TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pasien Covid-19 Melonjak, Negara Lamban Bertindak

Pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Tak terasa enam bulan telah berlalu sejak kasus pertama virus ini terkonfirmasi di Indonesia pada awal bulan Maret lalu. Selama enam bulan ini, sebanyak 196.989 orang terkonfirmasi positif Corona. Serta sebanyak 8.130 jiwa meninggal akibat virus yang berasal dari Cina ini.


Beberapa negara di belahan dunia lain berhasil menekan angka penularan wabah virus Corona ini. Tetapi sayangnya, Indonesia tidak melihatkan tanda-tanda penularan virus ini menurun. Sebaliknya, pasien Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari semakin bertambah dan melonjak tinggi.

Penambahan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia dalam dua pekan terakhir telah menembus angka 3.000 per hari. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 3.444 kasus baru ditemukan pada Minggu (6/9). Angka ini meningkat dari sehari sebelumnya, dimana ditemukan 3.128 kasus baru Corona, Sabtu (5/9). Dan dua hari sebelumnya, 3.269 kasus baru pada Jumat (4/9). (cnnindonesia.com, 07/09/2020)

Melonjaknya angka pasien Covid-19 tentu disebabkan oleh banyak faktor. Dua faktor utamanya adalah akibat tidak diberlakukannya lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan layanan kesehatan yang ada di Indonesia.

Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina mengingatkan pemerintah bahwa kasus corona bisa tidak terkendali jika tak ada perubahan pada upaya mitigasi wabah. Ia menjelaskan kondisi ini disebut surge capacity, dimana jumlah kasus melampaui batas kapasitas kemampuan layanan kesehatan yang dimiliki pemerintah. Untuk mencegah surge capacity, kasus yang perlu dirawat tidak boleh lebih dari 20 persen batas kapasitas layanan kesehatan.

"Kalau pengendalian kita tetap seperti ini, sangat besar kemungkinan kita bisa surge capacity. Karena apa? Enam bulan ini kita seperti tidak melakukan apa-apa". (cnnindonesia.com, 07/09/2020)

Adapun juru bicara Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Erlina Burhan, mengatakan, bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang diterapkan banyak daerah terbukti tak mempan menekan angka positif Covid-19. Justru yang terjadi, katanya, pelonggaran tersebut membuat masyarakat menjadi tidak disiplin terhadap protokol kesehatan. (bbcindonesia.com, 07/09/2020)

Bukti Kegagalan Kapitalisme

Melonjaknya pasien Covid-19 merupakan bukti kegagalan negara kapitalisme dalam menangani permasalahan wabah. Lambannya negara dalam menentukan kebijakan mencerminkan ketidaktegasan negara dalam mengambil keputusan. Padahal saat ini, rakyat tengah berada dalam kondisi yang berbahaya dan memerlukan bantuan dari negara. Tapi apa boleh buat, lambannya pemerintah hari ini sejatinya tidak terlepas dari cengkraman sistem kapitalis. Sistem yang kini dijadikan landasan bernegara oleh Indonesia.

Sistem kapitalis yang berasaskan materi dan manfaat inilah yang menjadikan negara tarik ulur dalam menetapkan sebuah kebijakan. Sebab dalam sistem ini, manfaat para kapital, atau pemilik modal, adalah tolok ukur negara dalam memutuskan dan mengambil kebijakan. Apabila kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik modal, maka kebijakan tersebut tidak akan diambil dan diterapkan.

Hal ini dapat dilihat dari kebijakan PSBB yang berkali-kali dilonggarkan oleh pemerintah. Pelonggaran PSBB diputuskan oleh negara lantaran pengusaha-pengusaha di Indonesia menentang adanya PSBB. Para pengusaha menyadari bahwa adanya PSBB mempengaruhi pemasukan kantong mereka. Sehingga mereka mendesak negara untuk melonggarkan PSBB.

Pada bulan Mei lalu, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Tallatov, memperkirakan salah satu pertimbangan pemerintah merencanakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah dunia usaha. Terlebih, kata dia, dunia usaha diperkirakan hanya tahan 4-5 bulan saja pada kondisi saat ini.

Dengan situasi tersebut, Abra mengatakan muncul dorongan dari dunia usaha, misalnya Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia agar pemerintah melonggarkan bahkan membuka PSBB. Apalagi, dorongan itu dibarengi dengan prediksi akan adanya lonjakan pengangguran apabila pembatasan tidak segera dilonggarkan.

"Pengangguran lonjakannya bisa sangat besar serta punya risiko kepada stabilitas sosial dan politik. Itu yang mungkin jadi pertimbangan pemerintah kenapa suara-suara itu menjadi rasionalisasi pemerintah untuk melakukan pelonggaran," ujar Abra dalam konferensi video, Senin, 18 Mei 2020. (tempo.co, 18/05/2020)

Benar saja. Tak butuh waktu lama, PSBB yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintah dalam hitungan mingguan dicabut dan diberi kelonggaran. Desakan dari pengusaha sangat mempengaruhi negara dalam memutuskan setiap kebijakan yang ada. Tak heran, karena hari ini kita tengah hidup dalam sistem kapitalis yang mementingkan materi semata. Tidak peduli apakah dengan kebijakan yang ditetapkan tersebut akan menyengsarakan rakyat ataupun tidak. Sebab di dalam kamus sistem kapitalis hanya ada materi, materi, dan materi.

