Serentak 2020. (CNN Indonesia, 07/09). 

Mampukah Demokrasi membawa pada perubahan pada Pilkada mendatang? Jelas tidak! karena sistem demokrasi, Standar benar dan salah dikembalikan pada pandangan manusia. Suara mayoritas menjadi pemenang dalam penetapan undang-undang. 

Negeri ini membutuhkan reparasi total. Bukan saja perangkatnya, tapi juga sistemnya. Maka dari itu, perubahan hakiki hanya bisa diraih manakala Islam dijadikan konsep dalam bernegara. yaitu penerapan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. 


Oleh : Riana Magasing
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar