TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Opsi Karantina Wabah Mustahil dalam Sistem Demokrasi



Dari hari ke hari wabah pandemi semakin bertambah, rencananya pemerintah DKI Jakarta akan mengarantina semua warga positif covid 19 di ibukota untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menggodok regulasi larangan isolasi mandiri. Begitu pun kata Anies Baswedan dalam rekaman suara yang di berikan Humas DKI, selasa 1september 2020 "sedang disiapkan regulasinya bahwa isolasi mandiri itu dikelola oleh pemerintah sehingga lebih efektif dalam memutus mata rantai Covid19 " (Tempo.co)

Pro dan kontra pun muncul dari warga ibukota ada yang manut dengan  ketentuan ini, tapi pemerintah DKI harus menjamin seluruh kebutuhannya serta anak-anak. Mereka yang di anjurkan isolasi mandiri di fasilitas milik pemerintah hanya penduduk di pemukiman padat, sementara warga yang rumahnya cukup memadai bisa isolasi mandiri di tempat  masing-masing namun ke depannya ketentuan ini tak lagi berlaku.

Tujuan karantina itu adalah untuk membatasi kontak dengan lingkungan sekitarnya dan untuk menekan penularan wabah Covid19.

Bukti sejarah penerapan  karantina tertulis dalam The Canon of Medicine karya ilmuwan muslim Ibnu Sina atau Avicenna. Buku wajib kedokteran ini menjelaskan karantina dilakukan untuk mengawasi penyebaran penyakit menular, karantina diharapkan bisa menekan infeksi penyakit sehingga jumlah kasus tidak bertambah.

Adapun rencana pemerintah DKI Jakarta mengkarantina semua warga positif Covid19 dianggap opsi yang buruk karena menabrak realita,  kegagalan pemerintah dalam menyiapkan tenaga medis, anggaran dan fasilitas.

Padahal secara logis memang inilah pilihan terbaik yang semestinya di ambil pemerintah dari sejak awal untuk menghentikan sebaran virus covid19. Namun kenyataannya pemerintah setengah hati dalam menyikapi penyebaran wabah Covid19. Sementara kebijakan karantina di berlakukan namun disisi lain kebijakan tetap dibukanya mal-mal, tempat wisata dan transportasi udara dan mengizinkan keluar masuknya tenaga asing ke negeri ini.

Inilah fakta bahwa Demokrasi dengan ekonomi kapitalismenya mustahil dalam melaksanakan karantina wabah Covid19. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw : "Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah disuatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu "(HR: Bukhari dan Muslim)

Karantina pembawa virus dan area tertentu yang menjadi sumber sebaran virus inilah yang direkomendasikan oleh Islam dan bukan lockdown total (blanket lockdown) sudah menjadi kewajiban pemerintahlah untuk menyediakan fasilitas dan sarana yang layak, memenuhi kebutuhan kesehatan rakyatnya yang bermutu dan  berkualitas untuk mengatasi penyebaran virus yang bisa di wujudkan dari sumber anggaran, yang ditetapkan oleh syara yaitu dari kas negara/baitul mal. Kalau pun dana baitul mal tidak dapat memenuhinya maka negara diperbolehkan untuk menarik dana dari masyarakat untuk menopang kekurangannya. Dalam Islam kesehatan sama pentingnya dengan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh negara.

Sebagaimana sabda Rosulullah Saw "Mintalah oleh kalian kepada Allah Swt ampunan dan kesehatan, sesungguhnya setelah nikmat keimanan tidak ada yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat"(HR: Hakim). Wallohu a'lam.[]

Oleh: Renny Marito H,S.Pd

Posting Komentar

0 Komentar