TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Narasi-narasi Pembenaran Sekuler Terus Menyerang Islam



Narasi-narasi bernada sumbang yang menyerang Islam dan simbol-simbolnya seolah tak ada habisnya. Bahkan sebagian datang dari penguasa. Melalui kementerian agama (kemenag) keluar pernyataan-pernyataan dan kebijakan yang menyakiti hati umat Islam. Kementerian yang harusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjaga agama justru menunjukkan sikap sebaliknya. 

Fachrul Razi dilantik menjadi Menag pada Rabu (23/10/2019), di Istana Negara, Jakpus. Fachrul mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk memberantas radikalisme di Indonesia. (detik.com/08/11/2019). Tidak tanggung-tanggung, belum ada satu bulan setelah pelantikan, keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Kementerian dan Lembaga Negara terkait penanganan radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). (kompas.com/28/11/2019)

Faktanya makna radikalisme yang masih belum jelas baik secara definisi maupun tolok ukur, selama ini hanya menjadi alat pukul bagi siapapun yang berseberangan dengan penguasa. Yang memelihara jenggot, mengenakan celana cingkrang dan cadar menjadi sorotan. Mendakwahkan syariat Islam secara total dianggap sebagai provokasi dan mengancam Pancasila dan UUD 1945. Membahas dan mendakwahkan khilafah dan jihad dituduh makar. Menyuarakan kritik dicap sebagai penebar ujaran kebencian.

Bahkan Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin dan Menang Fachrul Razipun kompak menyebut bahwa radikalisme sudah menyusup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (voa-islam/11/12/2019). Padahal tuduhan tanpa disertai dengan bukti, jelas masuk kategori fitnah, yang tentu akan sangat merugikan banyak pihak. Fatalnya, stigma tersebut justru memungkinkan umat menjadi terpecah antara yang pro dengan yang kontra. Persatuan kesatuan yang digembar gemborkanpun semakin jauh dari terwujud. 

Tidak berhenti sampai disitu, yang kemudian diserang adalah ajaran islam tentang khilafah. Kemenag merombak 155 buku madrasah dengan menghapus konten khilafah dan jihad dari pelajaran fiqih karena dianggap radikal, dan hanya dimasukkan ke dalam pelajaran sejarah. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pro khilafah akan ditindak. Mereka yang menolak khilafah kompak mengklaim bahwa khilafah tak lagi relevan di Indonesia. 

Sungguh tak ada satupun yang bisa menolak kebenaran bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Sementara itu, Islam diturunkan untuk seluruh manusia di bumi ini tanpa terkecuali, hingga akhir zaman. Bagaimana mungkin sebuah risalah yang universal kemudian menjadi tidak relevan di salah satu negeri hanya karena penguasa negeri itu tak sepakat dengan sebagian isi risalah?

Entah mengapa pernyataan-pernyataan pejabat rezim hari ini bukan menunjukkan sikap peduli dan mengayomi, tapi justru terkesan memusuhi rakyatnya sendiri. Lagi, kemenag mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebutkan orang yang good looking, penghafal Al Quran dan mahir bahasa arab sebagai agen radikal. Meskipun pernyataan tersebut kemudian diklarifikasi, namun umat islam terlanjur terluka, apalagi kejadian serupa ini bukan yang pertama. 

Bagaimana kemudian kemenag juga berencana mengeluarkan sertifikasi da’i. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direncanakan Kemenag untuk bekerja sama dalam program ini, malah menentang dan menolaknya. Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi menjelaskan, MUI menolak lantaran usulan itu telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran intervensi dari pemerintah pada aspek keagamaan di Indonesia. Potensi intervesi itu dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam. (cnnindonesia/09/09/2020). 

Semua stigma negatif tentang radikalisme, khilafah, jihad, syariat islam kaffah dan simbol-simbol Islam lainnya selama ini hanya berhenti pada narasi dan klaim sepihak. Tidak ada tempat atau kesempatan untuk diangkat dalam sebuah diskusi intelektual secara terbuka, yang obyektif dan komprehensif, melibatkan semua pihak yang berwenang baik secara jabatan, profesi maupun keilmuan, serta dapat diakses oleh seluruh masyarkat. 

