Minangkabau Kurang Pancasilais?



Pilkada sebentar lagi, aksi tarik menarik simpati sudah dimulai. Jangan sampai simpati berubah menjadi antipati. Apalagi memasuki kantong-kantong suara yang memiliki resistensi tinggi.

Sebagaimana dilansir dari Detik. com (3/9/ 2020, salah seorang pengamat politik mengkritisi omongan Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP, Puan Maharani yang menyebut 'semoga Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila' di tengah pengumuman cagub-cawagub Pilkada Sumbar 2020. Pengamat menilai omongan Puan tersebut bisa menjadi senjata makan tuan bagi calon yang diusungnya. 

"Sumbar itu provinsi yang agamis. Banyak tokoh-tokoh besar lahir dari Sumbar. Perkataan Puan itu bisa menyinggung masyarakat Sumbar. Karena mereka juga taat dan setia pada Pancasila," kata Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin saat dihubungi, Rabu (2/9/2020).

Sementara menurut, Pengamat Politik LIPI Wasisto Raharjo Jati menilai pangkal pernyataan Puan sebelumnya juga bisa dipicu dari suara PDIP yang tidak mendapat respons baik di Sumbar. (CNNIndonesia. com,  3/9/2020)

Apapun alasannya,  antara PDIP dengan masyarakat Sumbar mungkin belum punya chemistry. Sehingga sejak zaman orde baru setiap pemilu diadakan calon-calon yang mereka usung tidak pernah mendapat hati ditengah masyarakat. 

Tak kenal maka tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. PDIP mustinya   mampu menilai dengan bijak. Bahwa sikap pancasilais masyarakat  Sumbar  harusnya  tidak diragukan lagi. Jika dilihat lagi kebelakang, dari mulai pembentukan negara Indonesia ini tidak lepas dari peran para  tokoh Sumatera Barat, sebut saja Muhammad Hatta, , Muhammad yamin, Hamka,  Sjahrir, Agus Salim dan seterusnya.

Pancasilais yang bagaimana lagi musti ditunjukkan oleh masyarakat Minangkabau di Sumbar?  Lihat saja adat istiadatnya  begitu kuat  dengan falsafah,  “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Aturan adatnya bersumberkan Al Quran dan Hadist, bukan Liberalisme Sekularisme. 

Kekuatan persatuan antara Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Ulama dan para tokoh masyarakat melekat erat. Musyawarah menjadi alat penyesaian setiap persoalan pun tak mampu dikikis zaman namun tetap bertahan. Nilai-nilai luhur adat istiadat terus dijaga dan dipertahankan sampai detik ini, sebagai wujud kebhinekaan. 

Maka, sudah tidak zamannya lagi,  perbedaan pandangan politik  jadi alasan sikut sana sini. Apalagi mengeluarkan statement yang memperuncing perbedaan. Mungkin ini suatu hal yang wajar dalam kacah politik demokrasi  karena musuh bisa teman dan teman bisa jadi lawan, demi meraih kekuasaan.

Gaya pepolitikan ala demokrasi  yang penuh pencitraan, intrik dan  manipulatif ini bukan lagi barang baru.  Namanya juga dagangan demokrasi, yang tanpa disadari kadang ada saja sebagian dari  masyarakat yang tetap terbius.  Akhirnya pemilu betul-betul sebagai ajang pesta demokrasi yang hanya membuang-buang uang rakyat  demi kekuasaan yang semu. 

Janji-janji politik hanya pemanis  bibir, jarang terlaksana setelah  mereka duduk di atas singgasana kekuasaan.  Persoalan rakyat tidak pernah tuntas dan malah makin hancur berantakan.  Maka perlu kiranya masyarakat   mulai melek  dan cerdas dalam mencari pola partai politik yang sehat.

Bagaimana Partai Politik yang Sehat?

Untuk mengulik hal ini, terlebih dahulu bersihkan sampah demokrasi yang  ada pada file yang tersimpan didalam otak masing-masing. Lalu, buang jauh narasi yang menyatakan bahwa politik itu kotor dan dalam politik tidak ada mngenal  istilah halal dan haram. 

Saatnya mengenal politik sehat  yang  syari yaitu berorganisasi atau berkelompok untuk  menyeru seruan Allah SWT.  Tujuannya adalah untuk  dakwah atau menyerukan Islam, dalam konteks menerapkan Islam secara kaffah.  Selain itu juga menyerukan pada yang makruf dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik dilakukan oleh masyarakat maupun negara.  

Partai politik yang dibangun musti berdasarkan akidah Islam. Akidah Islam harus dijadikan sebagai kaidah berfikirnya sekaligus sebagai ikatan yang mengikat anggota partai politiknya.

Maka negara tidak membuka ruang untuk partai politik yang tidak berdasarkan akidah Islam, seperti partai liberal, partai komunis atau yang berbau komunis dan sebagainya. Karena tidak memililki pondasi Islam bahkan bertentangan dengan Islam.

Keberadaan partai politik ini juga sangat berperan penting dalam keberlangsungan penerapan Islam dalam negara. Salah satunya untuk meluruskan penguasa jika melakukan kesalahan.

Partai politik juga sebagai representasi umat. Maka,  partai akan  memimpin umat untuk menjalakan tugasnya memprotes kebijakan negara, mengoreksi dan mengubahnya dengan lisan juga tindakan.

Jadi tampak bahwa kebaradaan partai politik dalam negara sesungguhnya merupakan bagian dari sistem pemerintahan itu sendiri. Meskipun bukan bagian integral dalam struktur pemerintahan seperti yang ada saat ini. Namun keberadannya sebagai kontrol yang kredibel  dalam negara dalam menentukan perjalanan negara. 

Mampukah negara memberi ruang partai politik yang sehat begini? Pasti bisa, jika negara mendukung penerapan Islam secara kaffah agar partai politik yang dibangun berdasarkan Islam, mempunyai visi, misi, tujuan, metode dan aktifitas yang terpancar dari akidah Islam.  Sehingga Islam  akan terwujud secara sempurna menjadi  Rahmatan lil Alamin.  Wallau a’alam.[]

Oleh: Zenia Rumaisya
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar