TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Meski Positif Covid-19, Tetap Maju Pilkada?



Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, berdasarkan data terkini setidaknya ada 63 bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sementara ini telah terkonfirmasi positif Covid-19. Jumlah yang positif kemungkinan akan bertambah karena KPU Daerah masih terus kumpulkan hasil tes usap atau sweb test dari para calon, Merdeka.com pada Sabtu, 12 September 2020.

Sedangkan di Jawa Timur sendiri ada tiga orang bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19. 

Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (12/9), Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Rochani menjelaskan, tiga orang bakal calon kepala daerah di Jawa Timur positif terinfeksi virus Covid-19. Namun demikian, Rochani menegaskan, kondisi itu tidak menggugurkan status pencalonan ketiganya di ajang Pilkada 2020 Jawa Timur.

Indonesia seakan memaksakan Pilkada ditengah meroketnya pandemi. Bahkan beberapa pejabat mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil menangani wabah dengan menyebut salah satunya angka kesembuhan meningkat. Padahal angka kesembuhan bukan untuk menilai keberhasil penanganan wabah karena memang 80% tanpa intervensi apapun sembuh sendiri, bukan karena intervensi pemerintah. Parameter penting yang dilihat dalam penanganan wabah adalah penurunan kasus baru yang terjangkit.

Indonesia dianggap dunia tidak kompeten dalam penanganan wabah. Faktanya Warga Negara Indonesia ditolak di berbagai negara, masuk negara tidak aman, kasus semakin tinggi, Rumah Sakit terus penuh dan makam harus membuka lahan baru. Bahkan tenaga medis sudah kewalahan apalagi banyak dokter menjadi korban Covid-19. Dengan alasan apapun Indonesia gagal menanganai pandemi.

Tragisnya dalam kondisi wabah yang semakin tak terkendal Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona.

Dampak yang terjadi dengan mudah ditebak bahwa banyak bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19, dugaan terinfeksi virus ini karena adanya pelanggaran berkaitan dengan aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang berlaku selama masa pendaftaran. 

Hal ini tidak akan terjadi bila kesehatan menjadi prioritas utama dan protokol kesehatan diterapkan dengan disiplin.

Memang tidak mudah dalam menanganani pandemi, karena bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan saja tapi aspek ekonomi, sosial, politik dan keamanan ikut terdampak secara hebat.

Pilihan setiap pemimpin di setiap negara berbeda. Setiap pemimpin harus siap menanggung resiko pilihan yang diambilnya.

Saat ini, semakin ramai dan banyak orang berlomba dan berebut untuk mengejar yang namanya jabatan, dan menjadikannya sebagai sebuah obsesi atau tujuan hidup semata.

Mereka berebut mengejar jabatan tanpa mengetahui siapa sebenarnya dirinya, bagaimana kemampuannya, dan layakkah dirinya memegang jabatan tersebut.
Parahnya lagi, mereka kurang (tidak) memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri.

Bahwa pangkat dan atau jabatan dipandang sebagai sebuah “aset”, oleh karena baik langsung maupun tidak langsung berakibat kepada adanya keuntungan, fasilitas, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan setumpuk keistimewaan lainnya.

Dalam konsep Islam kepemimpinan itu wajib adanya, baik secara syar’i maupun secara ‘aqli. Adapun secara syar’i tersirat dari firman Allah tentang doa orang-orang yang selamat : “Dan jadikanlah kami sebagai imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertaqwa” (QS Al-Furqan : 74). Demikian pula dalam firman Allah : “Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para ulil amri diantara kalian” (QS An-Nisaa’ : 59).

Makna kepemimpinan dalam islam adalah sebuah amanah, titipan Allah SWT, dan bukanlah sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan.

Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang.

Bahkan, dalam kepemimpinan Islam kriteria menjadi seorang pemimpin sangatlah penting. Hal itu sekaitan dengan istilah yang digunakan dalam Islam dimana pemimpin itu disebut sebagai Khalifah.

Secara istilah Khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW.

Pemilihan pemimpin dalam Islam tak hanya berbicara tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, tapi juga tentang dengan apa dia akan memimpin. Artinya, dalam sistem Islam, soal person dan sistem, tak bisa dipisahkan. Keduanya, bak dua sisi mata uang.

Menyangkut kriteria, para ulama telah merumuskan dari berbagai nash syara yang menyangkut kepemimpinan berupa 7 syarat sah in’iqad yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan diangkat menjadi Khalifah. Syarat tersebut adalah harus seorang muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil (tidak fasiq), merdeka (independen) dan punya kapabilitas untuk memimpin negara. Namun meski tak menyebutkan soal sistem yang akan ditegakkan, sesungguhnya hal ini include dalam ke 7 syarat tersebut, terutama pada syarat adil yang berarti menjalankan hukum-hukum syara, dan pada syarat kapabel, yang diantaranya menyangkut pemahaman terhadap kitabullaah dan sunnah Rasulullah Saw, serta kesiapannya untuk menerapkan secara kaffah dan konsisten. Wallahu 'alam.[]

Oleh : Khoirotiz Zahro V, S.E. (Muslimah Surabaya)

Posting Komentar

0 Komentar