TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Pakta Integritas, Membungkam Berpikir Kritis dan Politis Mahasiswa?


Kepada para Mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Di persimpang jalan
Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggan
Wahai kalian yang turun kejalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta.

Begitulah lirik lagu wajib Mahasiswa yang senantiasa disenandungkan ketika mereka turun ke jalan berjudul Totalitas Perjuangan. Ada pesan tersirat dalam lagu tersebut yakni mahasiswa sebagai pewaris peradaban yang merindukan kejayaan. Mahasiswa sebagai agent of change sudah seharusnya memberikan solusi yang solutif untuk setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Karena mahasiswa merupakan elemen masyarakat itu sendiri yang memiliki daya pikir kritis.

Namun, apakah elemen yang dipercaya masyarakat ini mampu diwujudkan melalui pakta integritas atau malah sebaliknya. Pakta integritas yang ramai diperbincangkan dikalangan mahasiswa Universitas Indonesia sebagai dokumen perjanjian yang wajib di tandatangan oleh mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Indonesia di atas materai. 

Isi dokumen tersebut terdiri dari tiga belas point. Tiga di antaranya sebagai berikut:

Pakta Integritas menjamin Mahasiswa UI mendapatkan penguatan karakter dan kepribadian sebagai orang Indonesia melalui kegiatan Akademik dan Non-Akademik.
Pakta Integritas mengatur soal kehidupan politik dan berorganisasi. Mahasiswa tidak diperkenankan untuk terlibat dalam politik praktis dan mengikuti kelompok/organisasi kemahasiswaan yang tidak memiliki izin resmi yang mengganggu tatanan Akademik dan Bernegara.

Pakta Integrasi menjamin adaya demakarsi (pemisah). Karena mengingat masa lalu, kampus UI menjadi persemalan jaringan fundamentalisme, gerakan Tarbiyah kemudian mendominasi badan eksekutif mahasiswa yang dibina oleh dosen-dosen Perguruan Tinggi di Timur Tengah dan sempalan binaan intelejen. (Beritasatu.com, 12/09/2020)

Demikianlah tiga point dari pakta integritas yang memperlihatkan adanya pengekangan terhadap mahasiswa dalam upaya berpikir kritis dan politis. Adanya upaya mempersempit kebebasan dalam berorganisasi. Di mana ketika mahasiswa berorganisasi, disanalah terdapat pemahaman dan pegalaman yang baru untuk mengkaji dan membahas berbagai persoalan yang dihadapi. Perjanjian ini patut diduga adanya pengarahan dari kampus sebagai upaya memberangus kesadaran politik dan sikap politis yang distigma sebagai radikalisme.

Maka, kebijakan ini akan melahirkan masalah baru. Pakta integritas sesungguhnya tidak akan mampu menyelesaikan problem yang terjadi di kalangan mahasiswa. Seperti narkoba, pergaulan bebas, perilaku hedonis yang merasuk ke dalam jiwa-iwa mahasiswa disadari ataupun tanpa disadari.

Paling mengejutkan, UI sebut dokumen pakta integritas mahasiswa baru tak resmi. Dokumen berjudul “Pakta Integritas” yang beredar dikalangan mahasiswa UI bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan  UI yang telah menjadi keputusan pimpinan  UI. Berita ini disampaikan oleh kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusi. (Cnnindonesia.com. 13/09/2020)

Hal semacam ini dinilai adanya kepentingan yang terselubung. Kampus sebesar Universitas Indonesia bisa-bisanya kecolongan dengan dokumen tersebut. Diduga ada sekelompok orang yang membuat dokumen ilegal demi kepentingan tertentu. Pengekangan terhadap aktivitas berpikir menjadikan kampus bertindak otoriter. Mencoba mendikte mahasiswa agar sesuai dengan kepentingan rezim melalui kampus. Karena, pada dasarnya mahasiswa akan menjadi garda terdepan dalam mengritik kebijakan rezim, jika terbukti kebijakan yang diterapkan dapat membahayakan dan menyengsarakan rakyat. 

Adanya pengekangan berpikir kritis dan politis, menandakan kemerosotan dalam berpikir, akan menjadikan mahasiswa bertindak pragmatis dan anarkis. Mahasiswa akan mengalami stagnan dalam berpikir. Terlebih berpikir politis dijadikan sebagai objek ataupun subjek.

Kebijakan yang dinilai represif ini akan memalingkan dari problem yang sesungguhnya. Seharusnya mengakui bahwa akar masalahnya adalah problem sistemik yang harus dipahamkan kepada mahasiswa. Masalah sistemik yang dimaksud adalah penerapan sistem demokrasi.  Demokrasi selalu menggaungkan kebebasan berpendapat dan berekspesi tapi pada faktanya hal demikian tidaklah didapatkan. Sistem demokrasi yang telah menampakkan kerusakannya tidaklah patut untuk diemban dan diterapkan kembali.

Sudah saatnya mahasiswa sadar dan beralih kepada sistem yang mulia  yaitu Islam. Dalam sistem Islam sektor pendidikan termasuk didalamnya kampus. Akan mengarahkan mahasiswa memiliki Kepribadian Islam yaitu memiliki pola pikir (aqliah) dan pola sikap (nafsiyah) Islamiah. Memberikan kesadaran berpikir politis. Sejatinya politik itu sendiri tidak hanya membahas terkait kepemimpinan belaka. Akan tetapi, politik yang memiliki arti mengurusi urusan umat. 

Mahasiswa diberikan kebebasan dalam berpikir kritis dan politis. Berpikir kritis inilah yang dibutuhkan demi terwujudnya peradaban yang gemilang. Kesadaran poitik harus dibangun sejak awal ketika mereka memasuki perguruan tinggi, guna menjadikan mahasiswa agent of change dan pewaris peradaban yang mulia yaitu dengan Islam. Tanpa adanya kesadaran berpikir secara politis akan mendapatkan kesulitan dalam mewujudkannya.

Sektor pendidikan tidak akan lepas dari peranan negara dalam mengawasi setiap pergerakan kampus. Sejarah telah mencatat, ketika sistem pendidikan semuanya bertumpu kepada peraturan Islam yang diterapkan secara sempurna, melahirkan generasi-generasi yang unggul dan shalih. Mereka akan senantiasa mendedikasikan dirinya untuk kepentingan negara dan agama. 

Memberikan karya-karya terbaik seperti Imam As-Syafi’i, Imam Hambali, Imam Maliki dan para ilmuan lainnya. Hingga saat ini karya-karya beliau dapat dijadikan rujukan dalam mengkaji ilmu Islam. Selain itu, kurikulum pendidikan Islam tidak lepas dari penguatan aqidah sebagai landasan yang utama. Perlu dipahami pula bahwa hal demikian dapat terwujud dalam pemerintahan islam yakni khilafah. Wallahu a’lam bishawab.[]

Oleh: Sri Mulyati
(Mahasiswi dan Member AMK)

Posting Komentar

0 Komentar