Sekali lagi, kebijakan yang hari ini ditetapkan oleh negara adalah kebijakan bagi para pemegang duit saja. Kesengsaran yang dialami oleh rakyat akibat kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak pernah dilirik sedikit pun. Negara terbukti gagal melakukan tugasnya sebagai pelayan rakyat yang berkewajiban melindungi dan memberi keamanan bagi rakyat.

Islam Solusi Tuntas

Hal ini tentu berbeda dengan pemerintah di dalam Daulah Islam. Khalifah dan seluruh jajaran pemerintahannya menyadari dan memahami betul tugas mereka sebagai pelayan umat. Pemerintah akan melayani seluruh kebutuhan umat karena menyadari kedudukannya. Mereka akan senantiasa memperhatikan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat. Seperti halnya kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara. Negara akan berusaha bagaimana seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi dengan baik, tanpa kurang atau terlewat sedikit pun.

Adapun dalam sisi pengambilan kebijakan, Daulah Islam sangat cermat dan mempertimbangkan dengan matang kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Karena di dalam Islam hilangnya nyawa seorang muslim lebih besar perkaranya daripada hancurnya dunia. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam hadis riwayat An-Nasa’i, yang artinya:

“Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim.”

Sudah menjadi kewajiban bagi Daulah Islam untuk melindungi nyawa rakyatnya. Islam dengan kesempurnaan aturannya mampu mengatasi berbagai problematika kehidupan. Ketika dihadapkan dengan permasalahan pandemi, maka prioritas Daulah adalah menyelamatkan nyawa umat. Bukan berarti aspek lain diabaikan. Akan tetapi Daulah akan berusaha untuk menyelamatkan umat terlebih dahulu. Untuk apa menyelamatkan aspek-aspek lain bila nyawa umat melayang tiada habis. 

Di sinilah peran penting Daulah Islam dalam menyelamatkan nyawa umat. Dengan menyelamatkan nyawa umat pulalah sejatinya Daulah sedang berusaha menyelamatkan aspek-aspek penting lainnya. Dalam hal ini adalah ekonomi. Untuk apa menyelamatkan laju perekonomian bila pada akhirnya orang-orang yang menjalankannya terbunuh satu per satu. Maka inilah keputusan bijak Daulah yang mampu melindungi umat, sekaligus secara tidak langsung berusaha menyelamatkan perekonomiannya.

Kemudian terkait dengan salah satu cara Daulah menyelesaikan permasalahan wabah adalah dengan menerapkan karantina wilayah. Hal ini dapat dilihat dari kisah wabah tha’un pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang terjadi di wilayah Syam. Khalifah Umar yang kala itu sedang melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam membatalkan perjalanannya tersebut ketika mendengar sedang ada wabah di sana. Keputusan tegas dan cepat yang diambil oleh Khalifah Umar merupakan cerminan sikap yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah saw. Dari kitab Sahih Muslim, Rasulullah saw. bersabda: 

“Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Karantina wilayah, atau lockdown, diterapkan demi menyelamatkan nyawa umat. Baik yang berada di luar wilayah terjadi wabah, maupun secara khusus wilayah yang sedang terjadi wabah. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan hidup umat yang berada di wilayah wabah, Daulahlah yang bertanggung jawab memenuhinya. Sehingga meski karantina wilayah diterapkan, tidak akan ada rakyat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bijaknya Daulah Islam dalam mengambil suatu kebijakan, serta kesadaran pemerintahnya dalam melayani umat, merupakan sebab diterapkannya Islam sebagai landasan bernegara. Karena sejatinya, keberhasilan Daulah Islam mengatasi permasalahan wabah dan permasalahan lainnya adalah sebab diterapkannya syari’at Islam secara sempurna dan menyeluruh. Dimana Al-Qur’an dan As-Sunnah dijadikan sebagai pondasi mengatur negara. Syari’at Allah diterapkan seluruhnya tanpa terkecuali. Sehingga tidak heran apabila Daulah Islam selalu berhasil mengatasi berbagai permasalahan. Karena solusi yang diambil adalah solusi yang berasal dari Sang Pencipta makhluk hidup langsung. Menjadi hal yang wajar bila permasalahan dapat dituntaskan dengan cepat dan baik. 

Maka, tidak inginkah kita hidup di bawah naungan Islam dan limpahan rahmat dari Sang Pencipta sebagaimana dahulu Daulah Islam ditegakkan? Tidakkah kita ingin ada perisai yang mampu melindungi dan menjamin seluruh aspek kehidupan kita?
Wallahu a’lam bishshawaab.[]

Oleh: Azizah Nur Hidayah
(Homeschooler, Aktivis Dakwah, dan Member Akademi Menulis Kreatif)

Posting Komentar

0 Komentar