TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Otokrasi Akibat dari Sistem Rusak, Khilafah Solusinya



Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut negara-negara yang menganut pemerintahan otokrasi atau oligarki lebih efektif menangani pandemi virus corona (Covid-19). Tito menyebut negara dengan pemerintahan seperti itu mudah mengendalikan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi karena kedaulatan negara dipegang oleh satu atau segelintir orang. cnnindonesia.com (03/09/20). 

"Negara-negara yang menggunakan sistem politik otokrasi tangan satu orang atau oligarki yang dikuasai sekelompok orang, seperti China dan Vietnam, menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras," kata Tito disiarkan langsung akun Youtube Kemendagri RI, Kamis (3/9). Sementara, kata Tito, negara penganut demokrasi, seperti Indonesia, India, dan Amerika Serikat cenderung mengalami kesulitan karena pemerintah tidak bisa memaksakan rakyatnya.

Mantan Kapolri itu mencontohkan sulitnya menerapkan protokol kesehatan di Indonesia. Padahal, tindakan yang dilakukan sederhana, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. "Mudah untuk dikatakan, tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya," ujarnya.

Tito mengatakan penanganan pandemi Covid-19 di negara demokrasi akan lebih sulit jika banyak kalangan kelas menengah ke bawah. Menurutnya, masyarakat kalangan itu sulit diminta menerapkan protokol kesehatan. "Mereka bilang masker hoaks. Jangankan pakai masker, Covid-nya dibilang hoaks, tidak ada, konspirasi saja," kata Tito.

Hingga hari ini, jumlah kumulatif kasus positif virus corona di Indonesia mencapai 184.268 orang. Dari jumlah tersebut, 132.055 orang dinyatakan sembuh dan 7.750 orang lainnya meninggal. (cnnindonesia.com (03/09/20). 

Tidak dipungkiri bahwa fakta yang sebenarnya adalah Negara Otokrasi sekalipun tak dapat menangani pandemic ini karena ini atas kuasa Allah SWT juga serta akibat manusia sendiri yang membuka banyak tempat pariwisata, hiburan yang menimbulkan kemaksiataan, sekolah dan lain sebagainya alih-alih untuk pemulihan ekonomi agar tidak terjadi resesi seperti contohnya China, Vietnam merupakan kasus di Negara otokrasi yang kembali mendapatkan klaster baru yang terkena Covid-19 bahkan ditutup-tutupi oleh media Vietnam begitupun China bahkan sudah masuk kasus nya klaster ke golongan II. Berikut penjelasan dari tokoh pakar politik Hj. Iffah Ainur Rohmah: 

Tokoh politik muslimah, Hj. Iffah Ainur Rohmah, merespon soal ini. Baginya, ini hanyalah excuse atau alasan agar publik memaklumi ketidak mampuan penguasa menjalankan fungsinya mengatasi pandemi. Narasi sistem otokrasi dan oligarki yang menghasilkan kepatuhan masyarakat sebagai prasyarat penanganan krisis, dipandang sebagai pernyataan menyesatkan. (muslimahnews.com 05/09/20). 

“Mungkin justifikasinya kasus Cina dan Vietnam, tapi saya kira itu juga bukan best practice sebagai sebuah sistem,” ujarnya pada MNews, 4/09/2020. Hj. Iffah menjelaskan, yang dibutuhkan bukanlah kepatuhan karena terpaksa, bukan karena ancaman hukuman sebaimana terjadi di Negara-negara yang lebih tertutup (otokrasi). Kepatuhan semacam itu tidak akan permanen dan justru melahirkan dendam rakyat terhadap pemimpin yang menjadi bom waktu. “Memangnya kita mau memiliki kepemimpinan otoriter? Sejarah sudah merekam jejak hitamnya,” tegasnya. muslimahnews.com (05/09/20). 


Rakyat Hilang Kepercayaan

Ia lantas mempertanyakan ikhtiar maksimal pemerintah penganut demokrasi saat ini, yang mestinya lebih menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas agar rakyat mudah melaksanakannya.“Pemerintah harusnya meningkatkan kepercayaan rakyat pada pemerintah dengan kebijakan yang berpihak pada publik, tidak mengistimewakan segelintir kelompok, kemudian menjalankannya secara konsisten dan adil,” paparnya.

Hj. Iffah memandang penguasa malah vulgar mempertontonkan kecurangan dan ketidakmampuan mengatasi masalah. Hasilnya, rakyat makin hilang kepercayaan pada penguasa.

“Wajar ketika muncul reaksi masyarakat di berbagai negara Eropa bahkan AS merespons kebijakan negara menghadapi pandemi dengan berkata, ‘Untuk apa ada negara bila lamban dan gagal mengatasi pandemi?’’ujarnya.