Padahal dengan cara inilah masyarakat akan mendapatkan haknya, yaitu sebuah informasi yang benar, yang dikaji dengan fakta, data dan analisis yang kuat, dengan sumber-sumber yang shahih. Sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai ibrah (pelajaran) sekaligus rujukan pengambilan keputusan yang justru bisa memberikan kontribusi demi kebaikan negeri. 

Namun apa yang kemudian menjadi fokus rezim justru program deradikalisasi, yang oleh sebagian pengamat termasuk ulama mengatakan, deradikalisasi tidak lain hanyalah kamuflase dari program deIslaminasi. Upaya yang tersistematis untuk menjauhkan umat dari Islam yang kaffah, yang menyeluruh. Yang dibangun dengan narasi-narasi pembenaran atas nama NKRI, atas nama pancasila, atas nama persatuan dan masa depan bangsa, seolah pihak-pihak yang mereka cap radikal adalah orang-orang yang akan menghancurkan negeri ini. 

Padahal siapa yang melakukan korupsi? Apa yang menyebabkan moral generasi muda kita rusak dengan menjamurnya seks bebas hingga aborsi? Mengapa kasus narkoba dan kriminalitas tidak kunjung tuntas? Bagaimana Sumber Daya Alam (SDA) negeri ini yang begitu melimpah hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat tapi justru dengan bebas dikeruk oleh asing-aseng? Siapa yang mengambil keputusan utang hingga angkanya terus melonjak? 

Apa yang menyebabkan kesenjangan ekonomi begitu tinggi? Mengapa pendidikan dan kesehatan berkualitas tapi murah bagai sebuah mimpi? Bagaimana petani menjerit pupuk mahal, begitu panen semakin menjerit karena kran impor dibuka lebar-lebar, siapa yang memegang kebijakan? Mengapa masalah pengangguran, kemiskinan, kelaparan masih menjadi langganan hingga hari ini?  

Dan mereka yang dicap radikal faktanya justru tengah mencoba menawarkan solusi yang bisa memecahkan seluruh problematika tadi. Sebuah solusi dengan jaminan kesejahteraan sekaligus kedaulatan dalam segala aspek kehidupan. Yang kesemuanya akan terwujud hanya jika syariatNya diterapkan sempurna, bukan dipilih sebagian, kemudian ditolak bahkan dimusuhi sebagian yang lain. “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Qs Al a’Raf:96). 

Namun pada kenyatannya narasi-narasi yang menyerang Islam dan simbol-simbolnya masih akan terus terjadi. Karena hari ini kita tengah berada di bawah sebuah sistem sekulerisme. Sebuah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama tidak untuk dibawa-bawa ke dalam ranah hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan atau alam semesta. 

Sekulerisme tidak akan memberikan jalan agama untuk masuk dan mengatur sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik dan pemerintahan, sistem keamanan dan hubungan luar negeri. Agama hanya boleh mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Shalat, zakat, haji, pernikahan dan kematian silahkan menggunakan agama sebagai rujukan, tapi selebihnya, jangan bawa-bawa agama.

Sekulerisme adalah musuh Islam. Selamanya tidak akan pernah bertemu apalagi berkompromi, sebagaimana kebenaran tidak akan pernah bertemu dengan kekufuran. Allah berfirman di dalam Al Quran Surat Al Baqarah:42 “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Untuk itu, tidak  ada pilihan lain, selain terus memahamkan kepada umat tentang Islam yang benar, yang bersumber dari dalil yang shahih, bukan dari hasil kompromi manusia yang dikuasai kepentingan dan nafsu dunia. Yaitu Islam yang kaffah (menyeluruh) sebagaimana Allah berfirman di dalam Al Quran Surat Al Baqarah:208 “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.  Hingga nanti Allah turunkan pertolongan, yaitu sebuah kemenangan yang telah Allah janjikan. Wallahu’alam bishawab. []

Oleh: Anita Rachman
Pemerhati Sosial Politik

Posting Komentar

0 Komentar