Hal ini menurutnya diperparah adanya kelompok oposisi yang tiap saat mencari celah menjatuhkan wibawa kekuasaan demi kepentingan kelompoknya. Jadi sesungguhnya, Hj. Iffah menyebut ini sebagai penyakit bawaan dalam rezim demokrasi di mana pun.

“Bukankah seharusnya ini bukti bobroknya demokrasi? Pantaskah kondisi ini dimaklumi dan terus dipertahankan keberadaannya?” tanyanya retorik.


Sehingga ia menegaskan, pernyataan Tito tadi hanyalah upaya menutupi cacat sistem hari ini dan mencoba menutup mata negeri ini dari kebutuhan akan perubahan mendasar terhadap sistem kehidupan yang berjalan. muslimahnews.com (05/09/20). 


Butuh Solusi Alternatif, Khilafah Solusinya 

Sebelum masuk pada Solusinya yaitu Khilafah baik, kita renungkan sebuah hadis Rasulullah SAW: 
“Siapa saja yang mengurusi suatu urusan kaum muslimin, lalu dia mengangkat seseorang berdasarkan pilih kasih (bukan karena kapabilitas), maka laknat Allah atasnya, Allah tidak akan menerima kinerjanya, tidak pula menerima keadilannya hingga dia memasukkkannya ke dalam neraka Jahannam.” (HR. Ahmad dan Al- Hakim). 

Jadi dalam hadis di atas bahwa pemerintahan sekarang dalam demokrasi tidak jauh dari oligarki nya yang dimana politik kekuasaan akan diturunkan pada anak, menantu, istri sehingga membentuk dinasti dan dengan cara curang maka nya Allah SWT melaknat mereka dan memasukan mereka nanti ke dalam neraka Jahannam. 

Dalam sistem Khilafah baik pandemi maupun tidak akan dijamin oleh khalifah segala sesuatunya dan berdasarkan ketaqwaan dan akidah semata dilakukan nya serta amanah yang di emban oleh khalifah itu sendiri, dana tersebut di ambil dari Baitulmal. kebijakannya pun tegas mulai dari memisahkan orang yang sakit dengan yang sehat, memberikan pelayanan rumah sakit secara gratis.

Serta berdasarkan Al-qur’an dan Sunnah dalam memberikan bantuan kepada rakyatnya agar dapat meraih pahala dan menjalankan amanah dengan baik, benar dan ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat bukan sekedar karena dorongan materi yang bersifat relatif atau takut diprotes rakyat juga adanya vaksin secara gratis mulai dari test rapid, swab bagi rakyat, Masyaallah. 

Negara melalui baitulmal bertanggung jawab memberikan suntikan dana, termasuk urusan pemeliharaan kesehatan kaum miskin dan papa. negara mengalokasikan dana sangat besar untuk pembiayaan rumah sakit. Sebagai gambaran, RS Al-Muqtadir menerima uang sebesar 200 dinar sebulan. (muslimahnews.com 11/09/20). 

RS Al-Arghun yang merupakan rujukan penyakit jiwa, seluruh kebutuhannya ditanggung negara, termasuk biaya obat-obatan, instrumen, dan penelitian.
Sungguh luar biasa penghargaan dan perhatian negara dalam Islam terhadap tenaga medis. Apalagi nyawa manusia di mata Islam amat berharga. Kesehatan tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan.

Sebaliknya, kesehatan adalah tanggung jawab negara dan bagian dari amal jariah. Negara bersama para pejabat, kaum bangsawan, bahkan rakyat jelata bahu membahu menyediakan dana demi terwujudnya kesehatan untuk semua.
Sudah seharusnya perhatian umat fokus mengarah pada perjuangan penegakan Khilafah. Karena hanya sistem Khilafah yang mampu memberikan solusi, berasal dari Zat Mahatahu dan menghasilkan kepatuhan permanen masyarakat terhadap aturan sebab dorongan iman. 

Berjalannya roda kehidupan di tengah umat bukan karena ketakutan mereka terhadap setiap sanksi yang dijatuhkan. Umat Islam tidak membutuhkan demokrasi ataupun otokrasi-oligarki untuk hadapi pandemi. Melainkan Islam sebagai aturan kehidupan yang menenangkan jiwa serta memuaskan akal manusia. 

Bagaimana umat dapat hidup di dalam naungannya? Tidak ada cara lain, selain turut bersama memperjuangkan tegaknya institusi Islam yaitu Khilafah. muslimahnews.com (11/09/20). Wallahu a’alam.[]


Oleh: Yafi’ah Nurul Salsabila S.Pd  
Aktivis Dakwah

Posting Komentar

0 Komentar